Parade Jargon Politik

Pembelajar
Parade Jargon Politik 22/08/2021 80 view Politik Kompasiana.com

Untuk menyemangati diri sendiri atau orang lain, kita butuh kalimat motivasi. Kalau dalam dunia politik biasanya hal-hal tersebut masuk ke dalam istilah yang disebut jargon. Sebuah kata atau kalimat yang digunakan untuk menggelorakan semangat.

Semenjak era Ir. Soekarno, jargon politik sudah mulai digunakan. Waktu itu jargon politik “NASAKOM” tentu tidak asing di telinga kita. Kemudian di era Orde Baru kita mengenal jargon politik, “Saatnya kita songsong dan persiapkan era tinggal landas”. Lalu di era Jokowi kita mengenal jargon “Revolusi Mental” yang terus didengungkan oleh kelompok yang pro pemerintah. Sementara di sisi oposisi, kita tahu ada kelompok Islam yang membuat jargon tandingan “Revolusi Akhlak”.

Amma ba’du, untuk lingkungan demokrasi yang lebih luas, seperti musim pemilihan umum misalnya, para calon membuat jargon dan visi misi dalam format baliho maupun poster. “Arif, muda, dan berpengalaman”, “putra daerah”, “pro wong cilik”, kemudian yang sedang hangat diperbincangkan “kepak sayap kebhinnekaan”. Lalu poster dan baliho-baliho itu dipasang di tempat-tempat strategis. Kadang malah bersaing perhatian dengan papan-papan reklame yang mewarnai jalan.

Satu pertanyaan mendasar mengenai pemasangan baliho dan poster tersebut. Kok ada orang yang berani mengajukan atau mencalonkan diri sebagai pemimpin? Sedang dalam sholat saja, mekanismenya makmum lah yang memilih imam bukan imam yang menawarkan diri dari awal untuk menjadi imam.

Lha memang kalau menganut sistem demokrasi, calon pemimpin lah yang menawarkan diri untuk dipilih. Bukan dari rakyat sendiri yang memilih calon pemimpin. Itu pun pilihan dari parpol, yang sangat bersifat golongan. Artinya, sebenarnya rakyat tidak punya hak memilih karena sejak awal sudah “dipilihkan”.

Proses pemilihan calon ini memang lebih banyak secara arbitrer, tanpa melibatkan aspirasi rakyat. Sehingga demokrasi tidak benar-benar berjalan dengan sistem bottom-up. Susahnya ikut sistem demokrasi, eksponen utama atau tulang punggung utamanya adalah parpol. Rakyat hanya diperlukan untuk mensukseskan grand plan-nya (diambil suaranya saja).

Sebuah ilusi negara demokrasi dengan sistem top-down bukan bottom-up. Memang di “negeri X” segalanya jadi terbalik. Pemimpin yang harusnya jadi pelayan rakyat. Kalau di “negeri X” rakyatlah yang harus menjadi alas kaki para pemimpin. Orang dengan sangat bangga jadi eksekutif sementara di luar negeri menjadi eksekutif ya biasa saja. Malah tanggung jawabnya berat karena harus mengurusi kepentingan rakyat. Kalau di “negeri X” seseorang menjadi pemimpin kan memang bukan untuk menyelesaikan masalah tapi untuk gengsi sosial dan untuk ngobyek. Motif yang digunakan saja sudah salah, bagaimana mau merubah keadaan?

Tapi kita memang suka abang-abang lambe. Lebih suka melihat citra daripada kualitas aslinya. Setidaknya cara-cara seperti itu memang sering sekali dilakukan. Strategi untuk menarik massa dengan menggunakan kata-kata indah dan manis. Meskipun apakah jika terpilih, gaya kepemimpinannya akan mencerminkan jargon politiknya atau tidak.

Jangan terlalu dipikir serius, anggap saja sekedar intermezzo. Kita juga paham bahwa baliho tersebut hanyalah budaya selebrasi atau bahasa unicorn-nya “usaha bakar-bakar duit”. Baliho-baliho itu hanyalah hiasan rutin saat musim kampanye. Kegiatan selebrasi. Setelah pemilu, baliho dan poster-poster itu akan segera lenyap.

Tapi setidaknya ada dua keuntungan dari budaya baliho ini. Pertama dalam bidang ekonomi, tentu tukang percetakan atau penyablonan akan mendapat pundi-pundi uang yang lebih besar di musim kampanye. Kedua, dalam bidang pendidikan linguistic. Fenomena penggunaan diksi untuk jargon atau slogan politik selalu menarik untuk dicermati. Kata-kata yang dipilih seperti kata-kata puisi, atau paling tidak sebuah diksi yang menimbulkan kesan puitis. Para calon partisipan sangat sadar tentang magi diksi (pilihan kata yang menarik) yang menyusun sebuah jargon atawa slogan politik. Para politisi seolah mengajak masyarakat awam untuk mempelajari kembali bahasa Indonesia. Belajar tentang semiotika dan metafora.

Menarik bukan? Itulah perlombaan jargon atau slogan. Lip service. Kompetisi dalam bermanis-manis kata sebagai usaha untuk lari dari kenyataan yang sebenarnya. Cukup siapkan saja sebuah jargon yang bombas untuk menarik massa. Toh mereka juga tidak menuntut bagaimana aplikasi jargon itu di lapangan. Apalagi untuk jenis jargon yang sangat abstrak seperti dibahas di atas.

Bibir berbusa-busa hanya untuk mimpi takhayul perubahan. Mustahil revolusi sosial berhasil hanya dari sebuah jargon tanpa adanya sikap nyata di lapangan. Parade jargon memang lebih mudah daripada mewujudkan visi misi yang jelas dengan sikap deterministik.

Menyaksikan sepak terjang para politikus yang sangat lihai bermanuver ini, kita juga sudah kehilangan kepercayaan terhadapnya. Rakyat sesungguhnya sudah jenuh dengan yang namanya pencitraan. Mereka menginginkan sebuah kepemimpinan yang berintegritas, jelas, dan tegas. Jika ditanya mereka pasti akan memilih pemimpin yang lahir dari rahim rakyat. Pemimpin yang tahu dan mengamati bagaimana kondisi rakyat kemudian dari hal itu ia mencanangkan sebuah langkah perbaikan. Dengan atau tanpa pinangan parpol.

Di beberapa kasus ada jenis pemimpin informal yang dengan sangat baik mengajak dan menemani masyarakat kecil memproses kehidupan yang lebih baik. Nah, kita sebenarnya menginginkan jenis pemimpin yang seperti ini. Meskipun bukan pemimpin formal tapi peran yang dilakukannya sangat berpengaruh.Tidak perlu banyak manuver politik. Tapi jelas bukti nyatanya di lapangannya. Malah lebih baik punya pemimpin yang meskipun tidak pandai berorasi tapi punya determinisme untuk memastikan semua kebijakan politik yang diambil benar-benar sebuah kebijakan yang win-win solution. Dan eksekusi sempurna di lapangan.

Jadi jangan mudah termakan kata-kata manis calon pemimpin. Lihat track record-nya, visi-misinya. Jangan sampai kita memilih pemimpin hanya dari modal kata-kata gombalnya. Setelah terpilih baru kita sadar ternyata itu hanya umpan untuk mendulang suara.

Apakah rakyat akan selalu tertipu dengan janji-janji manis demokrasi? Jika ya, memang sudah tidak ada harapan lagi bagi perubahan.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya