Mempertanyakan Sikap Yayasan Omah Munir

Pemerhati Politik
Mempertanyakan Sikap Yayasan Omah Munir 12/12/2019 891 view Politik pixabay.com

Patut di sayangkan sikap Yayasan Omah Munir dalam acara pendirian Museum HAM Munir yang juga bertepatan di hari kelahiran aktivis Munir Said Thalib, pada Minggu (08/12/2019) beberapa hari lalu. Pasalnya, pihak Yayasan turut mengundang dua orang pejabat daerah, yakni Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansah dan Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso.

Yang penting untuk dipermasalahkan di sini bukan semata-mata karena kehadiran Gubernur dan Wakil Walikota, melainkan pernyataan pihak Yayasan Omah Munir yang di sampaikan dalam press release, sebagaimana yang di sebar via akun Facebook Omah Munir.

Merka secara gamblang memberi apresiasi terhadap Gubernur dan Wakil Walikota karena di nilai punya komitmen keberpihakan berkenaan isu-isu HAM, dan di harapkan menjadi contoh bagi kepalah daerah lainnya. Persis di sinilah masalahnya intinya.

Adalah hak Yayasan Omah Munir untuk mengundang atau tidak, siapa-siapa saja ke acara tersebut. Tetapi memberikan semacam “legitimasi” akan komitmen keberpihakan akan HAM, patut dipertanyakan apa dasarnya?

Penilaian semacam ini bila dibasiskan pada penilaian simplistik akan persoalan, jelas ini merupakan kecerobohan yang disengaja. Karenanya, bukan perkara boleh-tidaknya mengundang Khofifah dan Wali Kota Batu (atau Wakilinya), melainkan etiskah mengundang pejabat yang tak jelas komitmen keberpihakan HAM?

Saya kira itu yang patut dijelaskan pihak Yayasan Omah Munir lantaran telah menjustifikasi keberpihakan akan HAM, agar publik dapat menguji benar-tidaknya komitmen keberpihakan HAM mereka.

Semakin tak adanya kejelasan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan sekarang, di masa pemerintahan Jokowi, kian mempertebal kekecewaan bagi para aktivis HAM dan keluarga korban. Ini merupakan konsekuensi bagi penguasa, manakala apa yang dijanjikan tak kunjung ditunaikan.

Hal ini mestinya jadi dorongan tuk meneguhkan demarkasi terhadap rejim Jokowi beserta orang-orang yang pernah jadi bagian dari kekuasaan, baik di periode pertama maupun periode kedua. Dan Yayasan Omah Munir dalam hal ini cenderung kabur.

Seperti diketahui khalayak bahwa Khofifah Indar Parawansah pernah menjabat di kebinet “Indonesia Kerja” Jokowi-JK. Dan agenda penyelesaian kasus HAM mangkrak, termasuk perkara pembunuhan aktivis Munir.

Lantas, bagaimana mungkin menjustifikasi keberpihakan Khofifah akan HAM, sedangkan menangani kasus Syiah Sampang saja belum terlihat komitmen dari sang Gubernur. Malahan Kontras Surabaya tegas menyatakan “tidak ada program dari Khofifah dalam menyelesaikan kasus berbasis agama dan keyakinan.” 

Belum lagi langkah Khofifah memilih minta maaf kepada warga Papua, mengenai insiden persekusi dan diskriminasi rasial di Surabaya dan Malang, sama sekali tak menjawab tuntutan keadilan bagi korban.

Ditambah lagi keputusan ceroboh memberikan penghargaan kepada PT Bumi Suksesindo (BSI) perusahaan tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jelas memperlihatkan Khofifah tak punya keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Sama halnya rejim Dewanti-Punjul di Kota Batu. Agar memahami keberpihakan mereka, barangkali hasil riset Intrans Institute pada 2017 lalu, penting untuk menjadi bahan penilaian sejauh mana komitmen keberpihakan mereka.

Agenda pembangunan Parawisata di Kota Batu, betapapun turut berkontribusi memperkuat cengkeraman oligarki di daerah itu. Dan data riset menunjukkan terdapat tiga oligarki, di mana sala satunya adalah Dewanti Rumpoko. Persoalannya adalah apakah kepentingan ekonomi-politik oligarki sejalan dengan kepentingan rakyat? Sama sekali tidak!

Oligarki berkepentingan untuk mempertahankan dan menumpuk sumberdaya material yang turut berimplikasi pada macetnya distribusi sumberdaya kepada rakyat. Sebagai produk dinasti politik, tentu kebijakan Dewanti tak akan berbeda jauh dengan kebijakan sang suami, Edy Rumpoko, di era sebelumnya. Sampai-sampai, Malang Corruption Watch (MCW).

Kedepan kita akan menyaksikan bagaimana kebijakan pembangunan parawisata di Kota Batu menjadi ancaman serius bagi rakyat rentan. Ancaman kehilangan sumber mata air dan perampasan lahan untuk membangun hotel dan gedung-gedung megah, sebagaimana telah berlangsung selama sepuluh tahun terakhir.

Dengan adanya catatan serius di masa kekuasaan Khofifah dan Dewanti, sikap Yayasan Omah Munir menjustifikasi komitmen keberpihakan mereka akan HAM merupakan kesalahan fatal. Justru pendapat semacam itu turut melukai hati rakyat yang menjadi korban kebijakan mereka.

Andaikan nanti Jokowi membuat kebijakan Mendirikan Museum HAM, menyediakan menyediakan lahan beserta anggaran dalam APBN dan membangun narasi ideal tentang HAM, apakah kita akan mengatakan itu bentuk komitmen keberpihakan terhadap HAM? Sama sekali tidak! Sebab itu bukan satu-satunya ukuran bagi seorang pejabat publik.

Karenanya, penting bagi pihak Yayasan memberikan penjelasan secara tuntas agar tidak menimbulkan kecurigaan liar. Apalagi pendirian Museum HAM Munir memakai APBD sebesar 10 Miliar dan didirikan di atas lahan milik pemkot Batu. Sudah barang tentu akan membawa konsekuensi di kemudian hari.

Saya tidak pada posisi meragukan perjuangan HAM Yayasan Omah Munir, khusunya Suci Wati selaku istri dari mendiang Munir Said Thalib. Sama sekali tidak.

Tetapi bagi saya, penting pihak Yayasan memberikan penjelasan yang tuntas. Betapapun harus diakui bahwa pembangunan museum di atas lahan milik Pemkot Batu dan memakai anggaran APBD Jatim, sangat rentan untuk dipolitisir di kemudian hari. Dan inilah yang tak diharapkan!

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya