Keluarga, Hierarki, dan Politik Dinasti: Implikasi Asian Values di Indonesia

Dalam beberapa dekade terakhir, politik dinasti telah menjadi fenomena yang semakin menonjol di Indonesia. Fenomena ini kembali menjadi topik hangat setelah Pandji Pragiwaksono mengangkatnya dalam podcast "Total Politik." Dalam episode berjudul "Pandji Pragiwaksono Kaget Sama Jurus Andalan Prabowo?" yang tayang di YouTube pada 4 Juni 2024, Pandji menanyakan tentang dinasti politik kepada dua host, Arie Putra dan Budi Adiputro. Arie berpendapat bahwa dinasti politik sah-sah saja berdasarkan nilai-nilai Asia dan human rights. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya kebersamaan dan harmoni sosial, serta penghormatan terhadap otoritas dan struktur hierarkis dalam keluarga dan masyarakat.

Namun, apakah benar bahwa Asian values dapat digunakan untuk membenarkan politik dinasti? Asian values sering kali diasosiasikan dengan prinsip-prinsip seperti kolektivisme, harmoni sosial, penghormatan terhadap otoritas, dan hierarki. Dalam konteks ini, politik dinasti dapat dilihat sebagai perpanjangan dari nilai-nilai tersebut, di mana kekuasaan diturunkan dalam keluarga sebagai bentuk kontinuitas dan stabilitas.

Mengutip dari ahli hukum Richard Posner dalam bukunya Economic Analysis of Law, "Hukum tanpa penegakan hanyalah sehelai kertas". Begitu pula, nilai-nilai tanpa pelaksanaan yang adil hanyalah konsep kosong. Politik dinasti dalam praktiknya sering kali membawa implikasi negatif, seperti nepotisme, korupsi, dan ketidakadilan, yang justru bertentangan dengan tujuan harmoni dan keadilan sosial yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Asian Values.

Politik dinasti sering kali dibenarkan dengan argumen bahwa keluarga yang telah berkuasa memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik dalam mengelola pemerintahan. Namun, argumen ini tidak selalu valid. Fakta menunjukkan bahwa politik dinasti dapat menghalangi munculnya pemimpin baru yang mungkin lebih kompeten dan memiliki visi yang lebih segar untuk pembangunan negara.

Keluarga dalam politik juga bisa menjadi simbol kekuasaan yang tak tergoyahkan, yang berpotensi menciptakan lingkungan politik yang tidak sehat. Dalam konteks ini, Asian Values yang menekankan kebersamaan dan hierarki malah bisa disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat luas.

Asian values juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap otoritas. Namun, penghormatan ini tidak boleh diartikan sebagai penerimaan buta terhadap segala bentuk kekuasaan. Penghormatan yang sehat adalah yang disertai dengan akuntabilitas dan transparansi. Tanpa kedua hal ini, penghormatan terhadap otoritas bisa berubah menjadi pembenaran untuk otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam konteks politik dinasti, kita sering melihat bahwa otoritas keluarga yang berkuasa cenderung tidak mau dikritik dan sulit diawasi. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan kontrol dan keseimbangan kekuasaan.

Mengutip pendapat ahli politik Samuel P. Huntington dalam bukunya Political Order in Changing Societies, ia menyatakan bahwa "Institusi, bukan individu, yang memberikan kerangka di mana stabilitas dapat dipertahankan." Dalam hal ini, politik dinasti lebih mengedepankan kekuasaan individu atau keluarga daripada institusi yang kuat dan berfungsi. Kelemahan ini berpotensi menggoyahkan stabilitas politik jangka panjang karena tidak adanya mekanisme pergantian kepemimpinan yang sehat dan demokratis.

Di Indonesia, kita telah melihat contoh-contoh di mana politik dinasti menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan memicu protes. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun politik dinasti mungkin berakar pada nilai-nilai tertentu, implementasinya sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Dalam mengevaluasi politik dinasti melalui lensa Asian values, kita harus kritis dan tidak menerima begitu saja argumen yang diajukan. Nilai-nilai seperti kebersamaan, harmoni sosial, dan penghormatan terhadap otoritas harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dan harus diterapkan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Sebagai negara yang sedang membangun demokrasi yang lebih matang, Indonesia perlu menemukan jalan tengah yang menghormati nilai-nilai tradisional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi. Politik dinasti harus dihadapkan pada mekanisme yang ketat untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa Asian values benar-benar diterapkan untuk kebaikan bersama dan bukan untuk kepentingan segelintir orang. Sebuah negara yang adil dan demokratis adalah yang mampu memadukan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip modern, menciptakan harmoni yang sejati dan bukan semu.