Matinya Gerakan Online Mahasiswa

Kolumnis
Matinya Gerakan Online Mahasiswa 05/01/2023 108 view Politik Kompas.com

Litbang KOMPAS memotret gerakan mahasiswa dalam laporan yang berjudul Gerakan Mahasiswa Di Hati Rakyat (21/5/2022). Adalah kabar gembira ketika rakyat masih percaya dan berharap pada gerakan mahasiswa. Sebanyak 64,8% responden percaya gerakan ini lahir atas inisiatif sendiri di mana 70,9% responden meyakini tujuannya adalah berjuang untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kelompok tertentu.

Akan tetapi, gerakan mahasiswa sebetulnya memiliki persoalan krusial. Setidaknya ada dua gerakan mahasiswa masif di Indonesia sejak 2019, yaitu #reformasidikorupsi tahun 2019 dan tolak UU Omnibus Law (Cipta Kerja) tahun 2020, di mana hanya sebagian kecil tuntutan saja yang berhasil terwujud. Lantas mengapa gerakan mahasiswa selalu padam sebelum mewujudkan semua tuntutannya?

Internet dan Gerakan Aksi
Perkembangan internet menciptakan individu-individu otonom yang terlibat komunikasi intensif terkait beragam isu melalui medsos, web, hingga blog. Kondisi tersebut dimanfaatkan organisasi gerakan dengan mengubahnya menjadi kekuatan politik berupa demonstrasi di jalan (Tufekci dan Wilson, 2012; Anduiza dkk, 2013; Penney dan Dadas, 2013; serta, Kim 2013).

Dewasa ini, metode organisasi gerakan dalam memanfaatkan percakapan intensif orang-orang di internet mengalami perubahan dari yang semula kolektif (collective action) menjadi konektif (connective action). Beberapa peneliti mengklaim model konektif lebih unggul dalam menciptakan tekanan politik, dilihat dari jumlah massa, konsistensi tuntutan dan jaringan perlawanan yang terbentuk (Bennet dan Segerberg, 2011, 2012). Namun menurut saya, metode konektif memiliki kelemahan sehingga mudah dipadamkan.

Aksi Konektif
Perbedaan aksi kolektif dan konektif ada pada peran organisasi dalam mengorganisir gerakan aksi (Bennet dan Segerberg, 2011). Keduanya sama-sama menggunakan medsos, website hingga blog. Keduanya juga masih menjalankan tahapan pemobilisasian massa yang sama seperti yang dilukiskan Benford (1988) dulu, mulai dari memahami situasi dan pihak yang pantas disalahkan hingga berusaha mendapatkan dukungan publik. Hanya saja pada metode konektif, peran dan beban organisasi dalam mengoordinir gerakan amat berkurang.

Organisasi tidak lagi membuat syarat khusus bagi individu yang ingin bergabung. Semua bisa berpartisipasi, mulai dari mahasiswa, buruh hingga artis dan komedian. Organisasi juga tidak mengontrol pendefinisian persoalan, siapapun bebas mendefinisikannya. Semua berinteraksi melalui akun medsos masing-masing tanpa ada kontrol dari organisasi. Oleh sebab itu biaya pengelolaan gerakan aksi --seperti waktu, tenaga, dan uang-- ada di pundak masing-masing individu.

Metode ini membuat tekanan politik yang dihasilkan menjadi lebih besar. Melalui akun medsos, tiap orang berbagi pengalamannya terlibat aksi, turut serta dalam diskusi dan saling memotivasi (Tarrow, 2014) sehingga jumlah massa yang turun ke jalan dan jaringan perlawanan yang terbentuk menjadi sangat masif. Misalnya pada aksi Put People First (PPF) dan Meltdown di London tahun 2009 dan The Arab Spring di Tunisia dan Mesir tahun 2010-2011 (Bennet dan Segerberg, 2011; 2012).

Tapi apakah itu berarti metode konektif akan selalu berhasil mewujudkan semua tuntutannya? Ternyata tidak demikian. Minimnya peran organisasi dalam mengorganisir gerakan aksi sejatinya tidak hanya memindahkan beban biaya dari organisasi ke individu, tetapi juga risiko (risk) --seperti ancaman tuntutan hukum dan kekerasan fisik. Karena partisipasi pada metode konektif ini bersifat personal, maka tidak terdapat organisasi yang jelas dan kuat sebagai pembela dan pelindung tiap individu dalam menghadapi risiko tersebut.

Lalu seperti yang diingatkan McAdam (1986: 92) bahwa besarnya risiko akan mencegah seseorang berpartisipasi dalam sebuah gerakan, gerakan aksi konektif sebetulnya amat rentan untuk tiba-tiba ditinggal surut pendukungnya.

Titik rentan inilah yang kerap dimanfaatkan negara dalam memadamkan gerakan aksi, karena walau bagaimanapun reaksi negara menentukan keberlangsungan gerakan aksi (McCharty dan Zald, 1977). Artinya, jika negara represif, setiap individu akan menyadari bahwa risiko yang akan ditanggungnya sangat tinggi sehingga menarik diri. Gerakan aksi pun padam.

Kelemahan Gerakan Mahasiswa
Data yang dikumpulkan dan diolah oleh Drone Emprit mengonfirmasi hal tersebut. Pada #reformasidikorupsi, penangkapan dua aktivis dan influencer pada 26 dan 27 September 2019, Dandhy Laksono dan Ananda Badudu, berkontribusi pada menyusutnya gerakan mahasiswa.

Drone Emprit mencatat terjadi peningkatan percakapan di Twitter ketika Dandhy ditangkap, yaitu dari 2.066 menjadi 16.515 percakapan, dan saat Ananda diamankan dari 608 menjadi 30.475 percakapan (Fahmi, I, 2019). Saya menemukan, narasi ‘negara represif’ dan ‘takut’ tercatat pada kolom komentar beberapa akun berpengaruh. Artinya sebagian besar individu tersadar bahwa risiko mendukung gerakan aksi #reformasidikorupsi amat tinggi. Pasca kebijakan negara yang represif itu, nyala gerakan mahasiswa #reformasidikorupsi meredup.

Hal serupa juga terjadi pada aksi tolak Omnibus Law. Ketika petinggi KAMI ditangkap atas tuduhan UU ITE pasal penghasutan pada 13 Oktober 2020, jumlah percakapan di Twitter menurun, salah satunya diduga sebagai dampak sikap hati-hati terhadap UU ITE (Fahmi, I, 2020). Saya lalu menemukan, salah satu akun berpengaruh yang terekam oleh Drone Emprit memposting ketakutannya dalam mengekspresikan sikap politik beberapa hari pasca penangkapan aktivis KAMI. Artinya, kebijakan represif negara menyadarkan individu akan tingginya risiko yang akan ditanggung sehingga menarik diri. Gerakan mahasiswa kembali kehilangan dukungan.

Jadi, bahwa gerakan mahasiswa masih di hati rakyat, itu kabar baik. Tetapi pendekatan represif negara membuat gerakan mahasiswa cepat padam, itu faktual dan menjadi persoalan.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya