Menyoal Kartu Pra Kerja

Penulis Buku Cerita Anak 'Si Aropan'
Menyoal Kartu Pra Kerja 20/04/2020 578 view Opini Mingguan pixabay.com

Sabtu, 11 April 2020, pemerintah resmi membuka pendaftaran kartu Pra Kerja. Program ini merupakan salah satu janji kampanye pada pilpres 2019 lalu. Tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing angkatan kerja dengan menyasar pada WNI pengangguran berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang menempuh pendidikan.

Namun kesempatan untuk memperoleh kartu ini belakangan diperluas untuk masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja, pelaku usaha mikro dan kecil menyusul dampak pandemi Covid-19 yang kian merisaukan.

Singkatnya, para penerima kartu Pra Kerja akan mendapatkan bantuan uang senilai Rp 3.550.000 sekali seumur hidup (sumber: www.prakerja.go.id). Begini perinciannya: peserta akan menerima Rp. 1 juta secara non tunai untuk keperluan mengikuti pelatihan daring. Setelah pelatihan, insentif sebesar Rp 600.000 akan diberikan per bulan selama empat bulan. Dan sisanya adalah insentif survei kebijakan selama tiga kali, masing-masing senilai Rp 50.000.

Sejujurnya, niat pemerintah mulia dan patut diapresiasi. Namun program yang konon akan menghabiskan dana sebesar Rp 20 triliun ini punya potensi untuk mendatangkan setumpuk persoalan baru.

Pertama, setelah empat bulan mengikuti pelatihan, saya yakin, para peserta akan tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ini bukan disebabkan oleh persoalan kurangnya keterampilan yang didapat atau pembelajaran selama pelatihan yang tidak kompatibel dengan dunia kerja. Tapi lebih karena wabah virus corona yang belum bisa diprediksi kapan berakhirnya. Artinya sektor usaha dan dunia kerja tidak dalam kondisi ideal sehingga kebutuhan akan tenaga kerja bukan hal yang paling mendesak.

Sekali lagi saya katakan, maksud pemerintah itu baik. Tapi, strategi mempersiapkan angkatan kerja lewat program kartu Pra-Kerja ini lebih cenderung mengarah kepada tujuan jangka panjang (long-term goal). Dengan demikian, manfaatnya pun kemungkinan hanya akan bisa dirasakan di masa mendatang pula. Itu pun dengan catatan keadaan sudah kembali normal.

Kedua, saat ini kondisi negara sedang menerapkan physical distancing dan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa wilayah. Konsekuensinya sangat nyata: terjadi PHK massal. Dilansir dari laman detikfinance.com, Kepala BNPB Doni Mardono menyebut sekitar 1,65 juta pekerja telah dirumahkan. Bahkan Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani skenario itu akan semakin memburuk karena angka pengangguran baru akibat Covid-19 bisa mencapai 5,2 juta jiwa.

Suka atau tidak, dengan keadaan seperti sekarang, program kartu Pra Kerja ini justru bisa menjadi senjata makan tuan dengan ikut-ikutan menaikkan jumlah pengangguran. Mengapa demikian? Saat para pemegang kartu Pra-Kerja menamatkan masa training, persediaan (supply) tenaga kerja akan semakin meningkat. Sementara di sisi lain ketersediaan lapangan kerja (job opportunities) diprediksi akan menurun drastis.

Ketiga, pelatihan daring yang akan diberikan kepada penerima kartu Pra Kerja secara tidak langsung menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah pada satuan pendidikan. Memang harus diakui bahwa sistem pendidikan dan kurikulum kita belum berorientasi pasar. Tapi bukankah urusan pendidikan juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah?

Logikanya, seluruh lembaga pendidikan negeri maupun swasta di negara ini berada di bawah komando pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jika tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran dan mempersiapkan angkatan kerja yang berdaya saing tinggi, seharusnya pemerintah mengajak pihak-pihak terkait merumuskan sistem pendidikan dan kurikulum yang menghasilkan output lulusan sesuai kebutuhan pasar.

Saya tidak ingin mencurigai efektivitas pelatihan daring dan mutu materi di dalamnya. Tapi, mari sama-sama berpikir. Betapa naïf sebetulnya ketika mengharapkan seorang angkatan kerja, katakanlah, lulusan SMA atau SMK untuk terampil bekerja dengan pelatihan yang hanya berlangsung selama empat bulan. Sementara dia sudah menghabiskan waktu belajar selama kurang lebih 12 tahun di dalam pendidikan formal. Artinya, pembenahan pendidikan seharusnya menjadi solusi utama. Dan ini bukan hal yang instan.

Anehnya, dalam menyelenggarakan pelatihan daring itu, mitra pemerintah justru hanya beberapa perusahaan startup komersil seperti Tokopedia, Ruangguru, Bukalapak, Pintaria, Pijarmahir MauBelajarApa, dan Sekolah.mu—untuk sekadar memberi contoh. Seharusnya perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta perlu dilibatkan. Selain terkesan menganaktirikan, pemerintah juga seperti mengabaikan konsep link and match antara dunia akademis dan dunia kerja yang selama ini menjadi persoalan klasik dalam hal mengentaskan masalah pengangguran.

Ada satu pertanyaan penting menurut saya. Jika pandemi corona ini berakhir (tentu kita semua berharap demikian), namun ternyata banyak pemegang kartu Pra Kerja yang tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, bentuk tanggung jawab seperti apa yang akan diberikan perusahaan-perusahaan startup tadi? Ini penting karena misi yang diemban cukup berat: menurunkan angka pengangguran. Dan jumlah uang senilai triliunan tadi begitu fantastis sehingga belakangan muncul nada-nada sumbang soal motif bisnis di balik program ini.

Pemerintah harus lebih peka melihat apa yang sebenarnya paling mendesak bagi masyarakat luas saat ini. Jawabannya adalah kepastian untuk dapat bertahan hidup dari satu hari ke hari lainnya. Insentif berupa bantuan langsung tunai (BLT) atau pemberian kebutuhan pokok merupakan langkah yang paling tepat agar roda ekonomi masyarakat bisa kembali berputar dan daya beli meningkat.

Kita bisa berkaca dari negara-negara maju yang memberlakukan kebijakan insentif langsung. Di Amerika Serikat, misalnya, Presiden Donald Trump memberlakukan stimulus jumbo sebesar 2 triliun US dolar atau setara dengan 32.000 trilun rupiah. Jumlah sebesar itu dialokasikan untuk BLT kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang dianggap paling ‘babak belur’ karena pandemi virus corona. Hal yang sama berlaku di Australia. Pemerintah Negeri Kangguru itu menggelontorkan dana BLT sebesar 17,6 miliar dolar Australia. Kanada, Malaysia dan Singapura juga memberlakukan kebijakan serupa.

Jika negara-negara itu berani mengeluarkan dana besar untuk memastikan kelangsungan hidup rakyatnya sembari menunggu pandemi ini berakhir, kenapa kita tidak?

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya