Menengok Jejak Sejarah Pemberantasan Korupsi Pra Reformasi

Edukator Museum
Menengok Jejak Sejarah Pemberantasan Korupsi Pra Reformasi 14/01/2023 79 view Politik kompasiana.com

Korupsi bukan merupakan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Praktik korupsi di Indonesia telah berlangsung saat sistem pemerintahan kerajaan yang bercorak feodal menancapkan hegemoninya di Nusantara. Hal tersebut terlihat dengan adanya tradisi atau kebiasaan memberikan upeti serta persembahan kepada raja-raja setempat. Selain itu, praktik nepotisme juga terlihat jelas dalam masa kerajaan-kerajaan kuno. Hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan loyalitas terhadap keluarga lebih besar ketimbang loyalitas terhadap kerajaan.

Pasca diproklamirkan sebagai negara merdeka, korupsi tetap menjadi permasalahan serius yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari praktik kekuasaan yang berlangsung pada masa kerajaan di Nusantara, dengan birokrasi patrimonialnya, dan tetap dirawat oleh sejumlah elite. Sistem birokrasi patrimonial tidak mengenal adanya pemisahan antara kepemilikan pribadi dengan kepemilikan negara.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah terbagi menjadi 2, yakni upaya pencegahan dan penindakan. Langkah-langkah pemberantasan korupsi dilakukan dengan menerbitkan sejumlah perangkat hukum positif. Selain merumuskan sejumlah peraturan terkait upaya pemberantasan korupsi, pemerintah juga membentuk sejumlah badan atau lembaga ad hoc pemberantasan korupsi.

Pemberantasan Korupsi Masa Presiden Soekarno

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, A.H. Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Penguasa Militer menerbitkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 pada tanggal 9 April 1957. Peratuan Penguasa Militer tersebut merupakan salah satu usaha untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang kurang kondusif serta alat-alat pemerintah sebagai akibat dari penyelewengan jabatan sejumlah pejabat hingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan masyarakat. Dalam peraturan tersebut, istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan.

Selain dikeluarkanya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 24 tahun 1960. Perppu No. 24 tahun 1960 ditetapkan oleh Pejabat Presiden Republik Indonesia, Djuanda. Perppu tersebut merupakan respon pemerintah terhadap tuntutan masyarakat terkait regulasi kebijakan anti korupsi. Hal tersebut disampaikan pada forum Musyawarah Kabinet Kerja tanggal 24 Mei 1960.

Pemerintahan Presiden Soekarno juga memberntuk Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) yang diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Legitimasi hukum pembentukan Bapekan adalah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1959. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1959, Bapekan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan penelitian terhadap kegiatan aparatur negara, serta pengurusan dan pengaduan seputar laporan terkait penyimpangan yang diduga melibatkan aparatur negara. Sedangkan untuk wewenang sendiri Bapekan mampu memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai sesuatu yang menghambat daya guna serta kewibawaan negara.

Bapekan memiliki sepak terjang yang cukup gemilang dalam menindaklanjuti aduan masyarakat terkait kegiatan aparatur negara. Pada Juli 1960 Bapekan telah menerima 912 pengaduan dari masyarakat. Dari jumlah laporan pengaduan tersebut, Bapekan mampu menyelesaikan 402 pengaduan. Sebuah capaian yang cukup mentereng dari sebuah lembaga anti rasuah yang baru terbentuk. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari sikap responsif para pengurus serta pimpinan Bapekan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Selain Bapekan, Presiden Soekarno juga membentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) dengan ketua A.H. Nasution serta beranggotakan Muhammad Yamin dan Roeslan Abdulghani. Bentuk kegiatan Paran dalam pemberantasan korupsi yakni dengan melakukan Operasi Budhi. Selama melaksanakan tugas, Operasi Budhi mampu menangkap seorang perwira TNI Angkatan Laut, yakni Kolonel Pringadi. Ia divonis bersalah karena terbukti melakukan kejahatan pelanggaran hukum dengan menggelapkan/menyalahgunakan keuangan yang berada dalam penguasaan jabatannya meliputi jumlah Rp. 14 Juta.

Pemberantasan Korupsi Masa Presiden Soeharto

Memasuki era pemerintahan Presiden Soeharto, korupsi tetap menjadi fokus perhatian pemerintah. Pada tahun 1967, Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dengan mengeluarkan Kepres No. 228/1967 tanggal 2 Desember 1967. Tim Pemberantasan Korupsi tersebut selanjutnya diketuai oleh Jaksa Agung Sugih Arto. Untuk anggota TPK sendiri merangkap jabatan lain sebagai Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kehakiman, dan Panglima ABRI.

Tim Pemberantasan Korupsi, selama masa tugasnya, telah turut serta dalam menguak sejumlah kasus korupsi besar di Indonesia. Beberapa kasus yang pernah ditangani oleh TPK, yaitu tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan dana revolusi sebesar Rp. 850.000.000 yang dilakukan oleh direktur PT. Bluntas Djakarta, kasus Yayasan Pers dan Grafika, hingga kasus pengadaan barang Kapal Keruk Bangka.

Selain pembentukan TPK, Presiden Soeharto juga membentuk Komisi Empat. Komisi Empat dibentuk pada tanggal 31 Januari 1970 dengan beranggotakan 4 orang, yakni Wilopo, S. H (Ketua), I. J. Kasimo, Prof, Ir. Johannes, Anwar Tjokroaminoto. Selain beranggotakan 4 orang, Komisi Empat juga mempunyai seorang penasehat yakni Mohammad Hatta dan sekretaris yakni Soetopo Joewono. Tugas dari Komisi Empat antara lain: (1) mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijaksanaan serta hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi, (2) memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi.

Setelah resmi dibentuk, Komisi Empat langsung tancap gas melakukan sejumlah analisis terhadap tindak-tindak penyelewengan yang ada di dalam pemerintahan, instansi-instansi, maupun perusahaan yang dicurigainya. Beberapa kasus yang mendapat perhatian dari Komisi Empat adalah kasus P.N. Pertamina dan Bulog. Dalam kasus P.N. Pertamina, diduga telah melakukan sejumlah penyalahgunaan, antara lain: kurangnya pengadaan budget control, kelalaian membayar pajak, kelalaian perusahaan dalam menyetorkan Dana Pembangunan sebesar 55% dari keuntungan bersih ke dalam kas negara, peyimpanan likuiditas perusahaan pada beberapa bank asing, kerjasama dengan kontraktor asing menggunakan calo-calo demi memperoleh komisi, pembelian sejumlah kapal melalui broker-broker dan tidak langsung kepada pabriknya, adanya rangkap jabatan Direktur Utama Pertamina hingga upaya memperkaya diri di tubuh elite Pertamina.

Sedangkan dalam kasus Bulog, Komisi Empat memperoleh potensi tindak penyelewengan dalam organisasi Bulog yang terdiri dari: rangkap jabatan petinggi Bulog, administrasi yang tidak teratur, hutang-hutang yang tidak terurus, serta keganjilan gudang dalam urusan susut-simpan. Menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi Empat mengajukan sejumlah saran, antara lain: diadakannya pengawasan yang lebih ketat serta diambilnya tindakan tegas terhadap tindak penyelewengan, tidak diperbolehkannya adanya rangkap jabatan dalam pengelola Bulog, perlu diadakannya reformasi birokrasi ditubuh Bulog untuk meningkatkan profesionalisme kinerja Bulog sendiri.

Saat ini, di tengah era reformasi, korupsi masih menjadi permasalahan besar yang sulit untuk dibasmi. Situasi pandemi juga semakin membuka ruang-ruang penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Masih segar tentu dalam ingatan, sejumlah aparatur desa terlibat dalam korupsi dana bansos. Keterlibatan aktif masyarakat serta pendidikan anti korupsi sejak usia dini perlu digencarkan kembali untuk menutup ruang-ruang terbuka praktik korupsi.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya