Merdeka dari Stunting

ASN BKKBN
Merdeka dari Stunting 19/08/2022 510 view Lainnya pixabay

Tulisan ini saya mulai sesaat setelah menyaksikan upacara detik-detik hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia secara live streaming melalui kanal youtube. Sudah 77 tahun negara tercinta kita ini merdeka tapi masih saja ada beberapa netizen budiman yang melontarkan kicauannya di kolom komentar “Siapa bilang sudah merdeka???” dan komentar-komentar lain yang bernada serupa.

Bisa dibilang komentar, pernyataan dan pertanyaan seperti itu kebanyakan datangnya musiman bersamaan dengan moment moment perayaan hari kemerdekaan kita. Memang tidak ada salahnya jika kita berhasil mengambil sisi positifnya supaya kita bisa mengilhami kembali makna kemerdekaan, mengingat kembali perjuangan pendahulu kita serta tidak lupa dengan mensyukurinya tentunya.

Bagi saya pribadi kemerdekaan memang sudah diraih oleh negeri ini puluhan tahun yang lalu, namun perjuangan bangsa ini masih jauh dari kata berakhir. Masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan.

Salah satu isu yang perlu menjadi perhatian kita saat ini adalah terkait permasalahan Stunting. Bagi yang belum familiar dengan istilah ini, stunting adalah kondisi yang disebabkan karena kekurangan asupan gizi kronis yang berlangsung lama sehingga mengakibatkan gagal tumbuh dan gagal kembang yang terjadi pada anak.

Kondisi stunting pada anak akan menjadi ancaman serius bagi kualitas SDM Indonesia di masa depan. Angka kejadian stunting berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia pada tahun 2021 adalah 24,4 persen. Bayangkan saja bahwa saat ini setiap 1 dari 4 anak yang lahir beresiko terkena stunting maka bagaimana jadinya bangsa kita ini 20 atau 30 tahun ke depan jika seperempat penduduk usia produktifnya terkena dampak dari stunting.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah pun sedang gencar-gencarnya melakukan upaya percepatan penurunan stunting. Pada pidato kenegaraan yang disampaikan pada 16 Agustus 2022 di gedung DPR/MPR, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa “Stunting harus cepat dipangkas. Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata.” Ini menunjukkan komitmen serius pemerintah terhadap upaya penanggulangan stunting di Indonesia.

Pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 juga menetapkan target bahwa pada tahun 2024 angka stunting di Indonesia harus turun pada angka 14 persen artinya masih perlu dipangkas sebanyak 10,4 persen lagi dari angka tahun lalu.

Permasalahan stunting memang menjadi kompleks karena bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja. Untuk pencegahannya perlu menyasar penyebab langsung maupun penyebab tidak langsung dan melibatkan berbagai mitra lintas sektoral mulai dari penanganan kesehatan, gizi dan ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, sanitasi lingkungan yang baik, edukasi dan pendampingan pada keluarga serta masih banyak lagi.

Upaya percepatan penurunan stunting memang melibatkan banyak stakeholder baik dari unsur pemerintah, swasta, organisasi dan lembaga sosial hingga akademisi. Namun peranan kunci dari keberhasilan program ini tetap berada di tangan masyarakat. Masyarakat harus sadar dan mau berperan aktif dalam mensukseskan program penangan stunting, untuk menyelamatkan anak-anak yang bakal menjadi harapan bangasa kelak.

Peran serta masyarakat di tingkat desa dapat dilakukan dengan menggalakan program posyandu dan membangkitkan kembali kelompok-kelompok kegiatan seperti Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja. Melalui forum-forum tersebut masyarakat dapat mengakses informasi, mengadakan kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat dengan kearifan lokal.

Setiap keluarga juga harus memiliki pengetahuan tentang pentingnya masa 1000 Hari Pertama Kehidupan, selanjutnya bagaimana meberikan asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi anak, serta memahami pola pengasuhan yang baik dalam membesarkan dan mendidik anak.

Saat ini pemerintah melalui BKKBN selaku leading sector penanggulangan stunting telah membentuk Tim Pendamping Keluarga di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Tim Pendamping Keluarga atau TPK yang terdiri dari Bidan, Kader PKK dan Kader KB sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting ini bertugas untuk melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.

Harapannya TPK ini dapat menjadi jembatan yang menyampaikan program pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting langsung kepada masyarakat khususnya bagi keluarga bersiko sunting sehingga dapat mewujudkan generasi penerus yang unggul dan berkualitas serta terbebas dan merdeka dari stunting.

Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya