Literasi dan Demokrasi

Mahasiswa STFK Ledalero Maumere
Literasi dan Demokrasi 17/03/2020 1234 view Politik Pexels.com

“Manusia adalah musuh bagi kebodohannya.”

Secara eksplisit, adagium di atas menunjukkan bahwa setiap manusia tidak ingin dikuasai oleh kebodohan. Hemat saya, kebodohan merupakan suatu hal negatif yang membuat kita kurang memiliki pengetahuan tentang sesuatu. Hal ini berdampak pada lemahnya kemampuan kita dalam mengetahui pelbagai hal termasuk demokrasi.

Pada titik ini, yang perlu kita lakukan ialah melampaui kebodohan itu. Cara yang tepat dalam mengatasi kebodohan dalam diri kita ialah dengan meningkatkan budaya literasi sehingga kita dapat mempunyai pengetahuan tentang demokrasi.

Dalam National Institute For Literacy, terminologi literasi merujuk pada kemampuan individu untuk membaca, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah dalam perkerjaan, keluarga dan masyarakat. Dalam tulisan ini, saya menerjemahkan literasi sebagai kegiatan membaca. Mesti dipahami bahwa untuk memperoleh pengetahuan primer, kita mesti membaca. Oleh karena itu, budaya literasi mesti digenjot sampai pada pemahaman yang intensif hingga pada lingkup pengetahuan kita tentang demokrasi.

Pada titik ini, menjadi seorang literat harus mampu memiliki kemampuan dan keterampilan yang khas seperti mampu menganalisis dan menunjukkan sikap kritis terhadap masalah yang menjadi realitas umum. Selain itu, seorang literat juga harus selalu memiliki minat dalam membaca, menulis, menganalisis dan mengkritisi berbagai kebijakan publik serta mencari upaya solutif yang tepat dan akurat. Di sini, yang mendesak dibuat ialah dengan mengerti tentang demokrasi dalam memahami kebijakan publik tersebut.

Hari-hari ini kita bisa melihat bahwa salah satu kegagalan demokrasi yang menjadi intensi publik ialah kurangnya kapasitas pengetahuan masyarakat dalam memahami setiap bidang kehidupannya terutama demokrasi yang berkelanjutan. Masyarakat secara parsial belum memiliki kedalaman berpikir secara kritis dan rasional. Penurunan kemampuan berpikir ini menggiring pada demokrasi yang salah kaprah dan tidak berjalan pada sistemnya.

Poin saya ialah bahwa budaya literasi hendaknya terus digenjot sehingga mampu memproduksi masyarakat yang berpengetahuan dan berketerampilan secara praktis dan sistematis. Hal ini dapat dibuat dengan menciptakan sistem demokrasi otentik dengan meningkatkan budaya literasi. Pasalnya, literasi mampu merevolusi cara berpikir, persepsi dan pola hidup yang terorganisasi agar menjadi figur politik yang berkualitas.

Figur politik tidak dapat terlepas dengan kepentingan demokrasi. Demokrasi pada hakikatnya merujuk pada bonum comune. Hakikat demokrasi ini menjadi stimulasi pada setiap tatanan kehidupan masyarakat untuk tetap pada prinsipnya yakni kesejahteraan umum.

Literasi dan demokrasi adalah dua hal yang memiliki otonomi tersendiri dan saling mengisi. Kedua unsur pamungkas ini mampu membawa seseorang pada lini pertahanan suatu sistem politik. Parameter kemajuan sebuah demokrasi yang otentik terletak pada kematangan literasi yang terus diberi pupuk secara gradual (Indonesiasatu. co, 14 Maret 2020) .

Budaya literasi akan terus digenjot dan dibentuk secara partisipatif-kolektif untuk menciptakan panorama demokrasi yang elegan tanpa ada distorsi sosial. Secara umum literasi yang mengalami peningkatan dapat memproduksi berbagai elemen masyarakat yang rasional dan demokratis serta kritis. Sangat diharapkan literasi sebagai substansi ilmiah yang membebaskan masyarakat dari penjara kebodohan menuju manusia berpikir untuk negara dan demokrasi.

Demokrasi Indonesia membutuhkan masyarakat yang berkualitas yang mampu membawa demokrasi ke arah yang progresif. Kehadiran literasi menunjang kematangan demokrasi. Semakin banyak masyarakat yang berpengatahuan dan berketerampilan serta kritis dengan realitas publik dapat membentuk demokrasi yang otentik.

Akan tetapi, kehidupan elite politik kita kadang berada pada domain miskin pengetahuan dan hanya bermodal pada pengalaman orang lain atau dengan kata lain ikut-ikutan tanpa ada modal teori dan pengetahuan yang cukup. Menjadi pemimpin harus dibekali pengetahuan yang cukup dan pengalaman yang luas. Eksistensi literasi yang kuat di tengah kehidupan para elite politik mampu memproduksi gagasan-gagasan berpikir yang merujuk pada perkembangan demokrasi yang otentik.

Hemat saya, budaya literasi yang rendah dan kepincangan demokrasi dapat dilampaui dengan beberapa hal berikut. Pertama pada tingkat pelajar, budaya literasi sekolah perlu ditingkatkan terutama pendidikan kewarganegaraan (PKN).

Kedua pada Tingkat Perguruan Tinggi harus lebih militan dan mendalami lagi materi filsafat pancasila, supaya pengetahuan tentang demokrasi lebih terintegral dan sungguh-sungguh mendarat pada pikiran mahasiswa.

Ketiga masyarakat secara umum perlu disediakan lebih banyak perpustakaan pada setiap daerah maupun desa, dengan demikian masyarakat tidak miskin pengetahuan tentang demokrasi.

Keempat para elite politik mesti punya perpustakaan mini sendiri dan serius dalam membaca buku, agar pengetahuan tentang demokrasi bisa diaplikasikan tanpa ada orientasi mencari keuntungan pribadi.

Akhirnya, literasi harus berakar dalam dunia pendidikan berpolitik bangsa Indonesia. Ia mesti melekat pada setiap elemen masyarakat maupun elite politik. Demokrasi bisa tumbuh subur, jika ada basis budaya literasi yang terus meningkat. Salam literasi.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya