Meragukan Efektivitas Asesmen Nasional

Penulis Buku Cerita Anak 'Si Aropan'
Meragukan Efektivitas Asesmen Nasional 09/04/2021 146 view Pendidikan depositphotos.com

Mendikbud Nadiem Makarim melakukan terobosan-terobosan lewat program Merdeka Belajar. Salah satu yang cukup menyita perhatian saya sebagai pendidik adalah soal Asesmen Nasional (AN). Tadinya, AN direncanakan akan bergulir pada Maret 2021. Hanya saja, dengan pertimbangan kondisi negara yang masih berjuang melawan pandemi Covid-19 rencana itu akhirnya berubah. AN akan diselenggarakan pada September dan Oktober 2021. Di samping itu, mundurnya pelaksanaan AN juga untuk memberi kesempatan kepada sekolah dan pihak-pihak terkait dalam mempersiapkan hal-hal vital seperti infrastruktur, logistik hingga fasilitas pendukung protokoler kesehatan.

Jujur, saya memiliki keraguan—untuk tidak menyebut pesimis—terkait dengan implementasi AN. Akankah AN berjalan dengan efektif? Adakah perubahan konstruktif yang benar-benar dapat dirasakan bagi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar menggelisahkan hati saya.

Pertama, bukan mau berprasangka buruk. Tapi lihatlah bagaimana Mas Menteri tampak terlihat tidak benar-benar percaya diri dan terkesan bimbang. Bagaimana tidak, mulanya beliau memakai istilah AKM (Asesmen Kompetensi Minimum). Belakangan AKM diralat menjadi AN.

Okelah, kalau itu hanya sebatas persoalan kesalahan terminologi. Namun, ada yang lebih membingungkan lagi. AN sempat digadang-gadang akan menggantikan Ujian Nasional (UN). Seperti yang kita ketahui, UN selama ini sarat masalah. Tidak mengakomodir ketimpangan mutu pendidikan, tidak memberi ruang bagi kecerdasan majemuk karena hanya berorientasi pada capaian akademis, gagal memetakan pendidikan secara nasional, dan masih banyak lagi. Itulah sebagian dari dosa-dosa UN.

Nyatanya, AN tidak benar-benar mengganti UN. Ini ditegaskan oleh Surat Edaran (SE) Mendkibud Nomor 1 tahun 2021. Dalam surat itu dijelaskan bahwa UN dan ujian kesetaraan ditiadakan karena negara masih dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Artinya apa? Bila pandemi selesai, UN atau metode ujian sejenis masih mungkin untuk tetap digelar di masa-masa yang akan datang.

Kedua, AN tidak mengevaluasi peserta didik meski subjeknya adalah peserta didik. Hasil AN dipakai untuk mendapatkan informasi terkait pencapaian sekolah pada skala nasional. Terdapat tiga komponen dalam AN yaitu, Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Belajar dan Survei Lingkungan Belajar.

Pada tes AKM, kemampuan kognitif siswa-siswi akan diuji di ranah literasi dan numerasi. Survei Belajar akan mengukur hasil belajar peserta didik pada konteks sosio-emosional dengan target untuk membentuk Profil Pelajar Pancasila. Terakhir adalah Survei Lingkungan Belajar yang dirancang untuk mengevaluasi serta memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah.

Sepintas ketiga unsur ini terdengar menjanjikan. Apalagi mendikbud berkali-kali meyakinkan agar sekolah, guru dan pemda tidak perlu khawatir karena AN tidak memiliki konsekuensi apapun, khususnya dalam hal penentuan kelulusan siswa. Masalahnya, setelah penyelenggaraan AS selesai, hasilnya akan dipublikasikan dan dilaporkan ke sekolah-sekolah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan AN pada tahun-tahun berikutnya.

Di sinilah potensi untuk masuknya persoalan yang lebih kompleks terbuka lebar. Sulit untuk meyakini bahwa publik tidak akan mengaitkan hasil AN dengan mutu satuan pendidikan. Artinya, ketika hasil AN sebuah sekolah buruk, masyarakat akan menganggap bahwa mutu sekolah itu tidak baik. Sebaliknya, ketika sebuah sekolah memperoleh hasil AN yang baik, masyarakat pun akan menganggap bahwa kualitas sekolah itu baik.

Persepsi seperti ini akan berefek buruk, terutama bagi sekolah-sekolah swasta. Hasil AN akan menjadi perjudian nasib mereka dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Bagaimana pun juga, orang tua akan lebih memilih sekolah yang bermutu baik demi kelangsungan pendidikan buah hatinya. Saat UN ditiadakan, logikanya AN adalah indikator satu-satunya yang dapat dipedomani orang tua dalam memilih mana sekolah yang dianggap bermutu baik, dan mana yang kurang baik.

Kalau sudah seperti ini, diksi-diksi sekolah favorit, sekolah tidak favorit, sekolah unggul dan sekolah tidak unggul akan terus bermunculan. Padahal, pengkastaan atau pengelompokkan seperti itu selama ini menjadi pemicu munculnya masalah pendidikan yang tidak berkeadilan.

Dan yang akan terjadi berikutnya sangat gampang untuk ditebak. Sekolah-sekolah akan berupaya keras agar hasil AN mereka baik. Guru-guru berusaha menggelar les-les tambahan. Ujian-ujian try out berbasis AN akan dirancang. Bimbingan belajar (bimbel) yang selama ini adaptif dan mampu bermetamorfosis dengan segala macam bentuk ujian negara dari tahun ke tahun akan kian diburu siswa. Malah, selama ini tidak sedikit sekolah yang bekerjasama dengan bimbel, baik dalam hal penyelenggaraan belajar tambahan atau try out. Semuanya demi mendongkrak pencapaian siswa.

Amati juga toko-toko buku di kota-kota besar. Tidak akan sulit bagi kita untuk menemukan buku-buku publikasi terbaru tentang cara-cara jitu mengerjakan soal-soal AKM. Pun demikian dengan bimbel dan lembaga pendidikan non-formal. AN menjadi ladang baru untuk bahan promosi. Entah itu lewat seminar-seminar virtual atau brosur-brosur yang didesain sedemikan rupa sehingga menarik minat siswa dan orang tua mendaftar.

Lalu bayangkan ketika dalam skala nasional, hasil AN suatu daerah tergolong tidak baik, citra Pemda akan menjadi sorotan media dan masyarakat. Akhirnya, AN justru berpotensi menjebak kita untuk jatuh pada lubang yang sama. Dengan kata lain, AN tidak akan berbeda dengan UN: sarat masalah!

Ketiga, sebagai instrumen pemetaan pendidikan nasional, AN sebetulnya sangat rapuh. Pada Oktober 2020 lalu, Kemdikbud telah melakukan uji coba AKM dan Survei karakter. Terdapat 600 sekolah di tiap jenjang yang menjadi peserta uji coba. Faktanya, saat ini ada 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia. Jika 600 sekolah dibagi 514 jumlah kabupaten dan kota, hasilnya adalah 1.16. Artinya—apabila dirata-ratakan—hanya satu sekolah yang menjadi sampel terhadap populasi seluruh sekolah di tiap satu kabupaten atau kota yang menjadi peserta AN.

Apalagi kabarnya untuk jenjang SD, akan dipilih 30 siswa. Lalu untuk tingkat Menengah (SMP/SMA/SMK), akan dipilih 45 siswa. Pemilihan itu dilakukan secara acak pada setiap jenjang pendidikan. Sampel ini jelas sangat timpang dan tidak representatif, mengingat di satu sekolah jumlah muridnya bisa mencapai ratusan. Bahkan di kota-kota besar, ada sekolah yang muridnya mencapai angka ribuan.

Sejatinya, seperti kata Fenton (1996), Assessment is the collection of relevant information that may be relied on for making decision. Untuk itu kita patut bertanya, data informatif apa yang diharapkan Kemdikbud dari AN dengan kondisi-kondisi demikian? Kalau AN nantinya benar-benar akan dilaksanakan dengan metode seperti itu, hasilnya tidak akan bisa memetakan keadaan pendidikan secara Nasional. Seperti kata pepatah, sia-sia menjaring angin, terasa ada tertangkap tidak.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya