Membangun Kesadaran Politik Masyarakat

Siapakah yang memiliki tanggungjawab dalam membangun kesadaran politik masyarakat.? realitas yang terjadi justru sebaliknya, bukan kesadaran atas proses politik yang dibangun namun lebih kepada narasi membodohi, adu domba dan menggunakan isu sara sebagai upaya dalam menarik simpati.

Menurut Bawaslu RI dalam siaran berita yang disampaikan pada 8 Februari 2020 bahwa isu sara dan politik uang masih menjadi musuh besar dalam setiap proses demokrasi. Jurgen Habermas seorang filsuf kontemporer mengatakan bahwa agama adalah alat penggerak massa yang memiliki daya gerak besar, mampu mempengaruhi banyak orang untuk melakukan tindakan atas nama agama. Sementara politik uang memberikan imbalan kepada seseorang dengan perjanjian untuk memilih calon tertentu.

Baik isu sara dan politik uang, memiliki pengaruh yang amat besar dalam mempengaruhi seseorang. Sementara politik uang akan mengokohkan isu sebelumnya (sara). Sehingga isu sara dan politik uang dua isu politik yang tidak bisa dipisahkan. Terhadap politik uang, ada dua hal yang perlu menjadi perhatian ialah uang yang dijadikan sebagai ongkos politik. dimana ongkos politik adalah pembiayaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan politik, seperti mencetak alat kampanye, kebutuhan logistik dan sebagainya. Sedangkan politik uang (money politik) ialah memberikan imbalan kepada seseorang dengan harapan dapat memilih calon yang memberikan uang tersebut.

Kalau merujuk konsep sosiologis yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah yang ia sebut sebagai “Ashabiyah” cenderung mengamini memilih pemimpin yang berdasarkan suku, ras, dan agama. Menurutnya, sebuah negara atau komunitas akan berkembang dan maju jika dibangun atas isu-isu tersebut.

Asbabun nuzul sehingga konsep “ashabiyah” tersebut muncul, dalam pandangan penulis bahwa waktu itu di kalangan para cendekiawan muslim sulit membangun suatu negara, yang tidak didasarkan pada solidaritas sosial dan kesatuan komunitas. Terjadinya konflik disebabkan ketidaksatuan dalam ikatan baik secara etnis maupun agama. Sehingga konsep ini, jika melihat kondisi Indonesia tidaklah cocok untuk diterapkan dan dijadikan rujukan dalam proses demokrasi.

Masyarakat jahiliyyah di zaman Nabi, banyak melakukan kampanye kepada masyarakat Arab untuk tidak menjadikan Nabi sebagai pemimpin mereka. Menjelekkan, memfitnah, mencaci dan sebagainya adalah pekerjaan kaum kafir Quraisy untuk menjatuhkan Nabi agar tidak diikuti ajaranya oleh masyarakat Arab. Di era ini dengan keadaan yang masih sama dengan zaman jahilyah dulu, maka bisa disebut jahiliyyah modern telah menghinggapi proses demokrasi kita saat ini.

Kesadaran Politik

Keasadarn politik perlu untuk diajarkan dan dikampanyekan ke setiap ruang-ruang hampa proses demokrasi kita. Untuk dapat membangun demokrasi yang berkualitas, dibutuhkan kesadaran politik bahwa politik itu adalah jalan yang mulia untuk mengabdi kepada bangsa, negara dan agama, bukan sebaliknya kepada mereka yang memiliki oportunis.

Salah satu contoh kesadaran politik yang sudah memuncak ialah terjadinya revolusi Francis pada tahun 1789-1799 dimana revolusi tersebut telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat Francis secara drastis. Begitupun dengan revolusi Kuba yang digawangi oleh Fidel Castro tahun 1959. Yang perlu kita lihat dan analisis bersama dari kedua revolusi tersebut, bukan prosesnya atau jalan yang mereka tempuh sehingga mereka berhasil melakukan revolusi. Namun lebih dari itu, kesadaran atas penindasan, pembodohan politik, dan sebagainya telah mereka sadari sehingga gerakan itu memuncak.

Kesadaran itu tentunya tidak hanya datang dengan sendirinya, ada banyak pelaku politik yang terlibat memberikan pendidikan politik pada masyarakat. seperti Mahatma Ghandi yang mengajarkan hidup cinta tanah air India tanpa adanya kepentingan pribadi maupun kelompok. Sehingga jika melihat keadaan bangsa kita saat ini, maka semua stakeholder anak bangsa memiliki tanggungjawab memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Dengan demikian, jika kesadaran politik telah memuncak, maka tidak akan ada lagi politik uang dan isu sara yang senantiasa dijadikan sebagai corong untuk meraup keuntungan. Semua masyarakat dapat memilih pemimpinnya sendiri tanpa adanya tendensi apapun.

Tanggungjawab Bersama

Sudah saatnya masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang ideal. Menurut Busyro Muqoddas masyarakat punya hak untuk mendapatkan pemimpin yang punya nilai kejujuran, kecerdasan, dan track record yang teruji. Agar masyarakat dapat mampu menggunakan haknya dengan tepat, maka elit politik, anak bangsa memiliki tanggungjawab bersama untuk memberikan pengajaran dan kesadaran politik.

Sudah saatnya kita menghadirkan politik yang memperhatikan proses yang baik dan benar. Menang dan kalah dalam sebuah kontestasi adalah hal yang wajar, namun menang dengan proses yang salah bukanlah hal yang wajar untuk dibenarkan, karena itu adalah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengutip perkataan Buya Safii Marif bahwa calon pemimpinan yang tuna moral seperti ikan lele yang membuat kabur keadaan, mengajak kepada perpecahan bukanlah seorang pemimpin yang layak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Sebab itu, masyarakat mampu melihat bobot bebetnya sebelum memilih, bukan karena uang dan se komunitasnya.