Negara Yang Fana, Puasa Yang Simbolik, dan Fantasi Yang Nyata

Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Negara Yang Fana, Puasa Yang Simbolik, dan Fantasi Yang Nyata 13/04/2021 102 view Agama selisip.com

Puasa Ramadhan seperti halnya hukum bahasa yang dikemukakan oleh Odgen dan Richard, yaitu relasi trialektis antara simbol, gagasan, dan acuan. Setelah simbol berupa perhitungan hisab dan pemantauan hilal di cakrawala usai dilaksanakan, Kementerian Agama bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1442 H atau 2021 M ini jatuh pada hari Selasa, 13 April 2021. Simbol itu telah lama mukim di kepala kita—para umat Muslim—sebagai gagasan bahwa bulan suci Ramadhan telah tiba. Ketibaannya, kemudian, kita wujudkan dalam berbagai praksis-praksis kehidupan sebagai acuan yang secara simbolik berada di bawah naungan “ibadah Ramadhan”.

Di antara berbagai praksis yang ada, puasa adalah yang paling istimewa karena hanya setahun sekali kita menjalankannya. Puasa tahun ini telah mengingatkan dan membawa kita pada taksonomi Žižek tentang Yang Simbolik dan Yang Nyata. Kita semua tahu, bahwa dengan apa pun keyakinan yang kita jalankan, manusia adalah yang fana. Manusia-manusia yang fana itu kemudian bergabung dan menggabungkan diri dalam satu entitas yang disebut negara. Artinya, kita menjadi bagian dari warga negara.

Apabila manusia fana, himpunan manusia yang membentuk negara, paling tidak negara dalam konteks Indonesia, juga fana. Hal yang lumrah dan wajar adalah tekanan-tekanan, baik yang eksternal maupun internal, yang natural maupun yang artifisial, yang dapat mereduksi kekuatan negara beserta warga negara di dalamnya. Berkaitan dengan hal itu, puasa tahun ini adalah kali kedua kita menjalankannya secara berdampingan dengan pandemi. Puasa tahun ini adalah puasa yang kita laksanakan ketika sebagian saudara kita remuk redam oleh bencana. Artinya, pandemi dan bencana adalah dua hal alamiah yang apabila tidak dikelola, negara dapat hancur olehnya.

Sayangnya, potensi kefanaan itu justru datang dari negara sendiri, dari entitas yang satu waktu dapat hancur dan menghilang. Sudah setahun lebih kita hidup di bawah bayang-bayang pandemi. Tetapi, kalau kita mencermati lagi kebijakan-kebijakan negara selama ini, minimal beberapa waktu terakhir, terutama yang berkaitan dengan mudik lebaran, terlihat bahwa negara tidak konsisten. Kebijakan yang terkesan fragmentaris dan tidak terimplementasi dengan baik justru menyebabkan publik acuh pada negara. Padahal, kepercayaan merupakan suatu modal bagi berjalannya sebuah kebijakan.

Begitu pula dengan bencana yang akhir-akhir ini menghempas saudara-saudara kita. Nusa Tenggara Timur dilanda angin kencang, banjir bandang, dan tanah longsor. Beberapa hari lalu, Malang diguncang gempa, mengoyak rumah-rumah warga. Secara personal, saya merasa senang karena masyarakat kita memiliki rasa solidaritas dan altruisme nasional yang tinggi sebagai warga-bangsa. Kalau kita memperhatikan, sejak terjadinya bencana, berbagai institusi, organisasi, dan kalangan bergerak menghimpun dana bantuan. Persoalannya, kalau negara hanya mengandalkan amal kebajikan warga negara dan tanpa membangun sistem pertahanan bencana (dengan catatan kita tidak bisa terus menjadikan alam sebagai alasan), maka ke depan sangat mungkin bencana akan menanggalkan banyak nyawa dan meninggalkan duka yang tak terkira.

Dengan melihat dua masalah itu, sebagai warga negara, kita tentu mengharapkan negara yang penuh dengan Keadilan, Kesejahteraan, Keselamatan, Kemakmuran, Kemapanan, Cinta, Demokrasi, dan seterusnya. Semua itu adalah fantasi kita sebagai warga negara. Hal inilah yang disebut dengan fantasi ideologis. Kita akan selalu membangun imajinsi di dalam kepala tentang konsep-konsep bernegara yang mapan. Hematnya, kita memfantasikan apa pun. Akan tetapi, semua itu adalah gagasan yang abstrak dan transenden untuk dijangkau. Keadilan adalah Keadilan itu sendiri; Demokrasi adalah Demokrasi itu sendiri. Anggaplah kalau kita menghendaki negara yang sempurna, yang tak ada kecacatan sama sekali. Namun, kita akan selalu menemui celah kecacatan karena Kesempurnaan adalah Kesempurnaan itu sendiri. Semua itu adalah Yang Nyata (Tuhan).

Yang Nyata tidak akan pernah sanggup dijangkau oleh yang fana. Namun kemudian, negara berusaha tampil dengan penuh kepahlawanan. Negara menjanjikan Keadilan, Kesejahteraan, Keselamatan, Kemakmuran, dan berbagai konsep yang abstrak dan transenden. Katakanlah, negara berjanji melindungi warga negara dari pandemi; atau mengelola para korban bencana. Untuk mewujudkan hal itu, negara masuk dalam tatanan simbolik dengan mengoperasikan sejumlah sistem. Sebagai misal, dalam rangka mengakhiri pandemi, negara menyelenggarakan vaksinasi. Negara juga mengirimkan bantuannya kepada warga yang kesulitan di tengah kesedihan akibat bencana.

Tetapi, yang berbahaya adalah ketika negara tidak menyadari bahwa Yang Nyata tidak pernah dijangkau. Sayangnya, negara melupakan hal itu. Kita bisa mencermati lagi, ketika beberapa bulan lalu negara lantang menggemakan kesuksesannya dalam menangani pandemi. Artinya, negara seolah-olah tampil sebagai pengaku Yang Nyata. Padahal, apa yang dilakukan negara masih menunjukkan betapa runyamnya persoalan pandemi hingga hari ini. Alih-alih tampil dengan memegang medali kesuksesan, kita masih berada pada tatanan simbolik yang belum berhasil—untuk tidak mengatakan gagal.

Oleh karena itu, negara tampaknya juga memerlukan tatanan simbolik yang lain, yaitu puasa. Dalam konteks ini, tentu saja adalah puasa Ramadhan. Puasa di bulan suci ini, meskipun dilaksanakan secara kolektif, tetapi esensinya adalah ibadah yang tetap dilaksanakan secara personal. Hal itu sekaligus menyangkut hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan. Ketika berpuasa, kita menahan diri dari hal-hal yang mungkin membatalkannya—makan, minum, berhubungan badan, dan lain sebagainya, yang saya kira telah gamblang di dalam buku-buku agama. Semua itu, pada intinya, adalah “menahan”.

Puasa adalah sesuatu Yang Simbolik. Kita tahu, manusia itu bukan hanya fana, tetapi juga tidak sempurna. Namun, seperti halnya negara, setiap dari kita selalu berupaya mengejar Kesempurnaan yang hanya miliki Yang Nyata itu. Itulah mengapa, kita selalu meyakini bahwa Tuhan dekat dengan kita; sebaliknya, kita mendekatkan diri pada Tuhan. Keyakinan itu teraktualisasikan dalam praksis-praksis ibadah yang kita laksanakan—dalam hal ini, termasuk puasa Ramadhan. Kalau kita berpuasa, ada keyakinan bahwa kita terlarang untuk membicarakan—memamerkan—kepada publik bahwa kita telah melaksanakan puasa. Artinya, dalam proses mengejar Yang Nyata itu, kita terlarang untuk mengatakan bahwa kita telah menjangkau Yang Nyata. Sebab, sekali lagi, Yang Nyata tidak akan terjangkau oleh Yang Fana.

Oleh karena itu, negara juga memerlukan puasa sebagai tatanan simbolik. Tidak bisa diingkari, negara memang terus mengejar fantasi ideologis, baik fantasi warga negara atau fantasinya sendiri. Sepanjang apa pun negara berjalan dengan berbagai usaha, sistem, dan kebijakan, semua itu adalah Yang Simbolik. Yang Simbolik itu bisa gagal, bisa juga berhasil. Yang harus diakui, adalah bahwa negara itu fana. Negara harus menahan, bahkan meniadakan hasrat untuk tampil sebagai Yang Nyata. Bahkan, kalau perlu, negara harus mengakui bahwa dirinya adalah yang fana. Dalam kefanaan itulah, negara justru telah mengakui adanya ketidaksempurnaan yang melecutnya untuk terus berbenah dan memperbaiki usaha, sistem, dan kebijakan Yang Simbolik.
 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya