Mario, Ganjar, Hingga Dosen

Apa yang terjadi belakangan ini menunjukkan adanya perubahan proses pembuatan kebijakan di lingkaran elite nasional. Coba saja Anda urut. Kejadian-kejadian tertentu, ketika mendapat sentuhan manis mulut-mulut netizen, ehh.. ujung-ujungnya mampu membuat aktor-aktor penentu nasib bangsa ini bergoyang heboh. Mulai dari menteri, parpol hingga anggota DPR.

Beberapa bulan lalu ada kejadian. Seorang pemuda menganiya secara keji seorang remaja. Apa pasal? Gara-gara percintaan.

Si pacar pemuda ini bilang kalau dirinya dilecehkan. Mengamuklah si pemuda. Ia menganiaya remaja tertuduh sedemikian sadis hingga koma. Sampai-sampai tergelatak tak berdaya di bawah selebrasi si pemuda. Siiiiuu…! ala-ala CR7.

Menariknya, kemarahan netizen ternyata jauh lebih sadis. Informasi gaya hidup si pemuda dibongkar. Mulai dari mobil Rubicon, hingga kepongahan imunitasnya terhadap tuntutan hukum.

Informasi mencengangkan ini disambut oleh netizen genit. “Kok bisa sih kayak gitu, emang orang tuanya siapa? Kerja di mana?”

Dan Anda sudah tahu kan, ke mana kejulidan ini berakhir. “Wah… Pegawai Kemenkeu Eselon III kok bisa kaya raya begitu? Emang gajinya berapa?” kata seorang. Yang dibalas oleh yang lain dengan potongan video Kasino Warkop, “Orang kaya memang suka begitu. Tengil. Kayak duit bapaknya halal saja”.

Terbongkarlah skandal penggelapan uang negara. Ayah si pemuda tertuduh menggelapkan pajak. Jagat maya heboh.

Lantas PPATK berbisik ke Menkopolhukam, Mahfud MD. “Ada aliran mencurigakan Rp. 349T..!” Jagat maya makin geger.

Persoalan menggelinding seperti bola salju. Terus membesar. Hingga kini, diskusi intensif terus dilakukan antara Kemenkeu, Kemenkopolhukam, dan DPR.

Coba Anda bayangkan. Bermula dari kecemburuan seorang remaja, berujung ke pengusutan korupsi senilai Rp.349 triliun.

Semua ini tak akan pernah terjadi tanpa internet. Tak mungkin ini semua terjadi tanpa media sosial, tanpa kemampuan netizen menggali dan berbagi informasi, tanpa ‘like dan share’ yang menusuk langsung jantung pemerintah.

Yuk lihat cerita lain. Kali ini terkait Piala Dunia U20 dan Ganjar Pranowo. Anda pastinya sudah tahu masalah ini. Ganjar Pranowo yang semula berada di atas angin, berubah menjadi masuk angin.

Banyak survey bilang, “Ganjar Pranowo nih bosss.. Gak ada lawan”, mau Prabowo, Anies, apalagi yang sepele-sepele itu, lewat semua. Elektabilitas Ganjar gak ada obatnya.

Sampai suatu hari Ganjar menolak Israel main di Indonesia. Yang membuat FIFA mengamuk. Perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia lantas batal. Netizen di jagat maya kembali mengamuk.

Sebagian besar mengutuk Ganjar. Elektabilitas Ganjar rontok. Berbagai survey bilang, Ganjar disalip kandidat lain. Contohnya saja survey terbaru LSI, di mana Ganjar disalip ‘mas Bowo’.

Silahkan dibayangkan. Bermula dari menolak Israel, berakhir pada nyungsepnya elektabilitas kandidat Pilpres paling potensial. Bahkan beberapa pengamat melihat peristiwa ini sebagai game changer. Mengubah peta kontestasi Pilpres 2024.

Persoalan terkini, tentang peraturan baru untuk dosen. Kemendikbudristek dan KemenPAN-RB mengeluarkan aturan baru. Tujuan besarnya sih baik. Bagaimana caranya, supaya dosen-dosen berjalan sesuai dengan visi organisasi. Gak jalan dewe-dewe.

Alih-alih mendukung kinerja universitas, fakultas, dan departemen tempat bekerja. Yang ada sebagian dosen mengejar ambisi pribadi… yang kemudian disulap-sulap supaya sesuai dengan visi organisasi. Asyeekkk..!

Tapi celakanya, kebijakan ini dibuat dengan cara nganu. Alih-alih membetulkan yang keliru, yang ada justru menjadi tambah ruwet. Tanggung jawab administratif meningkat, bahkan beberapa di antaranya tampak lucu. Lha ya apa lagi kalau bukan PAK-PAK an itu. Bahkan di suatu malam sepertiga akhir Ramadhan 2023, seorang jamaah taraweh di sebuah kota di Taiwan nyeletuk, “PAK. tadz…!”. Sekedar me-list persoalan hidup terkini ummat..

Dosen-dosen meradang. Ada yang memprediksi, akan terjadi fenomena market for lemon. Hanya lulusan berkualitas memble-lah yang rela menjadi dosen. Di sebuah profesi bergaji rendah dengan berbeban nauzubillah.. Sedangkan yang pintar-pintar akan memilih korporat dan BUMN. Gaji besar, perkembangan karir pun oke.

Kritikan banyak mengalir di dunia maya. Meme lucu lagi menggemaskan berserakan. Kemendikbudristek dan KemenPAN-RB lalu mundur selangkah. Dan tentu saja dengan kelagapan. Tak mengira akan jadi begini.

Sama seperti dua kasus di atas. Kebijakan yang bertujuan baik saja, ketika dieksekusi dengan  kurang presisi, mampu menciptakan gelombang protes. Ini tidak akan terjadi tanpa hadirnya media sosial. FB, twitter, terlebih WA group.

Dulu, kebijakan disusun secara teknokratik atau politik saja. Intervensi langsung dari rakyat kurang mendapat tempat.

Kaum teknokratik biasanya mengumpulkan data secara terpusat. Mulai dari BPS, Kementerian, hingga pemerintah daerah. Lalu lahirlah kebijakan yang diberlakukan ke semua pelosok negeri. Kayak obat, kebijakan ini mujarab bagi semua macam jenis penyakit.

Ya..ya. Memang ada sisi politiknya, kadang. Kebijakan teknokratik diuji oleh para wakil rakyat. Tapi..ayolah. Sejarah menunjukkan, wakil rakyat pada banyak kasus justru mengangkangi kepentingan rakyat.

Coba Anda ingat-ingat lagi #reformasidikorupsi hingga UU Omnibuslaw. DPR tampaknya bukan dewan perwakilan rakyat, tapi Dewan Perwakilan nganu..

Melalui internet sebagian kebijakan pemerintah bisa diintervensi. Andai saja tidak ada internet, itu drama percintaan sadis tak akan berakhir pada skandal korupsi Rafael. Tanpa internet, Ganjar mendapat pahitnya memunggungi keinganan rakyat banyak. Tanpa internet pula, Kemendibudristek dan KemenPAN-RB mungkin merasa semua baik-baik saja.

Tapi tunggu dulu. Saya sedang tidak ingin memberi kabar gembira. Jadi jangan senang dulu.

Beranggapan bahwa Anda sebagai kaum sudra kuasa ini bisa mengintervensi pembuatan kebijakan elite nasional, ah… itu berlebihan.

Begini. Coba perhatikan. Kebijakan-kebijakan yang bisa diintervensi itu sebetulnya terbatas. Terbatas pada bidang-bidang yang memang diinginkan kaum elite nasional itu.

Korupsi di Kemenkeu, perubahan elektabilitas Ganjar, hingga dunia perdosenan. Mulut-mulut manis Anda di medsos bisa mempengaruhinya.

Tapi coba bayangkan pada persoalan-persoalan lain. Persoalan yang mengganggu kepentingan elite nasional. Apakah bisa diintervensi? Nol besar!

Pelemahan KPK, UU Omnibuslaw, bagaimana cerita? Pembangunan bandara di Kulon Progo dan bendungan di Wadas? Kurang tajam apa kritikan netizen? Hasilnya tetap jalan-jalan saja tuh..

Jangan mengira Anda-Anda ini sudah punya kuasa menentukan kebijakan kaum elite nasional itu. Kementerian, Parpol, anggota dewan. Belum sama sekali. Yang ada, kejulidan Anda-Anda ini di jagat maya mungkin dimanfaatkan sekelompok elite untuk menyerang kelompok elite lainya. Haha.. miris..