Kabinet Penguatan Patriarki

PNS BKKBN
Kabinet Penguatan Patriarki 01/11/2019 562 view Lainnya pixabay.com

Masih ingatkah anda mengenai debat pilpres putaran pertama pada tanggal 17 Januari 2019 lalu? Jika sedikit lupa, anda bisa mengingat kembali melalui jejak digital perdebatan pilpres tersebut melalui channel youtube.

Jika memang benar-benar lupa dan malas membuka channel youtube, mari kita mengingat pelan-pelan debat pilpres tersebut. Pada salah satu segmennya, di dalam debat tersebut, petahana mempertanyakan inkonsistensi capres nomor urut dua, dimana pada visinya terdapat kesetaraan gender namun pada jabatan tinggi partainya semua diisi laki-laki. Pertanyaan ini pun kemudian dijawab oleh pasangan nomor urut dua bahwa di dalam daftar calon legislatif partai yang beliau pimpin lebih dari 30 persen kuotanya adalah perempuan dan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang. Sekarang paslon nomor urut dua tersebut menjadi menteri pertahanan.

Sementara paslon nomor urut satu ketika dimintai memberi tanggapan dan komentarnya, beliau mengatakan bahwa di Kabinet yang dipimpinnya, terdapat sembilan menteri berjenis kelamin perempuan dan beliau juga pernah membuat pansel pimpinan KPK yang berjumlah sembilan orang dan semuanya adalah perempuan. Hal ini tentunya memberikan gambaran kepada kita bahwa jika perempuan diberikan kesempatan maka sebenarnya perempuan juga mampu setara dengan laki-laki dalam mengemban tugas-tugas kenegaraan maupun dalam pekerjaan-pekerjaan yang lainnya.

Jawaban, tanggapan dan pertanyaan masing-masing calon presiden waktu itu, disambut dengan dukungan dan tepuk tangan pendukungnya dengan begitu meriah.

Sekarang peristiwa debat pilpres tersebut tinggal kenangan dan menjadi cacatan sejarah, namun komitmen presiden terpilih untuk memberikan kesempatan kepada perempuan Indonesia perlu dibuktikan dengan langkah nyata bukan sekedar muncul diperdebatan ketika mencalonkan diri sebagai presiden.

Presiden terpilih beberapa waktu lalu telah mengumumkan susunan kabinetnya dan diberi nama Kabinet Indonesia maju, dalam susunan kabinet tersebut keterwakilan perempuan justru semakin menyusut jika dibandingkan dengan susunan kabinet Indonesia kerja periode sebelumnya.

Jika dalam kabinet Indonesia kerja pernah ada sembilan menteri perempuan seperti yang diungkapkan petahana dalam debat capres beberapa waktu lalu sebelum beliau terpilih jadi presiden, namun dalam kabinet Indonesia maju kali ini hanya terdapat lima menteri perempuan.

Sembilan orang perempuan yang ada dalam kabinet Indonesia Kerja saat itu adalah Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani, Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri PPPA Yohana Yembisie, Menko PMK Puan Maharani, Menteri BUMN Rini Soemarmo, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa yang kemudian mengundurkan diri pada tahun 2018 karena mencolonkan diri di Pilkada Jawa Timur 2018 dan terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur.

Adapun pada Kabinet Indonesia Maju saat ini jumlah menteri perempuan yang hanya lima orang tersebut adalah Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani dan Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar bertahan, karena dianggap kinerja dan performanya bagus ditambah menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Menurunnya jumlah perempuan yang ada di dalam kabinet Indonesia maju saat ini dibandingkan dengan periode kabinet sebelumnya yaitu pada kabinet kerja menunjukkan makin terpuruknya keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan, padahal isu kesetaraan gender dan peran perempuan sangat hangat diperdebatkan dalam pilpres beberapa waktu waktu.

Meskipun susunan kabinet Indonesia maju terkesan lebih maskulin dan lebih patriaki namun kita berharap bahwa pada kabinet Indonesia maju saat ini mampu menyelesaikan persoalan-persoalan nyata yang terkait dengan perempuan dan isu kesetaraan gender serta ketimpangannya.

Persoalan-persoalan itu antara lain adalah masih banyaknya Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia yang bekerja di negara-negara asing. Mereka bekerja di luar negeri dikarenakan lowongan pekerjaan di dalam negeri semakin terbatas, terutama bagi perempuan-perempuan yang tak terdidik. Efek dari ini semua adalah banyaknya Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri memperoleh pekerjaan pada sektor pekerjaan non formal dan kasar. Banyak Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang bekerja sebagai buruh, pembantu rumah tangga dan sejenisnya.

Persoalan Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri semakin kompleks karena banyak saudara-saudara kita ini yang sedang bermasalah dengan hukum bahkan sudah ada yang dihukum mati. Alangkah baiknya jika dalam pemerintah kali ini yang kebetulan menteri tenaga kerjanya adalah perempuan mampu menyelesaikan persoalan ini dengan langkah nyata.

Persoalan kesetaraan perempuan dan laki-laki juga masih tersaji nyata pada besaran upah rata-rata antara laki-laki dan perempuan. Rata-rata upah buruh laki-laki lebih tinggi dibanding rata-rata buruh perempuan. Upah buruh laki-laki adalah sebesar 2,95 juta per bulan dan upah buruh perempuan adalah sebesar 2,27 juta per bulan.

Rendahnya upah buruh perempuan dibandingkan dengan upah buruh laki-laki ini merata di semua sektor. Pada sektor pertanian rata-rata upah buruh laki-laki sebesar 1,93 juta sementara upah buruh perempuan sebesar 1,14 juta per bulan. Sektor pertambangan untuk laki-laki adalah sebesar 4,5 juta dan untuk perempuan adalah sebesar 3,15 juta. Sektor industri untuk laki-laki adalah sebesar 2,7 juta dan untuk perempuan adalah sebesar 2 juta. Adapun sektor keuangan untuk laki-laki sebesar 3,7 juta dan untuk perempuan sebesar 3,6 juta dan untuk sektor jasa upah laki-laki sebesar 3,4 juta sementara untuk perempuan adalah sebesar 2,4 juta (BPS, 2017).

Perbedaan besaran upah antara laki-laki dan perempuan ini memberikan gambaran bahwa di dunia kerja dengan pekerjaan yang sama masih ada kecenderungan perbedaan upah yang diterima antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan.

Sementara itu dari tujuh belas sektor pekerjaan, laki-laki mendominasi pada tiga belas sektor pekerjaan dan perempuan hanya mendominasi di empat sektor sisanya. Bahkan pada tiga sektor yang dikuasai laki-laki persentasenya lebih dari 90 persen. Sektor itu adalah sektor konstruksi sebesar 97,8 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 95,4 persen serta pertambangan dan penggalian sebesar 91,7 persen.

Empat sektor serapan tertinggi tenaga kerja perempuan adalah pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 66,8 persen, sektor jasa pendidikan adalah sebesar 60,7 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 55,7 persen dan jasa lainnya adalah sebesar 53,6 persen (BPS, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 2017).

Beberapa poin di atas memberikan gambaran bahwa persoalan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih ada dan perlu dicari jalan keluarnya dengan kebijakan yang tepat.

Kita berharap bahwa meskipun kabinet kali ini terkesan lebih maskulin dan lebih patriarki namun itu semua tak menghalangi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan terciptalah kesetaraan gender yang lebih merata di Indonesia. Semoga.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya