Mengulas Janji Politik Jokowi-Ma'ruf dan Aplikasinya

Mahasiswa Universitas Padjajaran
Mengulas Janji Politik Jokowi-Ma'ruf dan Aplikasinya 16/03/2022 621 view Politik jawapos.com

Menjelang tiga tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf sejak terpilih di tahun 2019, tentu banyak hal telah dilalui oleh Indonesia sebagai bangsa yang besar. Ini merupakan periode kedua bagi Jokowi untuk memegang mandat dari masyarakat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Secara tidak langsung maka tidak kurang sudah hampir delapan tahun beliau memimpin Indonesia sebagai suatu bangsa dengan berbagai angan dan cita yang didambakan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat puas dengan kinerja Jokowi-Ma’ruf selama dua tahun terakhir. Sebagaimana dikutip dari Tempo.co bahwa “Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat sebanyak 68,5 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Angka ini tercatat menurun dibanding hasil sigi pada Maret dan Mei 2021, maupun survei dua tahun lalu pada April 2019.”

Lembaga survei lainnya juga merilis hasil yang sama yakni menunjukan bahwa kepuasan masyarakat cukup tinggi terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com bahwa “Hasil survei Indopol menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowo) dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin.”

Pada Pemilihan Umum di Tahun 2019, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin selaku Calon Presiden da CalonWakil Presiden mengusung Visi yakni “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut kemudian diperkuat dengan Misi yang dari keduanya yakni “Peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, sinergi pemerintah daerah”.

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa salah satu permasalahan di Indonesia berkaitan dengan kualitas individu. Ditinjau dari kualitasnya (Suhandoyo, 1993) baik fisik maupun nonfisik, keduanya relatif rendah. Kualitas fisik, yang dilihat dari sudut tinggi badan dan besar·tubuh serta derajad kesehatan yang diukur dari panjang harapan hidup (saat ini rata-rata 62 tahun) relatif masih rendah, sedangkan ditinjau dari sudut kualitas nonfisik, seperti tingkat pendidikan masih sekitar 78 persen dari angkatan kerja hanya mempunyai pendidikan dasar atau kurang.

Jika indikator non fisik yang digunakan, maka dapat dikatakan bahwa Jokowi-Ma’ruf belum mampu untuk meningkatkan kualitas manusia di Indonesia dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa angka anak tidak sekolah baik di pedesaan maupun di perkotaan masih cukup tinggi. Tercatat setidaknya selama dua tahun terakhir terdapat 6,77 persen anak di tahun 2022 dari semula 6,9 persen yang tidak mengenyam pendidikan di bangku SMP. Sedangkan 21,47 persen di tahun 2021 anak belum dapat mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA.


Kurangnya pendidikan yang dimiliki akan mempengaruhi kulitas sumber daya manusia maupun kualitas pekerja di Indonesia seperti yang menjadi misi dari Jokowi-Ma’ruf. Pengaruh terhadap kualitas kerja ini bukan saja dimaksudkan kepada sektor swasta seperti perusahaan milik perseorangan atau grup melainkan juga kualitas kerja di sektor BUMN maupun di instansi-instansi pemerintah selaku pelaksana.

Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan

Sebagaimana di periode sebelumnya bahwa pemerataan pembangunan masih menjadi janji politik yang ditawarkan kepada masyarakat untuk meraup suara masyarakat. Dalam poin narasi, wawaca dan cita-cita (Nawacita) yang diusung dari periode Jokowi sebelumnya, juga salah satu poinnya menegaskan bahwa membangun Indonesia dari pesisir. Yang artinya bahwa pulau-pulau terluar akan menajdi konsen Pemerintah Pusat dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan.

Pada kenyataannya hal tersebut belum mampu untuk diwujudkan oleh Jokowi dan Ma’ruf menjelang tiga tahun masa jabatannya. Kecenderungan untuk melakukan pembangunan salah satunya dalam bidang lebih condong kepada daerah-daerah yang dianggap memberikan keuntungan besar kepada Indonesia. Beberapa daerah yang menjadi perhatian pembangunan selama masa jabatan Joko Widodo dan Ma’ruf yakni Papua dan Sumatera. Meskipun upaya tersebut dianggap baik, namun bertentangan dengan apa yang menjadi Misi keduanya saat Pemilu 2019 yakni pembangunan yang merata dan berkeadilan, sehingga sudah seharusnya pembangunan dalam hal ini infrastruktur juga difokuskan kepada daerah-daerah lainnya yang masih tertinggal dari segi infrastruktur.

Upaya pemerataan pembangunan ini kemudian semakin tidak memungkinkan untuk diwujudkan mengingat hari ini fokus pemerintah besar kepada pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan. Di sisi lain, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya tersisa dua tahun semakin menguatkan bahwa upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan di daerah tertinggal akan semakin sulit. Padahal dengan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara baru  yakni 466 Triliun akan lebih efektif dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di daerah yang masih tertinggal sekaligus untuk mewujudkan janji Politik Jokowi-Ma’ruf kepada masyarakat Indonesia.

Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Misi untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan rasanya berbanding terbalik dengan apa yang terjadi selama dua tahun masa jabatan Jokowi-Ma’ruf. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa konflik pelepasan lahan sampai hari ini masih terus terjadi, baik antar pemerintah dengan masyarakat maupun pengusaha dengan masyarakat. Sebagaimana dikutip dalam Kompas.TV bahwa “Data yang dihimpun oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menunjukkan selama tahun 2020, telah terjadi perampasan lahan untuk tujuan infrastruktur seperti jalan tol, infrastruktur militer dan Polri, perkebunan, pertambangan dan lain-lain. Sebanyak 12 persen perampasan dilakukan dengan klaim sebagai tanah negara. Sementara itu, selama tahun 2020, ada 41 kasus pelanggaran masyarakat adat. Dari kasus sebanyak itu, pelanggaran berupa kriminalisasi, tumpang tindih lahan, dirampas tanahnya, pencemaran lingkungan, dan dirampas hak spritulanya”.

Kasus-kasus pelanggaran agrarian yang terjadi selama kurun waktu dua tahun terakhir menunjukan bahwa tidak adanya keberpihakan dari pemerintah kepada masyarakat adat. Bahkan beberapa kasus terbaru seperti Wadas dan Kabuapten Konawe rata-rata menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus mengalah untuk dirampas tanahnya dengan dalil kepentingan negara. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan apa yang menjadi janji Politik Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu tahun 2019 silam. Perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 dan salah satu Misi dari Jokowi-Ma’ruf sudah tidak lagi menjadi hal utama.

Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, itulah yang hari ini menjadi fenomana yang sudah tidak asing lagi di Indonesia. Apa yang menjadi Misi Jokowi-Ma’ruf di Pemilu 2019 tentunya masih jauh dari kata terwujud, mengingat hari ini penerapan hukuman cenderung pilih kasih dengan memberikan keistimewaan kepada para pejabat yang melakukan pelanggaran hukum salah satunya korupsi.

Berdasarkan data ICW sebagaimana dikuti dalam data.tempo.co menyebutkan bahwa “nilai kerugian negara akibat korupsi ikut meningkat. Pada semester 1 2020, nilai kerugian negara dari kasus korupsi sebesar Rp 18,173 triliun, kemudian di semester 1 2021 nilainya mencapai Rp 26,83 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6 persen. Dalam empat tahun belakangan, nilai kerugian negara selalu menunjukkan tren peningkatan, sedangkan angka penindakan kasus korupsi fluktuatif.

ICW membuat standar penilaian terhadap kinerja aparat penegak hukum—kepolisian, kejaksaan, dan KPK—dalam penindakan kasus korupsi. Ada 5 kategori nilai kinerja yang dibuat ICW berdasarkan persentase capaian target. Misalnya, 81-100 mendapat kategori A atau sangat baik, 61-80 kategori B atau baik, 41-80 kategori C atau cukup, 21-40 kategori D atau buruk, dan 0-20 kategori E atau sangat buruk”.

Perlu dipahami bersama bahwa kesadaran masyarakat akan janji Politik sangatlah penting, sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat, maupun untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari pemimpin yang diberikan mandat oleh masyarakat melalui mekanisme Pemilu. Apa yang ditunjukan oleh Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin hanya bisa diukur salah satunya dikaitkan dengan janji politik yang pernah disampaikan pada prosesi Pemilu 2019 silam.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya