Lemahnya Kuasa Negara Atas SDA dalam Omnibus Law

Pemerhati Politik
Lemahnya Kuasa Negara Atas SDA dalam Omnibus Law 08/02/2020 1400 view Politik https://encrypted-tbn0.gstatic.com/

Dalam pidato pelantikan presiden periode 2019-2024, Jokowi hendak mencanangkan agenda besar nan kontroversial, serta memantik perdabatan di kalangan masyarakat, yakni omnibus law.

Agenda tersebut pada dasarnya tak bisa dipisahkan dari ambisi presiden Jokowi dalam menggenjot investasi demi pertumbuhan ekonomi, karena diyakini mampu menghadirkan kesejahteraan. Narasi klise semacam ini kerap kali disampaikan pemerintah, meskipun tidak kunjung terbukti.

Sudah menjadi hal lumrah bila setiap agenda pemerintah selalu mengatasnamakan rakyat atau kepentingan umum. Dalih seperti itu kembali diulang dalam rangka memuluskan rancangan regulasi sapu jagat atau omnibus law melalui sebuah pembahasan yang terkesan buru-buru dengan harapan dapat dimasukkan ke dalam rapat paripurna DPR yang sedang menentukan program legislasi nasional (prolegnas). Ini mengingatkan kita akan insiden RUU KPK, meskipun mendapat banyak kecaman dan penolakan.

Kurangnya transparansi, terkesan “dirahasiakan” serta minimnya partisioasi publik, membuat sebagian kalangan memandang RUU Omnibus sebagai siasat busuk pemerintah-pemodal untuk mempecundangi kepentingan ekonomi politik kelompok rentan (buruh, petani, nelayan, dan lainnya).

Kendati pemerintah berupaya membantah asumsi tersebut, yang pasti berdasarkan draf omnibus law yang beredar, nampak jelas bila kebijakan tersebut menyediakan karpet merah bagi interes pemodal.

Keuntungan kelas pemodal sekurang-kurangnya tercermin dari upaya penguasa memberikan kelonggaran izin berusaha dan mempercepatnya demi menarik investasi dalam jumlah besar.

Artinya kebijakan omnibus law tak lebih dari cara Jokowi memuaskan ambisinya dalam hal menggenjot investasi demi pertumbuhan ekonomi, mengingat selama lima tahun terakhir (2014-2019) pertumbuhan stagnan di angka lima persen. Ada pula yang menyatakan omnibus law hanya balas budi Jokowi pada pemodal yang telah mendukungnya pada Pemilu 2019 lalu.

Seperti mana rezim terdahulu yang percaya pada dogma pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini Jokowi juga melakukan hal yang nyaris serupa.

Investasi diposisikan sebagai solusi mujarab dalam mengatasi persoalan. Barangkali pemahaman dogmatis itulah Jokowi menempatkan investasi sebagai panglima. Bahkan pernah dikatakan bahwa siapa yang menggangu investasi akan digebuk.

Suatu sikap yang terlalu berlebihan, cenderung lebay, sebab betapapun juga janji penuntasan kasus HAM dan penguatan KPK masih jauh panggang dari api.

Tak heran bila kebijakan mengutamakan investasi cenderung menciderai demokrasi dan HAM. Ini tercermin dalam peristiwa sosial-politik seperti pembungkaman aksi massa, represi TNI-Polri terhadap warga sipil, pembubaran ormas dan diskusi, razia buku serta kriminalisasi aktivis.

Sudah menjadi rahasia umum bila Jokowi lebih berkomitmen terhadap investasi dari pada menegakkan HAM dan demokrasi. Bahkan ada menteri secara gamblang menyatakan, demokrasi sebagai penghambat investasi.

Keberpihakan Jokowi terhadap pemodal, tanpa ragu sedikitpun diperlihatkan kepada publik. Sebagaimana kebijakan pemberian subsidi, dan terakhir, kebiijakan omnibus law yang secara eksplisit memberi privalage bagi pemodal.

Dalam klauster kelima pembahasan omnibus law, terdapat topik krusial yang penting untuk dipersoalkan, yakni pembahasan penghiliran sektor mineral dan batu bara. Dalam konteks ini pemerintah pusat hendak menarik sebagian kewenangan pemerintah provinsi memberi izin pengelolaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara.

Pemprov hanya diberi wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan. Karenanya, cenderung bertentangan dengan konsep otonomi daerah.

Penarikan kewenangan dari pemprov sudah barang tentu makin menguntungkan pemodal yang miliki akses ke pusat, sedangkan pemain atau pemodal lokal cenderung dirugikan. Ini dapat membawa konsekuensi semakin memperuncing pertentangan antara pemodal, – alih-alih mengharmonisasikan.

Selain itu omnibus law juga menggelar karpet merah bagi pemodal untuk menggerogoti kuasa negara terhadap sumber daya alam, seperti terlihat dalam skema Perjanjian Berusaha Pertambangan Khusus (PBPK).

Pada skema IUPK hasil ekstensi diwajibkan menjadi wilayah pencadangan negara (WPN), sedangkan izin mesti melewati proses lelang via BUMN sebelum diperebutkan oleh swasta. Justru pada rezim PBKP hasil ekstensi tak lagi memerlukan lelang atau ditawarkan kepada BUMN.

Begitu pula dengan pembatasan luas area operasi produski yang dalam IUPK diatur hanya 25 hektare, tetapi pada PBKP sama sekali tak dibatasi. Ini seakan mengabaikan UUD-45 pasal 33 yang menjelaskan peguasaan negara akan SDA.

Kebijakan tersebut seakan-akan membuat hukum sekadar instrumen legitimasi tujuan serta interes sempit penguasa-pemodal. Padahal problem yang terjadi sekarang adalah bagaimana hukum menjawab tuntutan keadilan, khususnya bagi kelompok rentan yang cenderung jadi korban rezim hukum positif.

Dengan rancangan semacam itu omnibus law sangat berpotensi mendatangkan kerusakan lingkungan dan marginalisasi masyarakat adat, seperti ditandaskan oleh JATAM (Jaringan Advokasi Tambang). Lebih-lebih omnibus law hendak memuat aturan kelonggaran syarat lingkungan dan penghapusan sanksi pidana bagi korporasi pelanggar Hak. Sudah barang tentu akan memudahkan pemodal melakukan perampasan dan penjarahan atas ruang-ruang hidup.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya