Minyak Goreng di Negeri Kaya Minyak

Analis Kebijakan - Lembaga Administrasi Negara
Minyak Goreng di Negeri Kaya Minyak 07/01/2022 290 view Ekonomi Piqsels.com

Crude Palm Oil atau yang biasa kita kenal sebagai CPO merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia. Ribuan hektar lahan telah ditanami oleh tanaman yang memiliki nama latin Elaeis guineensis ini.

Sebagai penghasil CPO level dunia, seharusnya masyarakat Indonesia tidak terdampak dari meningkatnya harga jual komoditas tersebut di kancah perdagangan Internasional. Andai negara ini memiliki bargaining position sekuat negara adidaya, tentu dapat menekan kenaikan harga minyak goreng didalam negeri.

Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, jumlah produksi CPO Indonesia di tahun 2020 mencapai 46 juta ton, terbagi 43% untuk pasar domestik dan sisanya menjadi komoditas ekspor. Pertumbuhan produksi tersebut juga didukung ketersediaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 16.381 juta hektar.

Pada dasarnya minyak kelapa sawit mentah atau yang sering disebut CPO merupakan bahan baku utama dalam pembuatan minyak goreng dan dikonsumsi lebih dari 40% dari seluruh jenis minyak mentah yang beredar diseluruh dunia. Ditengah produksi CPO yang berlimpah, justru rakyat yang menerima dampaknya.

Kenaikan harga minyak mentah baru-baru ini menimbulkan kegusaran tersendiri, terkhusus bagi kalangan menengah kebawah maupun pelaku usaha yang mengandalkan bahan pokok minyak sawit. Konsumen dan pedagang kecil yang tak berdaya pun hanya bisa ngedumel. Sudah barang pasti, kenaikan bahan pokok di era pandemi menimbulkan kegaduhan di kalangan tertentu.

Kenaikan harga yang begitu signifikan ditenggarai oleh lonjakan harga CPO di pasar global. Hal tersebut ditenggarai oleh pasokan CPO dunia yang mengalami penurunan.

Perlu diketahui bahwa mekanisme penentuan harga jual/beli CPO diatur oleh Pasar Internasional Rotterdam. Sehingga, membuat produsen minyak sawit dalam negeri harus membeli CPO sesuai dengan harga pasaran global, yaitu melalui KPBN Dumai yang juga terkoneksi dengan pasar internasional di Rotterdam. Akibatnya, apabila terjadi kenaikan harga CPO internasional, maka harga CPO untuk produksi dalam negeri juga turut menyesuaikan harga tersebut.

Harga CPO yang terus terkerek naik menimbulkan masalah baru dikalangan masyarakat. Sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, Indonesia seakan-akan didikte untuk menjual CPO dalam negeri dengan berpatokan pada harga pasaran internasional. Seharusnya, Indonesia memiliki bargaining position dalam mengontrol pergerakan dan fluktuasi harga CPO dari waktu ke waktu.

Harga minyak sawit yang terlampau tinggi juga berdampak pada terbukanya peluang bagi masyarakat untuk menggunakan kembali minyak jelantah atau minyak bekas pemakaian dalam kehidupan sehari-hari. Tentu hal ini perlu diantisipasi, karena kandungan minyak jelantah tidaklah baik untuk dikonsumsi. Selain dapat memicu kenaikan kolesterol dalam tubuh, juga mengandung senyawa karsinogenik atau zat penyebab kanker.

Melakukan Intervensi Kebijakan

Sejatinya, pemerintah telah melakukan operasi pasar guna mengintervensi harga pasaran minyak goreng ke level normal. Pemerintah terus mendorong distribusi penyaluran minyak goreng ke ritel modern dan masyarakat sehingga target 11 juta liter dapat tercapai pada akhir 2021.

Tetapi, operasi pasar tersebut bukanlah solusi efektif. Ibarat kata menyelesaikan masalah bukan dari akarnya. Karena seperti yang diketahui, bahwa akar permasalahan utama dari naiknya harga minyak goreng adalah akibat dari meningkatnya harga CPO global. Sehingga perlu solusi jangka panjang dalam menyelesaikannya.

Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan dalam mengendalikan lonjakan harga CPO dalam negeri. Pengendalian harga tersebut dapat dilakukan melalui skema Domestic Market Obligation (DMO).

Kebijakan Domestic Market Obligation merupakan kewajiban produsen untuk menjual sebagian dari hasil produksinya dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan harga spesial yang diperuntukkan bagi pasar dalam negeri, diharapkan dapat menstabilkan kembali harga minyak goreng di pasaran.

Sistem pasar di Indonesia memungkinkan intervensi oleh pemerintah dalam rangka menekan harga jual barang pokok yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menyatakan "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".

Peran pemerintah dalam mengintervensi pasar melalui kebijakan merupakan salah satu bentuk campur tangan dalam rangka menciptakan kestabilan ekonomi dan menjaga kondusifitas pasar minyak goreng di Indonesia. Di mana konsumsi minyak goreng dalam negeri berada pada tren yang terus meningkat.

Penerapan skema DMO pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2000 lalu dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan stok CPO dalam negeri. Secara konteks, memiliki perbedaan pada kasus tahun ini, di mana stok CPO masih cukup, tetapi harganya yang melonjak akibat dari permintaan harga pasar global.

Selanjutnya, program DMO telah diterapkan pada komoditas batu bara, di mana pemerintah telah menetapkan aturan penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri (DMO) pada 2021, yaitu minimal sebesar 25% dari produksi per produsen. Selain itu, pemerintah juga menetapkan harga jual batu bara untuk pembangkit listrik di dalam negeri maksimal US$ 70 per ton. Aturan ini tertuang di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri 2021.

Apabila berpikir secara kerakyatan, maka sangat perlu bagi pemerintah untuk dapat menekan harga minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri. Skema DMO dimungkinkan untuk meredam gejolak pasar minyak goreng dalam negeri sebagai akibat dari terus meningkatnya harga CPO global. Tentu hal ini memerlukan jaminan akan ketersediaan pasokan CPO dari produsen untuk pasar domestik. Perlu pengawasan melekat dari stakeholder terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya.

Penerapan DMO tidak menutup kemungkinan hanya dilakukan pada komoditas tertentu, seperti batu bara. Tetapi dapat juga digunakan untuk komoditas lain yang dinilai memiliki kemanfaatan lebih bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya