Kejutan Omnibus Law, Demonstrasi dan Para Pembonceng

Pegiat HAM
Kejutan Omnibus Law, Demonstrasi dan Para Pembonceng 16/10/2020 775 view Politik Gallery

Pidato Bapak Jokowi saat dilantik menjadi Presiden untuk keduakalinya menyebutkan bahwa " layarku sudah terkembang....kemudiku sudah terpasang....". Pada pidato pelantikan ini pertama kali wacana Omnibus Law dibuka ke publik. Sejak saat itu hingga hari ini polemik mengenai Omnibus Law belum berakhir. Kontroversi yang mengikuti hingga disahkan pada tanggal 5 Oktober lalu menyisakan tanda tanya mengenai draft mana yang sebenarnya disahkan.

Hingga kemarin, beredar draft Omnibus Law dengan jumlah halaman yang berbeda. Draft awal yang tidak diakui dan bahkan dianggap hoax pada sekitar bulan November 2019. Lalu muncul draft dari Presiden setebal 1028 halaman pada bulan Februari 2020. Berikutnya ada draft yang disebut sebagai draft yang akan dibahas dalam sidang Paripurna sebanyak 905 halaman pada 5 Oktober 2020. Setelah sidang dikatakan ada perubahan sehingga menjadi 1052 halaman pada tanggal 9 Oktober 2020. Selanjutnya disebut draft yang diserahkan ke Presiden, draft ini berisi 1035 halaman pada tanggal 12 Oktober 2020 Pagi. Setelah proses editing draft pungkasan menjadi 812 pada 12 Oktober 2020 malam. Sementara itu aksi massa tetap berlangsung di beberapa daerah.

Kejutan demi kejutan draft Omnibus Law menambah amunisi bagi mereka yang bersikap sinis terhadap aksi massa, bahwa para peserta aksi belum membaca serta memahami draft RUU Omnibus Law. Kesimpulan sepihak dan sempit dari mereka yang lucunya, bisa jadi dalam keseharian tidak memiliki kebiasaan baca buku. Tanpa mau memahami bagaimana dinamika politik berjalan, bagaimana konflik politik juga bisa terjadi di antara elit yang berkuasa. Entah tidak paham, kurang paham atau tutup mata dan telinga lalu serta merta bersepakat dengan narasi Pemerintah memberi label 'perusuh'.

Lantas bagaimana dengan para akademisi yang juga menyuarakan penolakan? para akademisi ini tidak gegabah dalam menentukan sikap termasuk seruan pembangkangan sipil. Ahli Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan bahwa RUU Cipta Kerja dibuat dengan proses formil yang bermasalah. Selain itu substansi materiilnya juga begitu banyak catatan. Terangnya dalam konferensi pers virtual yang digelar Hukum UGM, Selasa (6/10/2020).

Sebelum memutuskan untuk melakukan aksi Massa turun ke jalan, kelompok-kelompok mahasiswa dan buruh sudah melakukan kajian selama berbulan-bulan, dibagi per klaster. Bahkan di DPR pun saat melakukan pembahasan sebuah rancangan undang-undang, pembahasan dilakukan melalui panja dan membuat Daftar Inventaris Masalah. Justru terdapat kejanggalan dalam proses pembahasan RUU Omnibus Law yang kemudian dinilai inkonstitusional. Dibanding dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang mangkrak hingga bertahun-tahun, Omnibus Law termasuk kilat dan justru terkesan dipaksakan.

Kalau kita coba ingat kembali bagaimana ide Omnibus Law dicetuskan pertama kali. Dalam sebuah berita Luhut pun mengungkapkan orang yang pertama kali mencetuskan ide omnibus law bukanlah Presiden Jokowi melainkan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. Setelah muncul ide ini, Omnibus Law kemudian disebut Jokowi dalam pidatonya. Presiden Jokowi juga mengungkapkan impiannya untuk Indonesia ke depannya. Kini masyarakat harus menunggu keputusan akhir mengenai Omnibus Law ini.

Setelah melakukan kajian, kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari mahasiswa, buruh dan lainnya, melakukan perbandingan dengan kondisi riil di lapangan. Data menunjukkan terjadinya banyak pelanggaran di masyarakat. Terutama konflik lahan di berbagai wilayah. Bisa dilihat dari data sejak tahun 2014 seperti yang dicatat oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), setidaknya ada 238 kasus pembatasan kebebasan berekspresi secara sewenang-wenang sepanjang tahun 2015. Dari jumlah tersebut, sebanyak 85 kasus dilakukan oleh aparat kepolisian. Sisanya dilakukan oleh pejabat publik (49 kasus), organisasi keagamaan garis keras (31 kasus), aparat TNI (17 kasus), dan universitas (5 kasus).

Di samping itu, ada 24 aktivis pembela HAM, pekerja lingkungan dan masyarakat adat yang dikriminalkan. Itu belum termasuk 49 orang aktivis anti-korupsi yang juga mengalami kriminalisasi. Ada 238 Kasus Pengekangan Kebebasan Di Tahun 2015. Ada 47 Kekerasan Terhadap Jurnalis Di Tahun 2015.

Dalam situasi ini, negara juga dihadapkan pada kesepakatan MEA berdasarkan Washington Consensus yang bertumpu pada 3 pilar utama yaitu: deregulasi, privatisasi dan iberalisasi pasar. Ketiganya kemudian dijabarkan menjadi 12 elemen. Kekerasan yang ditampilkan dalam berbagai konflik lahan, yang terbaru adalah intimidasi terhadap masyarakat Besi Pae, NTT, telah menumbuhkan rasa marah dan memunculkan sikap menolak Omnibus Law. Kebanyakan konflik lahan terjadi antara masyarakat pemilik tanah dan korporasi dengan dukungan aparat.

Coba kita lihat lagi, terdapat perbedaan pada pidato Jokowi saat dilantik tahun 2014 dan dilantik lagi untuk keduakalinya tahun 2019. Setelah 15 tahun (1999-2014) Indonesia mendorong liberalisasi investasi yang lebih massif, ada dampak yang merusak: menguatnya penguasaan asing, deindustrialisasi, pertanian makin tertinggal, dan ketimpangan yang kian melebar.

“Pasar domestik jangan dimasuki dari luar, caranya seperti apa, hal-hal berkaitan dengan perizinan misalnya, daerah harus berikan kecepatan kalau itu investor lokal, domestik, tapi kalau yang dari luar, enggak apa-apa lah sedikit disulit-sulitin,” kata Jokowi, seperti dikutip Kompas.com (15/6/2014).

Jokowi pun bicara perlunya barrier atau penghalang, yang bisa berbentuk regulasi atau kebijakan. Dia bahkan berusaha menyakinkan bahwa di negara lain pun ada barrier-nya. Dan yang terbaru, pemerintahan Jokowi akan menghapus Daftar Negatif Investasi (DNI) pada Januari 2020. Jadi, semua sektor usaha akan dibuka bagi investor asing, termasuk pemilikannya boleh 100 persen.

Sementara itu Faisal Basri memiliki pendapat yang berbeda. Investasi yang masuk ke Indonesia termasuk yang tertinggi di ASEAN, jika investasi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini mencapai 34 persen. Faisal Basri sebut masuknya tenaga kerja asing merugikan Indonesia.

Bagi peserta aksi, Omnibus Law hanya satu dari sekian kebijakan yang sarat ketidakadilan. Masih ada RKUHP, RUU Ketahanan Keluarga dan lainnya yang perlu dikritisi. Jika kemudian setiap kritikan yang dilancarkan dilabeli kerusuhan, bagaimana masyarakat sipil bisa bersikap kritis? Bagi sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan HAM, keterbukaan dan kritik layak dihargai. Dan kalau kita mengaku cinta pada negara kita, mencintai pemimpin kita, sudah sepatutnya kita menunjukkan kepedulian, salah satunya dengan bersikap kritis. Sama seperti hubungan antar individu, ketika kita mencintai sesorang, kita pasti peduli, menunjukkan ketika ada kekeliruan. Justru ketika tidak peduli, mendiamkan saja, cinta kita patut dipertanyakan

Tentang kerusuhan, kalau mau lebih jeli dan tidak berpandangan sempit, ada banyak video yang bisa menunjukkan siapa perusuh sesungguhnya. Pada sebuah aksi massa besar, tentu sulit mengendalikan emosi dan mengontrol tindakan setiap orang. Tapi dari kebanyakan aksi massa, bahkan sejak jaman Soeharto, makna kerusuhan sudah bergeser.

Peserta aksi dengan tujuan mengkritisi situasi ekonomi, sosial dan politik, tidak memaksudkan tujuan untuk membuat keonaran apalagi kerusuhan. Tapi dari pihak yang berseberangan, sikap kritis bak mencoreng muka dan membuat merah telinga. Oleh karena itu, sikap kritis ditekan dengan intimidasi.

Yang berbeda saat ini, setelah makin banyak elit politik yang tampil ke muka. Setelah ditekan hanya boleh memiliki satu suara, suara rejim. Partai bertambah dan makin banyak elit politik dengan pendukungnya masing-masing. Dan makin besar pertikaian antar elit terjadi. Masing-masing akan berusaha menenangkan pertarungan termasuk menggunakan pengerahan massa. Tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah massa yang besar akan diikuti oleh para pembonceng. Siapapun dan apapun niatan para pembonceng, kelak akan terbuka dengan sendirinya. Mengutip Yuval NoahHarari: The world after coronavirus; Over the past few years, irresponsible politicians have deliberately undermined trust in science, in public authorities and in the media. Now these same irresponsible politicians might be tempted to take the high road to authoritarianism, arguing that you just cannot trust the public to do the right thing.

Nouriel Roubini, seorang Profesor Ekonomi di NYU Stern School of Business yang juga bekerja untuk Dana Moneter Internasional (IMF), Federal Reserve, dan Bank Dunia menulis: Selamat Datang Depresi Besar 2020

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya