Mengurai Data Penduduk Miskin

Pendidik
Mengurai Data Penduduk Miskin 27/03/2021 283 view Lainnya beritatagar.id

Persoalan mengentaskan kemiskinan di Indonesia saat masa pandemi masih belum berakhir. Keberhasilan belum terlihat. Masalah malah datang mendekat.

Beragam upaya dengan gelontoran dana yang melimpah ruah malah ditilap. Pelaku pun tidak disangka sebelumnya untuk berlaku demikian. Ialah Juliari Batubara yang adalah bekas Menteri Sosial. Menteri Sosial seharusnya menjadi komando dalam perang melawan kemiskinan malah sebaliknya turut berperan mendatangkan masalah. Akhirnya jumlah masyarakat miskin terus merangkak naik. Indonesia yang oleh Ismail Marzuki dilantunkan dalam lagunya sebagai negara yang aman dan makmur masih hanyalah lirik semata. Kemiskinan belum pergi dan negara yang makmur masih hanya milik sebagian orang.

Sang komando pun diganti oleh pemimpin negeri ini. Tri Rismaharini yang adalah mantan Walikota Surabaya dilantik dan resmi memegang kemudi Kementerian Sosial. Ada asa yang mulai sedikit terlihat. Keberhasilannya memimpin Kota Surabaya menguatkan asa. Kepeduliannya pada rakyat miskin semakin turut meyakinkan bahwa kemiskinan di Indonesia bisa dikalahkan. Namun terdapat banyak tembok penghalang. Perbaikan data penduduk miskin menjadi tembok pertama yang harus dirobohkan. Tembok ini perlu dirobohkan terlebih dahulu mengingat data penduduk miskin belum pernah diperbaharui sejak Tahun 2015. Persoalan data penduduk miskin di Indonesia bagaikan benang kusut yang sudah terlanjur menggumpal sehingga perlu diurai.

Data Penduduk Miskin

Sudah sejak saban tahun, data penduduk miskin menyimpan akar persoalan yang belum tuntas. Persoalan kelayakan dan ketidaklayakan masyarakat yang dikategorikan miskin menyebabkan data penduduk miskin menjadi rancu. Pada era pemerintahan SBY, data penduduk miskin yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) nyatanya jauh lebih kecil ketimbang data riilnya. Meskipun jumlah penduduk miskin diklaim oleh pemerintahan SBY makin berkurang ketimbang tahun 2009 (32,53 juta jiwa atau 14,1 persen penduduk) tetapi masih terdengar banyak orang miskin saat sakit tidak bisa berobat ke puskesmas atau rumah sakit penyelenggara BPJS Kesehatan. Selain itu banyak keluarga miskin yang tidak tersentuh sama sekali program-program pengentasan kemiskinan pada masa itu. Persoalan ini mencerminkan bahwa data penduduk miskin yang tidak akurat dapat menyebabkan prestasi yang diklaim menjadi tidak relevan dengan situasi riil yang berlaku di lapangan.

Di bawah pemerintahan presiden Joko Widodo tembok persoalan ini coba ditaklukkan dengan cara menaikkan angka indikator garis kemiskinan yaitu dari standar pengeluaran 80 sen dolar AS/o/h menjadi 1,5 dolar AS/o/h. Dalam teorinya, jika indikator garis kemiskinan dinaikkan maka akan ada banyak masyarakat miskin yang ikut terkover program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah. Di bawah nakhoda Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa pada masa itu, jumlah penduduk miskin di era pemerintahan sebelumnya yaitu 28,28 juta jiwa dinaikkan menjadi sekitar 100 juta jiwa. Meski begitu persoalan data masyarakat miskin masih belum mencapai akhir.

Puncak kesemrawutan data masyarakat miskin di Indonesia saat ini setidaknya terekam saat penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di masa pandemi. Keterlambatan dan ketidaktepatan turut mewarnai penyaluran bansos sebagai akibat data penduduk miskin yang belum siap. Persoalan seperti warga yang tidak layak turut dilayakkan tetapi warga yang layak malah dilupakan masih marak ditemukan. Sebagai contoh, pada acara Mata Najwa edisi (Rabu, 11/02/2021) di bawah tema ‘’Ironi Korupsi Kala Pandemi’’, merekam pengakuan seorang warga yang tidak layak (mampu) namun secara berulang terus menerima bantuan yang diberikan pemerintah.

Dalam pengakuannya, upaya berupa melakukan koordinasi dengan pejabat desa agar namanya ditiadakan sebagai penerima bantuan sudah dilakukan tetapi tetap saja namanya terus muncul. Bantuan yang salah sasaran tersebut terus diterima sehingga berujung pada kegaduhan yang muncul di tengah masyarakat. Yang berlaku jujur saja tidak disoalkan, bagaimana dengan yang tidak jujur? Pastinya terus dibiarkan. Mubazirkan?

Penyelesaian Masalah

Persoalan data penduduk miskin adalah prioritas utama yang harus diselesaikan sebab selain sebagai kelompok sasaran kerja pemerintah juga sebagai penentu penyaluran anggaran dari pusat ke daerah.

Data penduduk miskin di Indonesia perlu diurai serinci mungkin agar ketepatan program pengentasan kemiskinan bukan hanya bayang-bayang mengingat persoalan kemiskinan di masa pandemi semakin kompleks.

Di masa pandemi, penduduk miskin diperkirakan akan naik sebab kemiskinan bukan hanya menyasar mereka yang berpenghasilan di bawah standard penghasilan minimum tetapi kelompok yang rentan miskin sebagai akibat terkena PHK ikut terdampak. Karenanya mengurusi kemiskinan di tengah pandemi akan menguras banyak energi sehingga tidak boleh diselesaikan dengan mengandalkan kerja satu lembaga. Ia harus ditopang oleh sistem kerja yang sifatnya penthahelix di mana melibatkan semua lembaga yang berwenang.

Ada beberapa poin penting menurut penulis dapat menjadi pertimbangan dalam mengurai data penduduk miskin di Indonesia. Pertama, Optimalkan fungsi kecerdasan buatan (Artificial Intelegence). Kecerdasan buatan dapat dipakai sebagai salah satu alternatif indikator untuk menyaring penduduk miskin. Produk kecerdasan buatan berupa data dan informasi berisi pengeluaran seseorang yang dapat diperoleh dari aplikasi digital seperti aplikasi belanja daring, provider penyedia layanan komunikasi ataupun aplikasi pembayaran daring dan lainnya dapat menjadi media untuk mengurai yang mana warga miskin dan bukan warga miskin. Data dan informasi tersebut bisa bekerja melampaui data dan informasi hasil survei dari manusia tanpa cacat sehingga kasus seperti warga yang mampu (tidak layak) tetapi malah turut terkover program pengentasan kemiskinan dari pemerintah bisa diminimalisir.

Kedua, Sinkronisasi data semua lembaga perlu dilakukan. Data penduduk miskin harusnya hanya bersumber dari Kementrian Sosial. Selama ini, program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan kelihatannya selalu berjalan sendiri sehingga data dan informasi hanya menjadi konsumsi salah satu pihak. Padahal jika semua data tersinkronisasi dengan baik antara semua lembaga maka kasus seperti tumpang tindihnya kelompok sasaran dapat dicegah. Ini untuk mewujudkan efektif dan efisiensi program yang digulirkan mengingat tidak semua anggaran dari negara hanya untuk mengurusi kemiskinan.

Pada akhirnya, harapan kita pada bauran antara pemimpin yang peduli pada rakyat miskin yaitu sosok seorang Tri Rismaharini dan ketersediaan data penduduk miskin yang akurat tidak lagi mendatangkan masalah dan kegaduhan tetapi dapat perlahan memenangkan Indonesia dari pergulatan melawan kemiskinan sehingga negara Indonesia yang katanya makmur dengan seluruh rakyatnya yang sejahtera memang benar adanya.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya