Netralitas Presiden : Tembok Terakhir Kekuatan Demokrasi Bangsa

Netralitas Presiden : Tembok Terakhir Kekuatan Demokrasi Bangsa 09/02/2024 80 view Politik disway.id

Belakangan ini sikap presiden yang cenderung memihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dikawatirkan publik dapat mencederai demokrasi. Menjaga netralitas dalam kontestasi politik dinilai penting dilakukan oleh pejabat negara untuk mewujudkan pemilihan umum yang adil dan bermartabat.

Penilaian publik terkait netralitas presiden tergambar dari hasil jajak pendapat Kompas pada 29 Januari-2 Februari 2024. Sikap Presiden yang cenderung menunjukkan keberpihakan kepada kontestan di pemilu, baik itu kepada pasangan capres-cawapres maupun partai politik, dipandang seharusnya tidak terjadi karena presiden semestinya netral (Kompas.id/05/02/2024).

Hal ini dipicu dari pernyataan Presiden Joko Widodo di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur yang menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara melahirkan polemik di masyarakat.

Aspek netralitas ini pun tidak hanya melekat pada presiden, tetapi juga orang-orang terdekatnya. Hasil jajak pendapat pada Mei 2023 pun menunjukkan hampir seperlima bagian responden merasa pencalonan anggota keluarga dari presiden sebagai salah satu bentuk ketidaknetralan. Patut dimaklumi, publik tentu akan sulit untuk yakin bahwa presiden dapat bersikap netral ketika sanak familinya ikut berkontestasi dalam pemilu (Kompas.Id/05/02/2024)

Demokrasi menjadi tonggak utama yang mendukung ketenteraman hidup warga negara. Demokrasi yang sehat tercermin dari proses pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, pucuk pimpinan merupakan satu-satunya harapan bangsa dalam menjamin ketentraman dan keadilan dalam bernegara.

Lantas, ? Mengapa presiden menjadi tembok terakhir demokrasi bangsa ? apa yang terjadi dengan demokrasi apabila ketidaknetralan presiden tersebut benar adanya ?

Netralitas Presiden

Netralitas pejabat negara sejatinya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 283 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri dilarang untuk mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu. Bentuk keberpihakan yang dilarang mulai dari pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, hingga pemberian barang.

Di sisi lain, ketidaknetralan pejabat negara, termasuk presiden, erat hubungannya dengan soal kesewenang-wenangan penggunaan kekuasaan dalam pemilu. UUD 1945 menyebutkan kewenangan besar presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Selain itu, presiden juga memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia, presiden memegang dua peran penting yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sifat politis melekat pada peran kepala pemerintahan sedangkan sifat negarawan seorang presiden melekat pada peran presiden sebagai kepala negara. Meskipun mempunyai watak politisi, presiden tidak serta merta mencampuri urusan politik dengan kepentingan negara. Dalam pelaksanaan Pemilu, watak negarawan yang lebih diutamakan. Hal ini berkaitan dengan memberikan rasa keadilan kepada seluruh bangsa. Rasa keadilan yang diberikan oleh presiden tersebut sejalan dengan janji atau sumpah presiden sewaktu pelantikan.

Ada dua alasan presiden harus netral. Pertama, terciptanya demokrasi yang adil. Netralitas presiden akan menjamin hadirnya proses demokrasi yang adil, terbuka, legitimate dan akuntabel . Selain itu, netralitas presiden juga akan menekan potensi penyalahgunaan kekuasaan negara yang bisa menguntungkan atau merugikan kontestan tertentu. Presiden ditempatkan sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak politik dalam proses demokrasi. Karenanya, dukungan presiden untuk calon tertentu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah wilayah domain privat bukan sebagai pejabat negara. Sehingga ketika ia memberikan dukungan politik, fasilitas negara yang boleh melekat kepada presiden hanya layanan kesehatan, pengamanan, dan protokoler. Haram hukumnya menggunakan kekuasaan negara dalam bentuk apa pun untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu.

Kedua, berpotensi pengaburan domain privat dan publik. Presiden sering kali tidak bisa memisahkan antara domain privat dan domain publik. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya regulasi tegas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengatur tentang konflik kepentingan. Akibatnya, ketika presiden mendukung calon tertentu, terjadi pencampuradukan antara domain privat dan domain publik. Ini ditandai dengan bergeraknya perangkat dan infrastruktur kekuasaan negara untuk mendukung atau menghambat pasangan calon tertentu. Desain institusional Bawaslu sendiri tidak meletakkan kelembagaan ini untuk punya kekuatan dan keberanian lebih untuk berhadapan dengan kekuasaan politik yang lebih besar. Akibatnya, abuse of power berpotensi terjadi secara leluasa di tengah ruang gelap kekuasaan yang berjalan.

Demokrasi Bangsa

Pemilu merupakan salah satu ciri utama demokrasi. Pada alam demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi. Adagium yang cukup terkenal berbunyi ”Suara rakyat adalah suara Tuhan”. Melalui pemilu, kehendak rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi tersebut disalurkan.

Kondisi demokrasi Indonesia kini dinilai mengalami degradasi sekaligus tercoreng. Kondisi ini dipicu krisis moralitas dan pelanggaran yang dilakukan berbagai pilar negara dalam Pemilu 2024 (Fabio Maria,2024).

Merosotnya nilai demokrasi juga dipicu penyelenggara pemilu. Hal ini terlihat dari putusan peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bagi seluruh komisioner KPU RI yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Demokrasi bangsa akan semakin parah bahkan mati apabila pucuk pimpinan bangsa sendiri yang merusaknya. Penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu apabila terus dicoreng maka kekuatan demokrasi secara perlahan akan mati. Ketika elite berkolaborasi dengan oligarki dalam memperoleh kekuasaan maka semakin lamban berjalannya demokrasi.

Ada dua aspek penting pada demokrasi (Nanang Hasan,2024), pertama, prinsip utama demokrasi adalah persamaan dan kebebasan. Pada konteks ini, semua warga bangsa memiliki hak yang sama. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak istimewa.

Kedua, proses konsolidasi demokrasi menjadi wahana pembelajaran politik bagi masyarakat. Melalui demokrasi, semua anak bangsa berhak menilai serta mengevaluasi seorang pemimpin. Proses pembelajaran ini diperlukan menuju bangsa yang besar. Diperlukan masyarakat yang cerdas, mandiri, kreatif dan tangguh untuk menjadi bangsa yang besar.

Sejarah membuktikan, sumber daya alam yang melimpah, tidak menjamin sebuah bangsa menjadi besar dan disegani. Sebaliknya, sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan mandiri, terbukti mampu membawa pada bangsa yang besar.

Proses pemilu tahun 2024 merupakan taruhan, apakah demokrasi terus terkonsolidasi dengan baik, atau malah mundur ke belakang, menuju kegagalan. Hasrat untuk berkuasa, sering kali menjadi batu sandungan besar dalam menjalani proses konsolidasi demokrasi. Demokrasi bangsa akan menjadi sangat kuat apabila demokrasi itu benar benar dimanfaatkan demi kepentingan bersama (masyarakat) bukan kepentingan elite (oligarki) semata.

Jalan Tengah Demokrasi

Merespon isu ketidaknetralan presiden dalam pemilu dan demi mendukung terselenggaranya pemilu yang adil dan jujur maka membutuhkan keterlibatan semua pihak. Keberhasilan demokrasi perlu dukungan semua pihak tanpa kecuali. Apa pun posisi anak bangsa dapat memberi kontribusi bagi proses konsolidasi demokrasi. Kontribusi dimaksud, tentu disesuaikan dengan posisinya masing-masing.

Kalangan elite memberikan kontribusi besar dengan fokus pada proses pendidikan politik kebangsaan ketimbang menggunakan isu pragmatis-sektarian untuk memenuhi ambisi kekuasaan. Kalangan media dan pendidik memberikan kontribusi dengan menjaga netralitas, obyektivitas dan terus memberikan pendidikan politik konstruktif. Masyarakat secara luas memberi kontribusi dengan tidak terjebak pada relasi patron dan klien yang tidak sehat sekaligus berupaya mencari informasi kampanye partai/pasangan calon yang valid.

Presiden memegang peran penting dalam mendukung kekuatan demokrasi bangsa. Apabila presiden tidak netral maka demokrasi sedang berada di penghujung kehancuran. Dengan demikian demokrasi akan baik-baik saja apabila presiden lebih mengutamakan kepentingan bangsa ketimbang sebagai alat melanggengkan kekuasaan elite tertentu. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang bukan oligarkis.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya