Kasus Novel: Wayang-Wayang Yang Rakus

Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara-Jakarta
Kasus Novel: Wayang-Wayang Yang Rakus 06/01/2020 1409 view Opini Mingguan Pixabay.com

Penyingkapan dua pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan justru menggelisahkan sebagian masyarakat. Beberapa fakta memperlihatkan bahwa dendam pribadi adalah motif yang janggal untuk kasus semacam ini. Kita berandai-andai dan pengandaian kita penting bahwa di balik kasus tersebut ada sebuah konspirasi besar yang memainkan wayang-wayang di dalamnya.

Tulisan ini tidak sedang berusaha mencari dalang di balik konspirasi itu. Tulisan ini hendak melihat bahwa bukan dendam, melainkan naluri destruktif bernama kerakusanlah yang menggerakan para pelaku. Naluri itu membuatnya takluk menjadi wayang-wayang konspirasi.

Tahun 1936, Agatha Christie menerbitkan sebuah novel berjudul "The ABC Murders". Novel ini mengisahkan seorang detektif bernama Hercule Poirot yang berusaha menyingkap kasus pembunuhan yang dilakukan seorang pembunuh berinisial ABC. Pembunuhan itu berlangsung begitu dramatis. Nama korban dan tempat pembunuhan diurut berdasarkan abjad, A, B, C, dan seterusnya. Nyonya Ascher yang dibunuh di Kota Andover, Betty Bernard yang dibunuh di Pantai Bexhill, lalu Sir Carmichael Clarke yang dibunuh di Kota Churston.

Tampaknya, peristiwa-peristiwa itu tidak terkait satu sama lain. Detektif Poiorot dan kepolisian kesulitan mengungkap siapa pelaku pembunuhan-pembunuhan itu. Ketika akhirnya semua tuduhan mengarah kepada Alexander Bonaparte Cust, seorang veteran perang yang menderita epilepsi, pembaca dibuat lega sekaligus kecewa. Kecewa lantaran tuduhan itu mengarah kepada seorang lelaki tua yang tak berdaya. Muncul di benak Poirot bahwa pelaku sebenarnya masih berkeliaran di luar sana. Seseorang telah dijadikan kambing hitam atas kejahatan besar itu.

Seperti halnya kisah "The ABC Murders", penyingkapan pelaku kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan masih menyisahkan kekecewaan. Pada tanggal 11 April 2017, Novel Baswedan, seorang penyidik senior KPK diserang oleh dua orang tak dikenal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pengusutan pelaku kasus tersebut berlangsung begitu lama karena identitas dan keberadaan pelaku sulit diungkap. Babak baru pengungkapan kasus ini mencapai titik cerah ketika pada 26 Desember 2019, dua polisi yakni RM dan RB ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

Diduga motif dari kasus ini adalah dendam peribadi (bdk. Editorial Jakarta Post, Senin, 30 Desember 2019). Akan tetapi, sebagian masyarakat ragu sebagaimana Novel yang mengatakan bahwa polisi harus mengungkap dalang di balik peristiwa itu. Ketika dua polisi aktif ditetapkan sebagai tersangka, orang-orang tetap kecewa layaknya Poirot dan pembaca "The ABC Murders".

Masyarakat pantas ragu. Sebabnya, peristiwa ini menimpa seorang penyidik KPK yang sedang mengusut banyak kasus korupsi di negeri ini. Menurut Rio Christian, seorang kriminolog dari Universitas Prasetya Mulya, motif dendam dalam kasus ini sangatlah janggal. Mengutip Bonger (1993), ia mengatakan bahwa motif dendam hanya terjadi apabila korban dan pelaku memiliki kedekatan atau memiliki kepentingan yang saling berlawanan (Koran Tempo, Selasa, 31 Desember 2019). Kita mencatat bahwa dalam kasus ini, baik pelaku dan korban tidak saling mengenal.

Kaitan kasus ini dengan prasangka adanya konspirasi di baliknya menjadi relevan. Anggota Tim Advokasi Novel Baswedan, Alghiffari Aqsa, misalnya, mengatakan bahwa menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan untuk kedua tersangka mereduksi kasus ini menjadi sekadar penganiayaan biasa. Padahal, kasus ini menimpa seorang penyidik KPK. Maka menurut Alghif, kedua pelaku harus dijerat dengan Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pasal kejahatan penghalangan penyelidikan. Selain itu, Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal penganiayaan berat berencana bisa juga menjerat pelaku dengan ancaman 12 tahun penjara (Koran Tempo, Jumat, 3 Januari 2019).

Dengan demikian, hemat saya, pengungkapan kasus ini adalah perang melawan korupsi di negeri ini. Korupsi adalah sebuah konspirasi besar yang tak mudah diungkap karena melibatkan berbagai jaringan kepentingan yang luas. Konspirasi ini menjadi kian kompleks mengingat pelaku yang terlibat adalah aparat negara. Dengan demikian, kegagalan negara mengungkap kasus ini adalah kegagalan negara melawan digdaya korupsi.

Lantas, bagaimana kita melihat kasus ini? Menurut saya, alih-alih menunggu hasil kerja aparat kepolisian, kita harus melihat motif yang menggerakkan pelaku. Menurut Platon (seperti dikutip Wibowo, BASIS Nomor 03-04 2019:5-9), “demokrasi berujung pada munculnya tirani.” Melalui demokrasi, lahirlah manusia-manusia tiran yang saling menjatuhkan satu sama lain oleh karena kepentingannya masing-masing. Apabila sampai pada tataran sosial, tiran-tiran ini akan memecah belah masyarakat (Wibowo, BASIS Nomor 03-04 2019: 5-9).

Dalam kasus Novel Baswedan, yang pantas disebut tiran adalah dalang di balik kejadian ini, yang anti terhadap upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Kepentingan mereka jelas, yakni ingin melanggengkan praktik korupsi di negeri ini sehingga harus menyingkirkan semua pihak yang menghalangi kepentingannya. Tidak heran bahwa dalam kasus Novel, penyidik KPK adalah target utama mereka.

Saya melihat dimensi lain dari lahirnya manusia-manusia tiran ini. Untuk menggapai kepentingannya, orang mencari sebuah kekuatan di luar dirinya yang diharapkannya bisa memenuhi kepentingan-kepentingannya itu. Manusia-manusia tiran tidak lagi hanya digerakkan oleh kepentingan-kepentingan dari luar, seperti ideologi dari golongan tertentu, tetapi juga oleh nafsu-nafsu detruktif di dalam dirinya. Nafsu-nafsu ini membuat manusia menjadi wayang yang bisa diatur.

Dalam kasus ini, para pelaku menjadi semacam wayang yang digerakkan oleh naluri destruktif bernama kerakusan. Naluri ini berwujud hasrat untuk menjadi kaya, hasrat untuk memperoleh jabatan yang tinggi, hasrat untuk mengeruk sekian banyak keuntungan dari praktik-praktik kotor. Untuk memenuhi hasrat-hasrat itu, manusia-manusia wayang ini menghamba kepada tiran yang lebih besar, yakni koruptor yang bercokol di pusat-pusat kekuasaan.

Kebetulan bahwa naluri ini sesuai dengan kepentingan koruptor yang ingin melanggengkan praktik korupsinya. Dengan mudah, sang tiran tinggal meyesuaikan kepentingannya dengan naluri destruktif pelaku. Maka dengan mudah para pelaku dibuat takluk kepada kepentingan mereka.

Bagaimana menghadapi manusia-manusia wayang yang rakus ini? Kita tidak perlu berharap banyak pada terkuaknya dalang di balik peristiwa ini. Jika diusut, betapa besar dan kompleksnya konspirasi itu dan tentu tak akan pernah selesai diusut. Akan tetapi, harapan kita diletakkan sepenuhnya kepada para pemimpin dan aparat negara kita. Sama halnya dengan membersihkan aparat negara dari keterpaparan radikalisme, harus ada juga upaya untuk membersihkan aparat negara dari berbagai kepentingan sempit yang membelenggunya.

Usaha-usaha terutama dilakukan dengan melawan naluri kerakusan yang menguasai aparat negara kita. Ada dua hal yang kiranya penting untuk diperhatikan oleh pemimpin, aparat negara, dan siapa pun yang mengabdi kepada kepentingan rakyat.

Pertama, keutamaan-keutamaan baik (virtues) perlu dimiliki untuk menundukkan nafsu kerakusan dalam diri para pemangku kepentingan rakyat. Menurut Aristoteles (seperti dikutip Rachels, terj., Sudiarja, 20014: 306-310), keutamaan merupakan “sifat karakter yang membuat seseorang menjadi pribadi yang baik,” yang terbentuk karena kebiasaan. Keutamaan-keutamaan seperti jujur, berani, setia, dan seterusnya diperlukan seseorang untuk dapat diterima dalam masyarakat dan untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya.

Lantas, keutamaan macam apa yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan rakyat kita? Setiap pemangku kepentingan rakyat harus melandasi segala tindakannya dengan keutamaan-keutamaan. Saya ambil contoh, sifat jujur membuatnya enggan untuk melakukan tindakan korupsi; sifat berani membuatnya mampu menolak berbagai godaan penyimpangan atas jabatan dari atasannya; sifat merasa berkecukupan menjadikannya tidak rakus. Daftar keutamaan ini masih bisa dicantumkan di sini. Baiklah kita catat bahwa keutamaan-keutamaan ini berguna demi menundukkan nafsu-nafsu detruktif, misalnya kerakusan, dalam diri seseorang.

Kedua, harus ditanamkan di dalam diri setiap pemangku kepentingan rakyat sebuah idealisme akan negara yang sejahtera dan makmur dengan mewujudkan negara yang bersih dari korupsi. Idealisme semacam ini penting sebab itulah arah kerja aparat negara. Selain itu, idealisme semacam ini bisa mencegah para pemangku kepentingan rakyat dari digdaya partai politik, korporasi, kepentingan asing, dan lain sebagainya yang mencoba memakainya sebagai wayang demi melanggengkan praktik korupsi mereka di negeri ini.

Dengan demikian, di balik pengungkapan kasus yang menimpa Novel, ada usaha melawan praktik korupsi yang “menggurita” di negeri ini. Salah satunya dengan menundukkan naluri-naluri destruktif para pemangku kepentingan rakyat.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya