Oligarki Partai Politik di Indonesia

Mahasiswa STFK Ledalero, Maumere
07/02/2020 139 view Politik Jurnal Islam

Pada masa Orde Baru, Soeharto berhasil menjadikan dirinya sebagai oligark utama. Oligark utama mengandaikan adanya oligark-oligark kecil. Pola relasi antara keduanya adalah relasi kebergantungan.

Para oligark kecil yang memiliki orientasi futuristik yaitu agar mampu mempertahankan diri dan mengakumulasi kekayaan, wajib hukumnya masuk ke dalam permainan Soeharto sebagai oligark utama. Soeharto menjadi sentrum kebijakan publik dan dengan bantuan militer, dia membentengi kekuasaannya dari berbagai bentuk kritikan para oposisi.

Menurut saya, sebagai oligark utama, kala itu Soeharto punya agenda yang jauh ke depan ketika dia bersedia merangkul dan membesarkan para oligark kecil. Ketika Soeharto turun dari kekuasaannya dan sistem yang digunakannya digantikan dengan sistem yang baru, Soeharto sebenarnya tidak pernah mati karena dia akan terus hidup dalam pola pikir dan sistem kerja para oligark kecil yang pernah dirangkul dan dibesarkannya.

Berakhirya Orde Baru yang ditandai oleh lengsernya Soeharto tidak memberikan jaminan bahwa oligarki yang sudah dibesarkannya juga berakhir. Yang terjadi sejak 1998 bukan revolusi, melainkan reformasi. Sebagian besar kekuatan Orde Baru mengalami re-form-asi: ganti baju, ganti penampilan tetapi dengan mempertahankan kedudukan dan hak-hak istimewa warisan Orde Baru.

Pada masa reformasi, para oligark yang tampil kebanyakan oligark asuhan Soeharto pada masa Orde Baru. Mereka yang dulunya menggantungkan hidup pada Soeharto sebagai oligark utama pada masa Orde Baru, menjadi lebih mandiri pada masa reformasi.

Pengelompokkan oligark sebagai oligark utama dan oligark kecil menjadi tidak relevan pada masa reformasi. Kalau pada masa Orde Baru, para oligark bekerja dengan prinsip relasi patron-klien dan mampu beradaptasi dengan otoritarianisme, militerisme, dan sentralisme, maka pada masa reformasi, para oligark beradaptasi dengan demokrasi, desentralisme, dan otonomi daerah.

Pada masa reformasi, persoalan oligarki menjadi semakin kompleks yang ditandai oleh fenomena desentralisasi oligarki. Desentralisasi oligarki adalah sebuah fenomena yang ditandai oleh meluasnya keterlibatan para oligark, bukan hanya untuk konteks pemerintah pusat, melainkan juga sampai pada upaya untuk memengaruhi kehidupan dan kebijakan pemerintah daerah.

Oligarki pada masa reformasi yang tidak hanya melibatkan para oligark warisan Orde Baru, tetapi juga para oligark baru hadir dengan agenda kerja utama yaitu membajak semua elemen fundamental demokrasi di Indonesia seperti pemilu, partai politik, dan media massa.

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang sangat menjamin kebebasan berkumpul (freedom of assembly) masyarakat. Salah satu perealisasian kebebasan berkumpul tersebut adalah membentuk partai politik dan menjadi anggota partai politik tertentu.

Adanya partai-partai politik menjadi sesuatu yang vital bagi demokrasi sebab para warga negara mendelegasikan pada partai-partai politik tersebut tanggung jawab untuk mengajukan interpretasi-interpretasi mengenai tujuan umum, menerjemahkan interpretasi-interpretasi tersebut ke dalam program-program kerja, menyediakan suatu tim yang sanggup bertindak secara efektif untuk keperluan ini dan satu tim lain untuk mengawasi dan mengontrol tim yang pertama (Jean Baeclhler, 2005:168).

Pada era reformasi dengan sistem desentralisasi, muncul banyak partai politik. Secara prosedural, jumlah partai politik yang banyak menunjukkan kemajuan dalam hidup berdemokrasi karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan kebebasannya sebagai warga negara untuk berkumpul atau berorganisasi secara politik.

Patut diingat bahwa demokrasi digunakan secara luas bukan sekadar untuk menciptakan keramaian prosedural, melainkan juga demi perwujudan substansi yaitu penghormatan terhadap kedaulatan rakyat dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Kalau demokrasi hanya sampai pada aspek prosedural, pertanyaan tentang manfaat konkret demokrasi bagi rakyat akan selalu muncul. Demokrasi, secara paradoksal, seolah-olah justru menjauhkan kebijakan-kebijakan publik dari kepentingan publik. Ada demokrasi, namun tidak ada keterwakilan publik.

Secara substansial, bahaya yang ditakuti ketika partai politik semakin menjamur adalah setiap partai hanya berkutat pada urusan lobi politik semata yang berdifusi ke kepentingan masing-masing partai (fraksionalisme). Masing-masing partai politik melakukan diferensiasi diri sambil membangun kepentingan fraksional. Upaya diferensiasi itu semata-mata bertujuan agar masing-masing partai memiliki daya tawar politik. Persoalannya adalah upaya diferensiasi tersebut acapkali tidak menyinggung kepentingan publik dan karenanya apatis terhadap perwujudan kepentingan rakyat.

Persoalan lain dalam hubungannya dengan partai politik adalah realitas yang mengungkapkan bahwa partai-partai politik lebih banyak dikuasai oleh para oligark.

Di satu pihak, partai-partai politik membutuhkan biaya yang besar untuk membiayai kegiatan operasional dan memenangkan pemilu. Namun, di pihak lain (yang berbahaya), sumbangan yang diperoleh dari para oligark dapat mengganggu independensi partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Banyaknya aliran dana yang berasal dari para oligark membuat partai politik memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada mereka sehingga dikhawatirkan partai politik lebih mengutamakan kepentingan parsial para oligark. Akibatnya, partai-partai politik di Indonesia cenderung berkembang menjadi apa yang disebut “partai-partai kartel” yaitu partai yang melekat pada negara, teralienasi dari masyarakat, dan didominasi oleh para pejabat publik (oligark).

Partai-partai seperti ini dikuasai oleh elite partai dengan kepribadian otoriter sehingga para anggota kurang memiliki akses dalam pengambilan keputusan internal. Dalam keadaan seperti ini, eksistensi anggota partai politik hanya sekadar menjadi boneka yang bisa sesuka hati diatur oleh oligark. Bukan hanya itu, para calon yang diajukan oleh partai-partai dipilih dari pegawai negeri atau para pengusaha tanpa ikatan kuat pada partai selain fakta bahwa partai-partai memiliki hak untuk nominasi (Hardiman, 2013:34).

Di Indonesia bukan fenomena baru bahwa yang bisa menjadi ketua sebuah partai politik adalah pemilik modal atau pengusaha. Dalam banyak kasus, para oligark menggunakan uang mereka untuk mendirikan partai politik. Keterlibatan para oligark dalam dunia politik yaitu dengan mendirikan partai politik adalah untuk mempertahankan kekayaan.

Menurut Winters, agenda pertahanan kekayaan terdiri atas dua yaitu pertahanan harta dan pertahanan pendapatan. Alih-alih mendirikan partai politik agar dikatakan sosok reformis dan demokratis, para oligark sedang membajak partai politik untuk kepentingan eksklusif mereka dan melebarkan sayap kerja oligark.

Inilah yang dilakukan Wiranto dengan mendirikan Hanura, Prabowo dengan mendirikan Gerinda, dan Surya Paloh dengan Nasdemnya. Gagasannya adalah dengan menjadikan diri mereka sebagai ketua partai, mereka dapat dilentingkan ke kontestasi kepresidenan.

Strategi seperti ini berjalan baik untuk mantan presiden SBY, yang partainya, partai Demokrat, mula-mula dibiayai oleh kurang dari selusin oligark (Winters, dalam Usman Hamid dan AE Priyono (eds.), 2014:219).

Oligarki partai politik adalah musuh demokrasi. Oligarki partai politik membiarkan dominasi modal dalam dunia partai politik sehingga modal dapat menguasai dan menginstrumentalisasi partai politik demi melayani kepentingan segelintir orang.

Glorifikasi terhadap modal mengakibatkan pendepakkan orang-orang yang tidak bermodal yang seharusnya diperjuangkan oleh partai politik. Partai politik yang dikuasai oleh para oligark gagal total melaksanakan kaderisasi untuk melahirkan para pemimpin yang mampu menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia agar tidak jauh panggang dari api kedaulatan rakyat.

Jumlah partai politik yang semakin banyak belum mampu menjadi modal yang meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia sebab banyak partai politik yang kehilangan ideologi partainya karena digantikan oleh ketokohan seorang figur tertentu yang mengidentifikasikan dirinya sebagai partai dan partai adalah dirinya. Ada partai politik tertentu pula yang mandek sistem kaderisasinya karena alasan keterdesakan waktu.

Sistem kerja partai politik yang dicengkeram oleh oligark turut membidani lahirnya koruptor-koruptor dari rahim partai politik. Sebut saja kasus yang sedang santer di kalangan publik yaitu kasus pelarian mantan calon legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku terkait dengan dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Orang-orang separtai dengan Harun Masiku seperti Menteri Yasona Laoly berusaha membela teman separtainya dengan menyebarkan kesaksian-kesaksian dusta (Tempo.co, Rabu, 22 Januari 2020). Namun, betapa pun orang-orang partai menyembunyikan koruptor-koruptor yang lahir dari rahim partai politik, publik memiliki cara untuk membaca bahwa terjadi praktik penyelewengan kekuasaan.

Terbongkarnya kasus korupsi yang melibatkan anggota PDIP hanya menjadi satu dari sekian banyak kasus korupsi baik yang sudah terbongkar maupun yang akan terbongkar pada saatnya nanti. Semua elemen mulai dari KPK, Kepolisian, dan masyarakat sipil mesti bekerja sama untuk menuntaskan kasus korupsi sampai ke akar-akarnya.

The Columnist memiliki obsesi menghargai artikel para intermediate writer yang belum mendapat tempat di media mainstream. Karena kami punya keyakinan, artikel yang ditolak terbit media mainstream tersebut bukan berarti tidak kritis dan menarik. Silahkan kirim artikel tersebut di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami akan bantu menerbitkan untuk menemui pembacanya.
Artikel Lainnya