Melihat Sejenak Perlindungan Kesejahteraan Lansia

Pegiat HAM
Melihat Sejenak Perlindungan Kesejahteraan Lansia 10/11/2020 732 view Lainnya Koleksi pribadi

Di tengah maraknya pemberitaan mengenai Omnibus Law, hampir tidak banyak pemberitaan mengenai Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Lanjut Usia yang saat ini sedang dibahas di tingkat DPR RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta diutarakan mengenai Kesejahteraan Lansia yang visioner bahwa Undang-undang Kesejahteraan Lansia harus mencakup Peningkatan Anggaran, Perlindungan, Akses dan Fasilitas serta Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-undang tersebut kelak diharapkan mampu memperkuat integrasi rehabilitasi sosial dengan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan lansia. Kemudahan akses dan fasilitas bagi lansia, mulai dari akses lapangan kerja sektor informal, jasa dan perdagangan bagi lansia yang masih produktif, akses jaminan kesehatan hari tua serta akses perawatan dan terapi sosial, akses layanan mental spiritual, akses layanan reunifikasi, konsensi untuk kebutuhan dasar yang murah, diskon bahkan gratis dan mobil akses layanan keliling. Dari sisi permasalahan kemiskinan, lansia termasuk kelompok dengan tingkat kemiskinan tinggi. Lansia termasuk kelompok rentan dari perilaku dan tindak kekerasan atau kejahatan (tribunnews.com 2020/09/22).

Seseorang memasuki masa lansia umumnya diikuti oleh kondisi menurun dan mengalami penyakit tertentu. Ada yang ringan atau berat. Beberapa penyakit yang menghampiri lansia adalah demensia, darah tinggi, diabetes, stroke, jantung dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).

Indonesia mulai memasuki periode aging population, dimana terjadi peningkatan umur harapan hidup yang diikuti dengan peningkatan jumlah lansia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk lansia terbesar.

Kementerian Kesehatan mencatat adanya peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia), yakni dari 18 juta jiwa (7,6%) pada 2010 menjadi 25,9 juta jiwa (9,7%) pada 2019. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat hingga 48,2 juta jiwa (15,8%) pada 2035.

Adapun, penduduk lansia bisa dibedakan berdasarkan kelompok umur. Pertama, lansia muda yang berusia 60-69 tahun. Kedua, lansia madya yang berusia 70-79 tahun. Ketiga, lansia tua yang berusia 80 tahun ke atas.

Menyikapi ageing population terdapat beberapa komitmen global, antara lain; Resolution World Health Assembly (WHA) 69.3 tahun 2016, Regional Strategy for Healthy Ageing, dan Response to Aging Societies and Dementia yang merupakan salah satu isu yang dibahas di G20.

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, penyakit yang terbanyak pada lansia adalah penyakit tidak menular antara lain; hipertensi, masalah gigi, penyakit sendi, masalah mulut, diabetes mellitus, penyakit jantung dan stroke, dan penyakit menular seperti ISPA, diare, dan pneumonia. Jumlah orang dengan demensia cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kasus penyakit tidak menular. Kondisi tersebut akan berdampak pada kondisi ketergantungan lansia akan bantuan orang lain, atau Perawatan Jangka Panjang/Long term care.

Di sisi lain, terdapat juga Lansia yang mandiri sebanyak 74,3% dan lansia yang tergantung ringan 22%. Dengan demikian perawatan lansia perlu diperhatikan dalam hal pemenuhan kebutuhan dan persyaratan khusus yang unik untuk lansia. Mencakup layanan penitipan dewasa, penitipan jangka panjang, panti jompo (sering disebut sebagai pengasuhan residensial), pengasuhan hospis, dan pengasuhan di rumah. Ragam perawatan lansia disesuaikan dengan perspektif budaya. Di Indonesia masih banyak yang memilih melakukan perawatan lansia di salah satu rumah anggota keluarga.

Perlindungan terhadap lansia diatur melalui UU No.13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo, sehingga mereka yang memiliki pengalaman, keahlian dan kearifan perlu diberi kesempatan untuk tetap memiliki peran.

Undang-undang tersebut dibutuhkan sebagai landasan hukum bagi petugas, pemerintah dan masyarakat yang berkesinambungan dalam upayanya untuk memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya dengan pelaksanaan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia, secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh.

Kemandirian dipandang perlu karena kebanyakan lansia lebih takut kehilangan kemerdekaannya daripada takut mati. Dalam perawatan diri dapat dilakukan dengan memberikan lansia kesempatan untuk menunjukkan kemampuan serta mempertahankan kemandirian lebih lama. Hal ini dapat membuat mereka merasa berprestasi karena mampu menyelesaikan tugas tanpa bantuan dan memberi rasa pencapaian.

Perawatan juga mengutamakan kenyamanan, kualitas hidup dan keinginan individu lansia. Kenyamanan ini didefinisikan tergantung pada masing-masing individu. Ini dapat mencakup memenuhi kebutuhan fisik, emosional, spiritual dan sosial.

Munculnya Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia sebagai Peraturan Menteri adalah untuk merespons semakin meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah lanjut usia dengan kompleksitas permasalahannya sehingga memerlukan standar lembaga dan rehabilitasi sosial lanjut usia.

Beberapa negara di dunia sudah menetapkan perlindungan bagi lansia. Pada 2018, World Happiness Report menyatakan bahwa masyarakat di Swiss merupakan salah satu yang paling bahagia di dunia. Hal ini karena dukungan sosial, harapan hidup yang tinggi, kebebasan membuat pilihan, serta tingkat korupsi yang rendah.

Hampir sama seperti warga Swiss, masyarakat Singapura juga menunda penyakit lansia yang umumnya dialami pada usia 65 hingga mereka berumur 70-an. Perawatan kesehatan yang baik menjadi kunci dari kondisi tersebut.

Pemerintah setempat punya peran untuk mengambil pendekatan secara langsung pada masyarakatnya. Misalnya dengan program makan malam yang sehat dan murah.

Di Korea Selatan dan Jepang. Angka penyakit kardiovaskular juga lebih rendah dari rata-rata. Kemungkinan, ini dikarenakan menu makanan tradisional yang menekankan pada ikan dan sayuran yang sehat bagi jantung. Warga di negara Italia terkenal dengan gerakan "makan lambat". Mereka juga menghindari makanan cepat saji dan menekankan pada masakan rumahan serta berkualitas dibandingkan dengan kenyamanan. 

Ke depan integrasi Internet of Things (IoT) dapat diterapkan dalam hal pelaksanaan dan pemantauan program. Selain itu perlu untuk menciptakan desain interior yang ramah lansia untuk menunjang kemandirian lansia. Salah satu contohnya adalah Rumah Pintar yaitu rumah yang memiliki sejumlah besar sensor untuk memantau pola seseorang. Perangkat ini menyediakan sistem pemantauan jarak jauh yang memungkinkan pengasuh untuk melacak aktivitas harian lansia bahkan dari tempat yang jauh.

Oleh karena itu, orang dewasa dapat hidup sendiri dengan percaya diri karena mengetahui fakta bahwa alarm umpan balik akan segera dikirim ke pengasuh mereka jika terjadi keadaan darurat. Ini tidak hanya memungkinkan lansia untuk mempertahankan kemandirian dan kepercayaan diri mereka, tetapi juga membawa ketenangan pikiran bagi teman dan keluarga mereka.

Namun, sebagaimana diuangkap diawal, mayoritas kelompok lanjut usia masih produktif dan bekerja di sektor informal seperti tukang becak, jamu tradisional, pekerja rumah tangga, buruh gendong, buruh tani dan lain-lain. Sementara RUU Cipta Kerja tidak menyelesaikan masalah-masalah krusial yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti ketiadaan pekerja informal seperti pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, atau pekerja yang berada dalam hubungan kerja tidak standar.

Dengan demikian dibutuhkan kesesuaian antara undang-undang ketenagakerjaan dan Ranperda. Pemerintah daerah di kota-kota besar saat ini sedang menyiapkan Ranperda menuju Kota Ramah Lansia. Hal ini patut diapresiasi namun membutuhkan pemantaun ketat dalam pelaksanaannya karena hingga hari ini kita melihat masih banyak lansia yang belum terjangkau dalam program rehabilitasi sosial serta rentannya penyalahgunaan anggaran.

Kelak, kita yang saat ini berusia di kisaran 40-50 tahun akan berada pada usia 55 ke atas pada tahun 2035. Semoga saat populasi lansia meningkat, fasilitas dan program kesejahteraan lansia sudah tersedia. Dibutuhkan komitmen yang kuat dalam perencanaan hingga pelaksanaan. Investasi tentu dibutuhkan sejak penelitian hingga penyediaan sarana alat dan fasilitas lainnya. Namun tetap dengan pertimbangan kesejahteraan untuk semua, secara adil serta penguasaan tehnologi. Jangan sampai kepemilikan alat produksi dan tehnologi dikuasai oleh pemilik modal luar yang berimbas pada ketimpangan distribusi kesejahteraan.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya