Optimalisasi Stok Pangan di Tengah Pandemi Covid-19

Penikmat Kopi Kapal Api
Optimalisasi Stok Pangan di Tengah Pandemi Covid-19 22/05/2020 1334 view Lainnya Pixabay.com

Penetapan covid-19 sebagai pandemi global telah diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Indonesia pun tak luput dari hantaman pagebluk covid-19. Sejak diumumkan pasien pertama penyandang status positif covid-19 oleh presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020, hingga sekarang perkembangan kasus covid-19 di Indonesia tampak mengalami peningkatan.

Mengutip ulasan di laman merdeka.com, bahwa melalui data dari pemerintah pusat pada Minggu 17 Mei 2020, pukul 12.00 WIB, jumlah pasien yang dinyatakan positif bertambah 489 orang, sehingga total menjadi 17.514 orang. Sementara untuk pasien sembuh total secara akumulatif sebanyak 4.129 orang. Sedangkan untuk pasien yang meninggal dunia bertambah 59 orang, sehingga total sebanyak 1.148 orang.

Untuk mencegah semakin merebaknya penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), maka seluruh komponen masyarakat dihimbau untuk #StayAtHome (tetap di rumah), melakukan physical distancing, hingga pemerintah di beberapa daerah mengeluarkan kebijakan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tak hanya sektor kesehatan yang “dicabik-cabik” hingga krisis, namun dampak dari covid-19 bahkan turut melumatkan kondisi sosial dan perekonomian, terlebih di sektor pertanian, menyangkut ketersediaan pangan. Kini, Indonesia juga lagi dihantui dengan krisis pangan. Apalagi musibah ini bertepatan dengan perayaan Bulan Suci Ramadan yang tengah dirayakan oleh umat Muslim. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, ketika perayaan ini tiba kebutuhan pokok selalu mengalami kenaikan harga.

Namun tahun ini permasalahan tersebut tampak sudah ditangani oleh Kementerian Pertanian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), bahwa Kementerian Pertanian menjamin ketersediaan 11 komoditas pangan utama dengan menjaga pasokan, maupun stabilitas harga saat memasuki puasa selama Ramadan. Pemerintah juga akan mengawal distribusi berbagai bahan pokok di tengah terbatasnya pergerakan masyarakat saat pandemi (Katadata.co.id, 20/4/2020).

Dampak Covid-19 terhadap Stok Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi di mana terpenuhinya suatu pasokan pangan untuk negara sampai ke perorangan agar masyarakatnya dapat hidup sehat, aktif dan juga produktif secara berkelanjutan, sebab pada dasarnya pangan merupakan penjamin kehidupan. Isu ketahanan pangan, belakangan menjadi topik hangat yang ramai disoroti oleh berbagai khalayak.

Inilah dampak dari epidemi covid-19. Ketahanan pangan kini menjadi isu sentral. Sebab, banyak masyarakat menaruh harapan dan perhatian karena menyangkut kebutuhan pokok. Bukan hanya di Indonesia, hampir seluruh negara kini lagi berusaha mengoptimalkan ketersediaan pangan bila diperhadapkan dengan situasi krisis.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah memberikan sinyal terkait dampak pandemi covid-19 yang akan menyebabkan krisis pangan dunia. Hal itu akan terjadi jika negara tak dapat mengantisipasi sejak dini. Bahkan, ada kemungkinan krisis berlanjut hingga dua tahun ke depan.

Pertengahan April lalu, kepala ekonom FAO Maximo Torero Cullen mengemukakan krisis pangan bisa dipicu antara lain terbatasnya jumlah pekerja di sektor pertanian akibat kebijakan karantina wilayah atau lockdown.

Hampir seluruh negara di dunia berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya sendiri karena jalur perdagangan internasional terganggu semenjak wabah covid-19 mulai menyebar. Produksi dalam negeri menjadi tumpuan utama bagi setiap negara saat ini, termasuk Indonesia. Fasilitas produksi, seperti mesin dan peralatan pertanian, subsidi pupuk dan benih, serta fasilitas pendukung produksi lainnya, perlu menjadi prioritas bagi peningkatan produksi dalam negeri (CSIS Commentaries, 14/4/2020).

Akan tetapi, beberapa daerah di Indonesia berpotensi mengalami gagal panen. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) bahwa terdapat potensi terjadinya gagal panen pertanian komoditas beras.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut alasan utama gagal panen padi adalah akibat cuaca yang kurang kondusif. Krisis pangan di tengah pandemi ini dipicu oleh rantai pasokan yang terganggu, terutama pada negara-negara eksportir (CNN Indonesia, 03/05/2020).

Situasi kian mencekam, meski stok pangan yang dimiliki oleh negara saat ini mampu menjamin kebutuhan pokok civil society, tetapi apakah pernyataan dari Menteri Pertanian sebagaimana ulasan diatas mampu menjawab kebutuhan pokok seluruh komponen masyarakat terutama para petani, buruh, pedagang dan mahasiswa perantau, bilamana pandemi covid-19 akan terus “menggebuk” Indonesia hingga beberapa bulan ke depan?

Dikarenakan, stok pangan yang dimiliki oleh Indonesia hanya mampu menjamin kebutuhan masyarakat hingga bulan Agustus mendatang, sedangkan kebutuhan dan permintaan dari masyarakat kian mengalami peningkatan.

Apalagi negara-negara produsen dan eksportir pangan dunia seperti Vietnam yang saat ini lagi menutup ekspor (beras) lintas negara karena efek dari covid-19, meskipun Vietnam telah sukses memerangi corona. Lantas, bagaimana jadinya jika hal yang dilakukan oleh Vietnam diikuti negara-negara produsen dan eksportir lainnya? Apakah hal tersebut bukannya merujuk pada krisis pangan?

Inilah yang mesti disiasati sejak dini oleh pemerintah Indonesia tanpa harus merusak ekosistem dan mengeksploitasi lahan milik petani yang bakal memicu konflik agraria ketika pandemi ini berakhir.

Akan lebih berbahaya jika masyarakat diimbau untuk berdamai dengan situasi sebagaimana yang dikatakan oleh pak Jokowi selaku Presiden. Justru hal tersebut akan membawa Indonesia ke malapetaka dan di samping itu juga, negara sedang menunjukan kegagalannya dalam menjamin keamanan yang merupakan hak setiap warga negara.

Optimalisasi Ketersediaan Pangan

Dikabarkan, pemerintah tengah merencanakan pembukaan lahan persawahan baru dengan ekstensifikasi pada 900 ribu hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah. Namun, wacana di atas menuai polemik di ranah publik. Konversi lahan gambut dinilai kontraproduktif secara ekologis. Ekstensifikasi lahan gambut dikhawatirkan merusak ekosistem (mogabay.co.id).

Pangan memang merupakan kebutuhan mendesak dan sangat diprioritaskan, tetapi nasib dari keberlanjutan para petani dan faktor lingkungan harus diperhatikan juga. Setiap regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam menjamin kebutuhan pokok masyarakat di tengah situasi sebagaimana sekarang, tentu kita mendukung. Walau FAO merekomendasikan prioritas harus diberikan kepada penduduk miskin maupun rentan sakit. Caranya, menyediakan bantuan pangan darurat, meningkatkan akses terhadap jaring pengaman sosial, dan intervensi gizi.

Lalu, meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi petani kecil. Tetapi jangan sampai ada kebijakan yang menganulir nasib para petani dan juga jangan sampai ekosistem ikut tergerus tanpa ada pertanggungjawaban dari negara selepas perang melawan pandemi berakhir.

Sebagai negara impor pangan yang cukup besar pada 2018 sebesar US$16,8 miliar, nasib Indonesia sejatinya tak lebih baik dari negara-negara jazirah Arab. Daya tahan Indonesia dari ancaman krisis ini bisa diukur dari sejumlah indikator.

Dalam Global Food Security Index 2019, Indonesia ada di urutan 62 dunia dari 113 negara. Di kawasan Asia Tenggara, ranking Indonesia hanya lebih baik dari Filipina, Kamboja, Myanmar, dan Laos. Indonesia menghadapi persoalan serius pada komponen Natural Resources and Resiliences, serta keamanan dan kualitas pangan (CNN Indonesia, 03/05/2020).

Jika sampai Indonesia dilanda krisis pangan, maka musibah tersebut akan menyadarkan kita bahwa negeri ini belum mampu memenuhi kebutuhan pangan. Padahal Indonesia merupakan negara agraris, tapi faktanya sektor pertanian memiliki banyak tantangan, seperti lahan yang tidak mencukupi, iklim yang tidak tepat untuk menanam beberapa komoditas, dan lain sebagainya.

Maka untuk mengoptimalkan stok pangan atau mengantisipasi datangnya masa krisis di tengah pandemi, hal yang mesti dikerjakan oleh pemerintah yakni, pertama, harus memastikan fasilitas dan bantuan di semua lini pangan, mulai dari produksi hingga konsumsi, berjalan sebagaimana mestinya.

Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga Negara (K/L) merupakan kunci keberhasilan dari penerapan strategi kebijakan pangan ini. Tren restriksi perdagangan komoditas pangan dan gangguan logistik sudah dapat diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan potensi produksi pangan dalam negeri dan memperbaiki sistem logistik pangan nasional (CSIS Commentaries, 14/4/2020).

Kedua, penulis sepakat dengan gagasan dari Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Agung Hendriadi, jika rantai distribusi pangan melalui Pasar Mitra tani, Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dan satu lagi yang menarik adalah Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) harus diputuskan (pertanian.go.id). Tujuannya agar pangan lokal dapat dikembangkan, misalkan komoditas singkong, sagu dan jagung.

Ketiga, untuk sementara waktu stok pangan yang dimiliki oleh negara jangan dijadikan bisnis dan Bulog harus dijadikan penyangga kebutuhan masyarakat, agar stabilititas ketersediaan pangan tetap terjaga. Dan pemerintah harus terus menggenjot tingkat produktivitas komoditas pangan.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya