Partai Mahasiswa Indonesia: “Perjuangan Alternatif” Non Representatif dan Cita-Cita Politik Yang “Sudah Basi

Milenial
Partai Mahasiswa Indonesia: “Perjuangan Alternatif” Non Representatif dan Cita-Cita Politik Yang “Sudah Basi 09/05/2022 78 view Politik populis.id

Bung Karno berucap dengan gagah, "Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia". Ya, bumi Indonesia terguncang saat ini ulah segelintir pemuda, setidaknya di kalangan para pemikir kritis. Di samping problem harga sembako, ekspor minyak goreng, belum lagi perampokan via platform DNA Pro yang menyeret nama-nama artis papan atas, dan lain-lain, kini nama Partai Mahasiswa Indonesia (PMI) mencuat ke publik.

Bak siluman, PMI dengan gagah tiba-tiba muncul sembari mengamini cita-cita luhur perjuangan mahasiswa di seluruh bumi pertiwi. Bukan hal baru lagi kalau hal “aneh” seperti ini memantik gelombang penolakan publik, khususnya mahasiswa sendiri. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak keberadaan partai “siluman” ini dan tidak mau dikaitkan dengan eksistensinya. Ironis, bermaksud menjadi media representatif, justru dirajam balik “massa”-nya.

Secara historis, gerakan mahasiswa selalu berlawanan dengan kekuasaan. Perjuangan mahasiswa turun ke jalan bukan semata-mata berkoar-koar tanpa maksud dan niat yang tulus. Perjuangan yang terus digalakkan, termasuk gerakan demonstrasi menolak penundaan Pemilu 2024 dan menurunkan harga sembako, akhirnya dicap konyol dan “terkhianati” oleh lahirnya partai ini. Penolakan ini bukan bermaksud meniadakan hak setiap orang untuk berserikat dan berkumpul, melainkan lebih kepada orientasi partai politik yang mencederai diksi “Mahasiswa”.

Orientasi partai politik tentu merujuk pada kekuasaan yang bertolak belakang dengan perjuangan luhur gerakan mahasiswa sejak dahulu. Seluhur dan segemilang apapun unsur cita-cita yang membarengi pembentukan sebuah parpol, kepentingan ketika berkuasa pasti disisipkan. Idealisme PMI menyelipkan ungkapan manis: “perjuangan alternatif” mahasiswa demi kesejahteraan rakyat. Agak cringe rasanya. Atau mungkin lebih tepatnya, itu alternatif lain untuk membungkam gerakan kritis mahasiswa. Bisa jadi.

Media “representasi mahasiswa” ini agaknya kurang pas digunakan. Sebab, “alternatif” yang sarat keanehan dan ketidakjelasan ini---mulai dari asal usul, sepak terjang pengurusnya yang tidak diketahui, AD-ART yang buram, dan pembentukannya—masih menyisakan satu pertanyaan yang tak kalah menarik, yaitu perihal sumber dana parpol. Butuh dana yang tidak sedikit untuk melantai di bursa politik, apalagi kabarnya sudah siap untuk terjun ke gelanggang Pemilu 2024. Sangat tidak mungkin kalau dana parpol berasal dari hasil swadaya mahasiswa crazy rich yang bahkan dibarengi sokongan orang tua mahasiswa sendiri. Toh, biaya kuliah saja besar dan terus naik tiap tahunnya. Kecuali, ada “orang-orang tua” di luar sana yang siap dan sigap mendanai kebutuhan “alternatif” ini. Ya, ini sekedar hipotesa.

Setiap parpol punya idealisme dan harapan, termasuk PMI sebagai media “non” representatif mahasiswa. Katanya, PMI didirikan dengan harapan meneruskan aspirasi-aspirasi rakyat. Setidaknya, salah satu syarat agar sebuah parpol dianggap “eksis” oleh masyarakat sudah terpenuhi, yaitu “berjuang untuk rakyat”. Namun, partai mana yang tidak bercita-cita demikian? Partai mana yang kemudian mengkhianati cita-cita luhurnya itu? Sampai sini, agak cringe rasanya menyimak idealisme palsu serupa. Ini cita-cita politik yang sudah basi untuk digaungkan.

Frasa “partai mahasiswa” menjadi sebuah alternatif pendukung dalam melucuti aksi mahasiswa yang kian aktif menjadi agent of control setiap kebijakan pemerintah belakangan ini. Setelah berusaha menggembosi aksi 11 April 2022 kemarin dengan menciptakan pelbagai ujaran penolakan aksi, lahirnya PMI seolah-olah ingin mempertegas eksistensi “mahasewa” dan “simpatisan nasi bungkus” oleh sebagian masyarakat minim intelektual gerakan. Mahasiswa semakin dikerubungi hujatan dan penghinaan, bahkan akibat gerakan pro rakyat.

Kehadiran Partai Mahasiswa Indonesia bisa menjadi “serangan makan mahasiswa” secara telak, agar gerakan mahasiswa tidak lagi dipercayai, agar sikap kritis mahasiswa dianggap bullshit, agar aksi pro rakyat memudar dan, harapannya, menghilang. Lalu, masyarakat menganggap gerakan mahasiswa hanyalah drama kecil demi cuan dalam negara yang demokratis ini. Di sini, apakah PMI masih bersikeras menyatakan bahwa dia adalah alternatif lain dan merepresentasikan mahasiswa? Gerakan pro apa yang malah menjatuhkan harkat dan martabatnya sendiri? Independensi mahasiswa justru tercoreng dengan adanya keikutsertaan dalam politik praktis yang sarat kepentingan segelintir orang.

Sesungguhnya, gerakan mahasiswa tidak mungkin serta-merta tergerus oleh karena munculnya PMI ini selama kampus-kampus yang menjadi titik sentral gerakan mahasiswa tidak terlibat. Justru, kehadiran parpol ini menggambarkan pemetaan kubu mahasiswa mana yang bergerak atas moralitas pro rakyat dan mana yang bergerak dalam genggaman kekuasaan. Sekaligus, mengedukasi masyarakat bahwa upaya kritis selalu menjadi warning bagi penguasa dan aksi apapun perlu direduksi serta dilucuti dengan segala cara.

Namun, ini bukan berarti cita-cita luhur PMI adalah lelucon belaka. Secara administratif, PMI eksis. Dalam konteks gerakan pro rakyat, PMI masih memiliki pekerjaan rumah demi meyakinkan rakyat dan mayoritas BEM SI bahwa mereka layak menjadi “gerakan alternatif” yang pro rakyat. Walaupun, tidak menutupi fakta bahwa ada kepentingan khusus yang beriringan.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya