Merindukan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia

Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
Merindukan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia 01/10/2022 146 view Hukum wartailmu.blogspot.com

Keadilan selalu aktual dan kontekstual terhadap situasi yang terjadi. Keadilan bahkan selalu bersentuhan dengan kodrat hidup manusia sebagai animal sociale dan animal politicum.

Manusia menjadi subjek dari asas keadilan itu. Karena itu, Keadilan selalu berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Keadilan adalah hak setiap manusia yang hidup dalam tata hukum bersama. Hukum menjadi pedoman untuk menghantarkan setiap orang menuju keadilan sosial, bukan kepada ketidakadilan yang menjadikan manusia alensi bagi sesamanya.

Dalam konteks hukum, khususnya di Indonesia, keadilan berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam UUD 1945. Hukum di Indonesia semata-mata hanyalah berorientasi pada hukum tersebut, dan mengabaikan aspek keadilan masyarakat.

Hukum tentang keadilan di Indonesia menghantarkan masyarakat pada ketidakadilan, kehilangan pekerjaan bahkan membuat manusia menjadi terkucilkan.

Keadilan bukan lagi sebagai suatu jembatan untuk menghantarkan orang pada kedamaian dan kesejahteraan. Tapi, menjadi masalah baru dalam mencapai kesejahteraan itu. Banyak ketidakadilan yang terjadi pada zaman sekarang ini. Ada beberapa peristiwa terjadi seperti para buruh menyerukan penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi serta memprotes penetapan upah minimum provinsi (UMP).

Kasus yang lain, Asyani, perempuan berusia 63 tahun di Situbondo, Jawa Timur, divonis satu tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan dan denda Rp 500 juta karena bersalah mencuri kayu Jati milik perhutani. Padahal Asyani mengaku kayu tersebut bukan curian dan telah ia simpan sejak lama.

Kasus berikutnya adalah tiga nelayan miskin dari Pandeglang, Banten, yaitu Damo, Misdan dan Rahmat harus merasakan dinginnya sel penjara gara-gara mencari udang dan ikan untuk keluarganya yang akan berlebaran.

Keadilan bagi masyarakat Indonesia hanyalah sebuah dongeng yang terus dibicarakan dalam hukum, namun pada realitanya tidak kita temukan. Apa sebenarnya keadilan bagi masyarakat Indonesia? Mengapa sangat sulit menemukan keadilan, kesejahteraan di negara Indonesia? Tidakkah keadilan menjadi keinginan bagi setiap manusia. Kenapa orang-orang kecil selalu menjadi korban ketidakadilan itu? Inilah masalah-masalah yang selalu mengusik hati saya, jika berbicara tentang keadilan di Indonesia. Bahkan apa yang saya pikirkan ini merupakan suatu realitas yang sekarang ini menjadi permasalahan di negara Indonesia

Plato berpendapat keadilan adalah setiap orang yang menjalankan tugas sosialnya dalam negara sesuai dengan bakat alamiahnya dan tidak menjadi orang sibuk dalam melakukan segala hal (to ta auto prattein kai m polupragmonein dikaiosune esti) (The Republic 433a). Keadilan berhubungan erat dengan banyak orang atau masyarakat (negara). Keadilan bukanlah satu pihak berada di atas, dan satu pihak berada di bawah. Keadilan haruslah dirasakan oleh semua orang, baik itu orang yang miskin, kecil maupun orang kaya, pejabat dan buruh.

Indonesia adalah negara hukum yang berkeadilan. Namun, tidak sedikit kita jumpai masyarakat yang mengalami ketidakadilan. Terutama bagi mereka yang kecil dan dipandang sebelah mata, hukum tentang keadilan di Indonesia masih memandang sebelah mata, lebih berpihak kepada yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi dari pada yang kecil.

Hukum tentang keadilan yang diterapkan di Indonesia juga tidak memandang nilai-nilai kemanusian. Di Indonesia hukum lebih tinggi dari pada martabat dan harga diri seseorang. Inilah kekacauan yang masih menjadi masalah di negara Indonesia, semuanya harus diatur dalam hukum dan undang-undang tanpa memandang nilai kemanusiaan. Padahal hal-hal yang sepele dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Kadang kala orang-orang yang paham akan hukum yang melihat nilai kemanusiaan itu sangat rendah. Hati Nurani mereka telah ditutupi dan diganti dengan pikiran yang abstrak dan kacau.

Pancasila dalam sila kelima berbunyi, “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.” Namun sampai saat ini keadilan masih dipegang untuk mereka yang mempunyai jabatan dan berpangkat. Sila kelima seolah hanyalah pemanis tambahan dalam Pancasila, ia dibuat untuk menyelesaikan sebuah masalah, namun pada kenyataannya tidaklah demikian.

Ketidakadilan mungkin tidak akan hilang dan akan selalu muncul setiap waktu, dan permasalahan tentang ketidakadilan tidak akan pernah selesai. Meskipun demikian, keadilan haruslah selalu ditegakkan kapanpun, kepada siapapun, dan dimanapun. Sebab Keadilan adalah milik setiap manusia dan harus bertolak dari manusia itu sendiri.

Armada Riyanto seorang dosen sekaligus filsuf pernah berkata: “Saya berpikir adil itu milik hidup manusia, menjadi perkara tata hidup bersama yang memiliki pondasi nyata dalam hidup manusia sebagai manusia. Adil adalah natura dari kehadiran manusia dalam berelasi dengan sesamanya. Tetapi adil sekaligus mencetuskan realitas yang kerap menjadi pertaruhan dalam hidup sesama.” Manusia menjadi subjek dari sistem keadilan itu. Sehingga ketika keadilan jauh dari hakikat manusia, maka manusia tidak bisa merasakan dirinya dihargai oleh sesama, hukum dan negara. Keadilan seharusnya dikenakan pada manusia itu dalam hidup bersama, tidak pada orang atau sekelompok tertentu.

Keadilan bukan sesuatu yang abstrak untuk dilakukan, tapi keadilan adalah suatu keharmonisan antara saya dengan sesama, antara pembuat hukum dan yang menjalankan hukum. Semuanya saling menghargai dan menghormati, tidak memandang kesenjangan sosial maupun harta, sebab pada dasarnya manusia adalah sama. Sehingga munculah keadilan dalam ranah nilai-nilai luhur tentang manusia yang artinya memanusiakan manusia.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya