Membangun Budaya Demokratis di Indonesia

Sebenarnya, negara kita memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu negara demokrasi yang paling maju. Namun, perjalanan menuju demokrasi yang sejati masih panjang dan penuh tantangan. Meski telah mengalami berbagai perubahan politik sejak Reformasi 1998, banyak pihak khususnya diri pribadi penulis sendiri yang masih merasa bahwa untuk saat ini negara kita belum sepenuhnya menjadi negara demokratis.

Meskipun Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum secara rutin dan memiliki lembaga-lembaga demokrasi, banyak masalah yang masih menghambat perkembangan demokrasi di negara ini. Salah satu masalah utama adalah korupsi yang merajalela.

Misalnya, lembaga Transparansi International Indonesia menempatkan Indonesia pada peringkat yang cukup rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius. Untuk CPI Indonesia tahun 2023 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei.

Selain korupsi, masalah lain yang sering muncul adalah kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Menurut Reporters Without Borders, kebebasan pers di Indonesia masih terancam oleh berbagai bentuk tekanan dan intimidasi. Kasus-kasus penangkapan jurnalis dan aktivis yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah menjadi bukti bahwa kebebasan berbicara belum sepenuhnya terjamin. Kendati, pada tahun 2020 yang lalu Indeks Kebebasan Pers Indonesia naik ke posisi 119 pada 2020 dari posisi 124 pada tahun sebelumnya. Namun bagi pribadi penulis sendiri ini masih jauh dari kata harapan.

Karena sejatinya, bahwa demokrasi tidak hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penegakan hukum yang adil. Larry Diamond, seorang ahli demokrasi, mengatakan bahwa "Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik." Ini berarti bahwa selain pemilihan umum yang bebas dan adil, masyarakat juga harus memiliki kebebasan untuk berpendapat dan berserikat tanpa rasa takut.

Robert Dahl, seorang ilmuwan politik terkemuka, menambahkan bahwa "Demokrasi yang sejati harus melindungi hak-hak minoritas dan memastikan bahwa semua suara didengar." Dalam konteks Indonesia, ini berarti perlunya memperkuat perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap hak-hak mereka.

Membangun Budaya Demokratis

Demokrasi bukan hanya tentang sistem politik atau pemilihan umum. Demokrasi adalah cara hidup dan budaya yang harus dipahami dan dijalani oleh setiap anggota masyarakat. Membangun budaya demokratis berarti menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari.

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk cara pandang masyarakat tentang demokrasi. Mulai dari pendidikan dasar, kurikulum harus mencakup pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pentingnya partisipasi aktif dalam masyarakat.

Anak-anak harus diajarkan tentang pentingnya menghargai perbedaan pendapat, mendengarkan dengan empati, dan berdebat secara sehat. Kegiatan seperti simulasi pemilu di sekolah atau diskusi kelompok dapat membantu siswa memahami bagaimana demokrasi bekerja dalam praktik.

Selain pendidikan formal, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi dan pentingnya partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi melalui berbagai kegiatan sosial. Komunitas lokal, organisasi masyarakat, dan media massa juga memiliki peran yang signifikan dalam membangun budaya demokratis yang kuat.

Melalui dialog dan diskusi yang terbuka, masyarakat dapat saling bertukar pandangan, memperkuat toleransi, dan membangun kesepahaman bersama. Pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal juga merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat bawah.

Budaya demokratis tidak bisa berkembang tanpa transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus terbuka dalam setiap tindakannya dan siap untuk diawasi oleh publik. Ini berarti menyediakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat dan menjawab setiap pertanyaan atau keluhan dengan jujur dan terbuka.

Masyarakat juga harus aktif dalam mengawasi pemerintah dan menuntut akuntabilitas. Dengan cara ini, kita dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.

Dalam budaya demokratis, setiap orang harus sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hak-hak seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan harus dihargai dan dilindungi. Pada saat yang sama, setiap individu juga harus memahami kewajiban mereka, seperti menghormati hukum, dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Reformasi Politik untuk Meningkatkan Demokrasi

Reformasi politik dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki sistem politik agar lebih transparan, akuntabel, dan inklusif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses politik berjalan dengan jujur dan adil, serta mampu mewakili kepentingan seluruh rakyat. Menurut ahli politik Dr. Burhanuddin Muhtadi, "Reformasi politik adalah kunci untuk membuka jalan menuju demokrasi yang lebih baik. Tanpa perubahan dalam sistem politik, demokrasi akan tetap terhambat oleh berbagai kendala struktural."

Reformasi politik juga harus mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Selama ini, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya masih terbatas. Padahal, partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terdengar dan diakomodasi dalam pengambilan keputusan politik. "Partisipasi masyarakat adalah roh dari demokrasi. Tanpa partisipasi yang aktif, demokrasi hanya akan menjadi formalitas belaka," ujar Dr. Siti Zuhro, peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Reformasi politik juga harus fokus pada peningkatan kualitas pemilu dan sistem perwakilan. Pemilu yang bebas dan adil adalah salah satu pilar utama demokrasi. Namun, pemilu di Indonesia masih sering diwarnai oleh berbagai masalah seperti kecurangan, politik uang, dan intimidasi. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan independen untuk memastikan integritas pemilu. "Pemilu yang berkualitas adalah fondasi dari demokrasi yang sehat. Tanpa pemilu yang jujur dan adil, legitimasi pemerintahan akan selalu dipertanyakan," kata Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem.

Terakhir, reformasi politik harus juga mengarah pada penguatan lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, parlemen, dan lembaga peradilan. Lembaga-lembaga ini harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik tanpa intervensi dari pihak-pihak tertentu. "Penguatan lembaga-lembaga demokrasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa sistem politik kita bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi," jelas Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Secara keseluruhan, reformasi politik adalah jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harapan untuk mencapai demokrasi yang sesungguhnya bukanlah hal yang mustahil.