Melawan Hegemoni Oligarki dalam Pilkada Lembata 2024

Isu oligarki politik telah menjadi sorotan dalam dinamika politik Indonesia. Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 27 November 2024 mendatang, isu oligarki menjadi perdebatan hangat di kalangan aktivis pemuda, mahasiswa, politisi, jurnalis, akademisi, dan masyarakat umum dalam beberapa hari terakhir. Lantas, apa itu oligarki?.

Secara etimologis (akar kata), oligarki berasal dari bahasa Yunani, oligarkhia, yang berarti sedikit yang memerintah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligarki diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yascha Mounk dalam bukunya The People vs. The Democracy (2018), menganalisis bagaimana kekecewaan publik terhadap sistem politik tradisional telah membuka peluang bagi oligarki untuk memperkuat kekuasaan mereka. Ia menyerukan revitalisasi demokrasi melalui partisipasi politik yang lebih luas dan reformasi institusi untuk melawan dominasi oligarki.

Menurut Susan Woodward dalam artikel The Rise and Fall of Oligarchy (2016), oligarki bukanlah fenomena baru, tetapi telah ada sepanjang sejarah. Woodward mengaitkan kebangkitan oligarki dalam beberapa dekade terakhir dengan faktor-faktor seperti globalisasi, deregulasi keuangan, dan kemajuan teknologi. Woodward menekankan bahwa oligarki dapat merusak demokrasi dan menyebabkan ketidaksetaraan serta ketidakadilan yang lebih besar. Oleh karena itu, reformasi politik dan ekonomi menjadi penting untuk menantang kekuasaan oligarki.

Joseph Stiglitz dalam bukunya The Price of Inequality (2012) juga mengemukakan bahwa ketimpangan ekonomi yang ekstrem, yang sering dikaitkan dengan oligarki, dapat membawa dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Stiglitz menyarankan adanya reformasi kebijakan, seperti peningkatan pajak progresif dan investasi dalam pendidikan serta infrastruktur, untuk mengurangi ketimpangan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil.

Oligarki mengacu pada kondisi kekuasaan politik terkonsolidasi dalam tangan sejumlah kecil individu atau kelompok yang memiliki kekayaan dan pengaruh yang besar. Mereka memanfaatkan aset mereka untuk memengaruhi proses politik, terutama dalam pemilihan umum, dengan cara yang dapat merusak integritas demokrasi.

Antonius Rian Odel, seorang tokoh pemuda dari Lembata, menyatakan keprihatinannya karena proses politik di Lembata selalu diwarnai oleh uang. Terdapat persepsi bahwa hanya mereka yang memiliki kekayaan yang dapat terlibat dalam proses politik untuk memperoleh kekuasaan di Lembata.

Baginya, Pilkada kali ini bukanlah tentang suku atau ras, melainkan tentang perlawanan terhadap dominasi ekonomi oligarki yang telah lama berlangsung di Lembata. Ia dengan tegas menyatakan bahwa terdapat ketimpangan ekonomi politik yang signifikan yang harus diperjuangkan. Ia juga menghawatirkan bahwa dominasi oligarki dalam dunia politik dapat menutup peluang bagi ‘orang-orang kecil’ untuk terlibat dalam politik dan menjadi pemimpin di Lembata (Sumber: Pos Kupang, 22 April 2024).

Oleh karena itu, Pilkada Lembata 2024 menjadi panggung penting dalam pertarungan melawan hegemoni (baca: pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan) oligarki yang semakin mencekik. Dalam konteks ini, perlawanan terhadap dominasi ekonomi dan politik yang dipegang oleh sejumlah kecil elit menjadi inti dari perjuangan demokrasi yang sehat dan inklusif.

Hegemoni oligarki, yang mengacu pada dominasi kekuasaan dan kekayaan oleh sejumlah kecil individu atau kelompok, telah merasuk dalam struktur politik Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi proses politik, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada kehidupan masyarakat banyak.

Dalam konteks Pilkada Lembata 2024, perlawanan terhadap hegemoni oligarki menjadi krusial untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan (sustainable). Perlawanan terhadap oligarki politik harus dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang akar permasalahannya.

Oligarki tidak hanya terbatas pada dominasi politik, tetapi juga melibatkan kontrol ekonomi yang kuat. Dalam konteks Pilkada Lembata 2024, upaya melawan hegemoni oligarki harus mencakup berbagai aspek, mulai dari transparansi dalam pembiayaan kampanye hingga pemberdayaan masyarakat dalam proses politik.

Salah satu langkah konkret dalam melawan hegemoni oligarki adalah dengan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik. Pilkada Lembata 2024 harus menjadi momentum suara rakyat (vox populi) didengar dan dihargai. Partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda, menjadi kunci dalam mengubah dinamika politik yang selama ini dikuasai oleh elit politik dan ekonomi.

Selain itu, perlawanan terhadap hegemoni oligarki juga membutuhkan komitmen yang kuat dari para pemimpin partai politik dan intelektual masyarakat. Mereka harus bersatu dalam visi untuk membangun sistem politik yang lebih inklusif dan adil. Diskusi publik dan dialog lintas sektor menjadi sarana efektif untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya melawan dominasi oligarki dalam Pilkada Lembata 2024.

Perlawanan terhadap hegemoni oligarki membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menggalang dukungan untuk kandidat independen atau non-oligarki. Pentingnya pemilihan yang adil dan berintegritas harus ditekankan, serta penolakan terhadap praktik politik yang tidak sehat seperti money politics dan politik identitas yang digunakan oleh elit politik untuk mempertahankan kekuasaannya.

Selain itu, perlawanan terhadap hegemoni oligarki juga membutuhkan peran media massa yang independen dan berintegritas. Media massa memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang akurat dan menyampaikan suara-suara alternatif yang mungkin terpinggirkan oleh oligarki. Melalui liputan yang berimbang (cover both side) dan analisis yang mendalam, media massa dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan mereka.

Dalam melawan hegemoni oligarki, peran lembaga-lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga sangat krusial. Mereka harus bertindak tegas untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan, tanpa campur tangan atau intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran pemilu menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan perlawanan terhadap hegemoni oligarki.

Tidak kalah pentingnya adalah peran organisasi masyarakat sipil, aktivis pemuda dan mahasiswa serta lembaga swadaya masyarakat dalam membantu menggerakkan perlawanan terhadap hegemoni oligarki. Mereka dapat melakukan kampanye penyuluhan dan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang tidak terikat oleh kepentingan oligarki.

Dalam konteks Pilkada Lembata 2024, perlawanan terhadap hegemoni oligarki dapat menjadi momentum untuk membangun tatanan politik yang lebih inklusif dan demokratis. Dengan memastikan bahwa suara-suara masyarakat didengar dan dihargai, kita dapat memperkuat fondasi demokrasi dan mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh segelintir elit politik.

Pada akhirnya, perlawanan terhadap hegemoni oligarki adalah bagian integral dari perjuangan kita untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya dan memastikan kekuasaan benar-benar berada di tangan rakyat.