Ketika Bansos Hadir di Tengah Masyarakat

Mahasiswa
Ketika Bansos Hadir di Tengah Masyarakat 29/05/2020 988 view Lainnya Pxhere.com

Barangkali sudah dianggap tua dan tak asing lagi, adagium “No man is an island” bagi kebanyakan masyarakat. Sebuah adagium yang mau menampilkan gerak langkah hidup manusia yang senantiasa dipayungi oleh nilai kebersamaan.

Begitu pula ungkapan ala Pak Harfan (Ikranagara) dalam film Laskar Pelangi, sebagaimana ditulis Kasdin Sihotang dalam ulasannya berjudul “Filsafat Memberi” pada IKKSU. “Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, dan bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya.” Ungkapan yang turut menampilkan sisi nilai kebersamaan (sosialitas) yang senantiasa tak akan pernah lepas dari kehidupan manusia.

Singkatnya, dapatlah dibahasakan dan disimpulkan bahwa manusia dan eksistensinya tak akan mampu tinggal dan hidup dalam kesendirian. Manusia akan selalu membutuhkan “yang lain” – sesama manusia – agar dapat saling melengkapi dalam keberlangsungan perjalanan hidupnya.

Di tengah krisis Covid-19 yang sedang melanda dunia, adagium dan ungkapan tersebut boleh menjadi hal yang cukup relevan. Bahwasannya, ketika Covid-19 menghadirkan situasi yang krisis, manusia dituntut dalam eksistensinya untuk mau membuka diri, saling memberi dan berbagi di bawah payung kebersamaan.

Baik bahwa kesadaran model ini, telah tercipta dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, semenjak Covid-19 ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi. Beragam bantuan tampil dan disalurkan lewat aneka cara dan upaya, yang semuanya tercitra dalam satu niat serupa: mengusir keberadaan virus corona dari kehidupan dunia.

Yang penting, tinggal diperhatikan saja jalur-jalur yang akurat dalam tindak donasi yang disalurkan atau pun yang diterima. Sehingga tidak memicu “masalah baru” di tengah meluasnya krisis Covid-19 ini.

Dalam dunia kepemerintahan sendiri, juga tak luput dari upaya kebersamaan di tengah pandemi Covid-19 tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri khususnya, menghadirkan beberapa program bantuan yang tumpah ruah dalam kehidupan masyarakat terdampak Covid-19. Kita mengenal program semisal PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BLT (Bantuan Langsung Tunai), atau pun yang banyak menjadi polemik dalam masyarakat yakni BST (Bantuan Sosial Tunai).

Sekadar mengenal Bantuan Sosial Tunai (BST). BST merupakan bantuan yang dianggarkan dari APBN dengan nominal Rp 600.000. Tentu saja bantuan jenis ini memiliki ketentuan-ketentuannya tersendiri. Bahwasannya, semua masyarakat yang terdampak Covid-19 menerima bantuan tersebut, terkecuali masyarakat yang telah mendapatkan bantuan PKH, BPNT, dan Jamsosratu; masyarakat yang tindak memiliki Kartu Keluarga dan E-KTP; serta masyarakat yang dianggap mampu atau pun menolak untuk diusulkan.

Problem yang mencuat dalam masyarakat tatkala menerima BST, salah satunya boleh jadi disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat sendiri untuk mengenal ketentuan-ketentuan yang berlaku itu. Masyarakat yang senantiasa tak letih meng-update informasi, barangkali sudah tak asing lagi dengan ketentuan-ketentuan itu.

Namun, kita perlu memperhitungkan pula, keberadaan masyarakat kita yang jarang menerima informasi-informasi baru, misalnya karena keterbatasan jaringan internet. Untuk hal ini, kiranya usaha penyuluhan harus senantiasa disuguhkan oleh lembaga-lembaga terkait atau pun oleh pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.

Terkait BST, memang sempat menimbulkan beragam permasalahan dalam masyarakat baru-baru ini. Ambil contoh salah satu peristiwa di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, NTT. Peristiwa ini melibatkan 25 ibu yang secara langsung mengajukan aksi protes mereka di hadapan Bupati, yang sedang sidak di Kantor Dinas Sosial setempat pada Senin, 11 Mei 2020.

Aksi protes mereka mengumbar dengan alasan bahwa mereka tidak mendapatkan BST. Alasan lain bahwa mereka mengaku telah melihat ada oknum ASN dan warga mampu yang menerima BST.

Ada juga peristiwa sepuluh pengusaha di Niki-Niki, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), NTT, yang mengembalikan BST kepada Kepala Kelurahan setempat pada Jumat, 8 Mei 2020. Kesepuluh pengusaha itu mengembalikan BST, usai mendengar adanya polemik terkait penyaluran BST yang tidak tepat sasaran. Mereka mengembalikan bantuan itu, dengan harapan agar diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Permasalahan terkait penyaluran BST yang tak tepat sasaran, memang telah diakui oleh pemerintah sebagaimana diungkap oleh Juliari Batubara, saat mendampingi Presiden Jokowi dalam meninjau penyaluran Bansos di Kantor Pos Bogor, pada Rabu,13 Mei 2020.

Bahwasannya Menteri Sosial ini berujar, dirinya sadar bahwa penyaluran bansos tahap pertama memang masih ada data yang tumpang tindih. Untuk tahap kedua, beliau mengatakan bahwa dengan koordinasi yang lebih baik, tentu akan teratasi secara baik.

Melihat permasalahan Bansos tersebut, dapatlah kita mengatakan bahwa “Bansos yang semestinya menggembirakan masyarakat secara keseluruhan di tengah krisis Covid-19, justru menciptakan rasa “tak nyaman” bagi sebagian masyarakat”. Akan timbul tindak membanding-bandingkan dalam kehidupan masyarakat: “Mengapa saya/kami tidak dapat, sementara mereka dapat?” Aksi protes ke-25 ibu di Kabupaten Sikka, NTT, dapat menjadi salah satu contohnya.

Sisi lain yang perlu diperhitungkan pula, ialah adanya efek kesenjangan atau kirisis kepercayaan (problem of trust), yang bisa saja mencuat baik dalam kebersamaan hidup masyarakat atau pun dalam hubungan dengan dunia kepemerintahan. Masyarakat yang tak menerima bantuan, dapat saja akan merasa tidak puas dengan ketidaktepatan data yang ada.

Dua penilaian penulis tersebut barangkali sedikit berlebihan. Namun, untuk sebuah kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan, apa salahnya perlu dilihat pula sisi-sisi buruk yang timbul atau pun dapat timbul dalam sebuah perjalananan rencana kerja.

Bansos untuk tahap kedua menjadi sebuah harapan tersendiri dari masyarakat untuk pemerintah, agar mampu memperbaiki apa yang buruk di tahap pertama. Sehingga upaya kebersamaan untuk saling membantu dan berbagi di tengah pandemi Covid-19, benar-benar menjadi upaya yang mampu menggaungkan kenyamanan dalam realitas kebersamaan hidup kita. Bukannya menciptakan kesemrawutan, kekacauan, apalagi tindak saling benci dalam kehidupan masyarakat sendiri.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya