Oposisi dan Semesta Demokrasi Oligarki

Pegiat Intrans Institute Malang
20/10/2019 239 view Opini Mingguan Wikimedia, 2016

Menjelang pemilihan presiden lalu, beberapa bulan sebelum pesta demokrasi skala nasional dilangsungkan, iklim politik Indonesia cenderung memanas. Pada aras elite, ragam isu berkontestasi guna meraih hati massa. Di tataran massa, opini publik saling silang pendapat. Massa terbelah menjadi kubu-kubu, berdasarkan calon presiden yang bakal terpampang dalam surat suara.

Di media sosial, opini digiring. Apapun isu, berita, hingga agenda yang dapat menaikkan elektabilitas paslon pun diposting. Kemajuan teknologi berjasa besar dan nampaknya memudahkan segala hal. Termasuk untuk mempropagandakan individu-individu agar terlihat baik di mata massa. Dalam kasus elite politik, ujung akhirnya jelas. Agar mereka terpiliih, lalu memenangkan kontestasi elektoral atas saingan politiknya.

Penggiringan opini berjalan beriringan dengan pembelahan massa, yang masing-masing membela dengan yakin calon pilihannya. Sayangnya, dengan teguh dan militan masing-masing membela pasangan calonnya, semua nampak tak berarti apa-apa. Setelah belakangan, masing-masing Paslon justru mengkhianati mandat pemilihnya, dan cenderung mesra dalam upaya bagi-bagi kekuasaan.

Soal penggiringan opini, publik kaget bukan kepalang. Pasalnya, terdapat segelintir aktor yang bekerja khusus secara masif dan sistematis dalam jagat maya. Untuk menggiring, memoles dan menciptakan opini publik agar terlihat baik dan menjanjikan. Ataupun, dalam kerja lain, menghancurkan citra politik lawan. Aktor-aktor itu tren dikenal sebagai “buzzer”. Adapula yang dengan nada satire memplesetkannya dengan sebutan “buzzeRp”.

Plesetan itu bukan tanpa alasan. Sebab, terdapat indikasi bahwa aktor-aktor tersebut memang dibanderol dengan harga tinggi. Untuk tujuan sebagaimana disebutkan di atas. Ya, apalagi jika bukan menggiring opini publik agar sesuai dengan kehendak politik mereka.

Imbasnya, jika secara rutin kita saksikan, massa cenderung terbelah. Berubah menjadi dua arus besar yang saling mencaci dan menghujat satu sama lain. Dalam roda demokrasi, perbedaan pilihan politik itu biasa. Ia lumrah, dan justru menjadi indikator berjalannya roda bergelindingnya demokrasi.

Sayangnya, pembelahan massa yang belakangan kita saksikan dalam ajang kontestasi elektoral Pilpres 2019 lalu itu nampak pincang dan tak sehat. Masyarakat dipolitisasi dengan berbagai macam narasi tak mendidik, yang justru mengaburkan akar persoalan riil yang dihadapi mayoritas masyarakat hari-harinya. Pun, tak hadir perdebatan substansial dan diskursif dalam berbagai ruang demokrasi. Tidak hanya kontestasi elektoral kemarin, pilpres 2014 lalu secara implisit menampakkan tendensi serupa. Meski tak setajam dan semasif Pilpres baru-baru ini.

Pembelahan massa itu tidaklah alamiah dan jatuh begitu saja dari langit. Ia diatur dan dicipta-kendalikan secara masif. Ia adalah buah dari bibit yang ditanam elite-elite pemerintahan kita hari ini. Ia merupakan imbas dari pertarungan pragmatis memperebutkan kekuasaan. Dengan memanfaatkan massa rakyat sebagai pion-pion yang saling bertarung satu sama lain.

Sialnya, belum hendak menghela nafas dan berbenah, wajah perpolitikan tanah air pasca Pilpres tiba-tiba begitu saja berubah. Di tengah-tengah pembelahan massa yang sekilas begitu militan mengusung calon pilihannya. Alhasil, semua tampak tak berarti apa-apa. Setelah perseteruan panjang berbulan-bulan dan makin memanas menjelang Pemilihan Presiden, atmosfer politik Indonesia perlahan menjinak dan mulai tertebak.

Pada 13 Juli lalu, di stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus, Presiden terpilih Joko Widodo bertemu lawan politiknya, Prabowo Subianto. Dari pertemuan dramatis itu, tercium aroma opurtunis Prabowo yang hendak banting setir menjadi koalisi pemerintahan. Lebih-lebih, ketika ketua umum partai Gerindra itu bertandang ke rumah Megawati Soekarnoputri pada 24 Juli lalu.

Indikasi untuk tak lagi menjadi oposisi dan beralih mendukung pemerintahan itu makin berhembus kencang. Meskipun dengan dalih membincang masa depan negara sekalipun, tanpa perlu diajari, kita tahu bahwa kiat manuver dan lobi-lobi politik sedang dimainkan.

Seakan disulap, narasi-narasi yang terlontar semasa kampanye Prabowo begitu saja lenyap. Publik pasti masih cukup jernih mengingatnya. Bagaimana ia dengan semangat berapi-api, dalam tiap kampenye politiknya, mengusung janji-janji populis, merakyat, mandiri dan berkepribadian. Seolah hendak secara konsisten merubah arah dan masa depan negara menjurus menuju dunia yang lebih baik. Meskipun jika ditarik mundur, usungan-usungan demikian bukan lagi barang tabu dalam tiap perhelatan elektoral, mulai dari lokal hingga nasional.

Merapatnya Prabowo menandakan usainya perseteruan. Dan, semerbak bagi-bagi kekuasaan perlahan terhendus. Beralih mendukung pemerintahan, pasalnya Gerindra mengincar kursi Majelis Permusyawarat Rakyat (MPR) sebagai tujuan. Dalam proses politik, itu semacam harga yang mesti dibayar untuk sebuah proses rekonsiliasi, dan ihwal bagi-bagi kursi. Dalam rangka mendapatkan posisi strategis di pemerintahan.

Sayangnya, sebagaimana terjadi belakangan, target itu menemui jalan buntu. Pos strategis itu justru jatuh ke tangan partai Golongan Karya (Golkar), dengan naiknya Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR. Tak ingin usahanya sia-sia belaka, Gerindra beralih mengincar kursi menteri dan beberapa pos strategis lain. Mulai dari Menteri Pertahanan (Menhan), hingga yang terbaru, menyasar kursi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sebelum Presiden Jokowi mengumumkan kursi-kursi menteri dalam kabinetnya, manuver masih terus berlangsung. Lobi-lobi dan negosiasi politik ke depan masih dengan kencang dimainkan.

Terangnya realita ini, membuat kita meragukan proses dan gairah “demokrasi” yang seringkali gemar digembar-gemborkan dengan kredit tinggi. Kenyataannya, dalam wujud yang manifes, wajah demokrasi kita cenderung mengarah pada barbarisme kepentingan ekonomis dan perebutan jabatan politik strategis.

Fenomena belakangan ini dengan tegas menunjukkannya. Bagaimana dengan kerasnya kubu Prabowo mengkritisi pemerintahan dengan narasi nasionalis-populisnya, sambil lalu dengan sigap merubah arah politik untuk berhenti menjadi oposisi dan lantas berkoalisi mendukung pemerintahan.

Alih-alih memegang mandat rakyat yang dititipkan secara simbolik melalui suara-suara dalam kotak tercoblos pada pemilihan lalu. Perseteruan yang berujung mesra belakangan ini justru mengindikasikan bahwa pasangan calon, elite-elite politik, serta partai politik pengusung dibelakangnya, memiliki tendensi kepentingan yang hampir serupa.

Geliat demokrasi sebagaimana ditunjukkan, secara eksplisit menyiratkan watak demokrasi negara ini yang cenderung bersifat oligarkis. Dominannya kepentingan ekonomi dan politik segelintir orang cenderung menjadi trah yang nyata. Memanfaatkan proses demokrasi elektoral untuk meraih kursi kekuasaan politik, menduduki jabatan strategis, dan lantas memanfaatkan hal tersebut untuk mempermulus kepentingan ekonomistik.

Imbasnya jelas, merugikan mayoritas masyarakat, lebih-lebih bagi mereka-mereka dengan kondisi ekonomi rentan. Setelah usai dimanipulasi dan dibuat terbelah-belah, potensial selanjutnya adalah berhadapan dengan resiko berbagai kebijakan-kebijakan yang kontra dan cenderung merugikan mayoritas masyarakat luas. Kita bisa berkaca dari berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) dan beberapa Undang-Undang (UU) yang telah diterbitkan.

Secara jelas, kebijakan-kebijakan tersebut merugikan mayoritas masyarakat dan secara perlahan berusaha memperlemah kekuatan-kekuatan masyarakat yang tersisa. Dan pun, bisa pula kita saksikan respon elite-elite politik beserta partai politik dibelakanganya, yang justru acuh tak acuh, atau justru menjadi sebab dari berbagai kebijakan itu lahir.

Dengan tidak adanya kekuatan oposisi yang benar-benar merepresentasikan kepentingan masyarakat luas, mau tidak mau, masyarakat sendirilah yang menjadi bagian kunci dari oposisi itu. Dengan meluaskan rangkulan dan memperkuat barisannya secara mandiri untuk berhadapan dengan kekuasaan negara, yang cenderung telah terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan oligarkis.

The Columnist memiliki obsesi menghargai artikel para intermediate writer yang belum mendapat tempat di media mainstream. Karena kami punya keyakinan, artikel yang ditolak terbit media mainstream tersebut bukan berarti tidak kritis dan menarik. Silahkan kirim artikel tersebut di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami akan bantu menerbitkan untuk menemui pembacanya.
Artikel Lainnya