Joker Main Mata: Penegak Hukum Lempar Batu

Pemerhati Demokrasi dan Konstitusi RI
Joker Main Mata: Penegak Hukum Lempar Batu 19/07/2020 942 view Opini Mingguan pixabay.com

Mungkin kita mengenal semboyan hukum yang berbunyi “Fiat justitia ruat coelum." Artinya, tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Runtuhnya hukum salah satunya ditandai dengan bersatunya dua kekuatan besar yakni, pemerintah dan pengusaha. Dalam pandangan baru, hukum akan runtuh apabila aparat (penegak) hukum main mata dengan maling, perampok, koruptor, dan sebutan lainnya.

Itu sebabnya, dalam hukum tata negara, kita mengenal istilah pembagian kekuasaan. Kekuasaan dibagi menjadi tiga lembaga yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam praktiknya, pembagian kekuasaan bisa dibagi menjadi lima dan delapan. Di lain sisi, konsep negara hukum tidak bisa dilepaskan adanya keinginan untuk membatasi penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (abuse of power, abuse de droit).

Kaitannya dengan maling main mata dengan penegak hukum itu bisa kita lihat akhir-akhir ini yakni, penegak hukum saling lempar kesalahan dalam kasus Joko Tjandra. Pasalnya, kasus Djoko Tjandra alias "Joker" yang terjerat kasus cessie Bank Bali pada tahun 1999 kemudian diusut hingga Joker kabur ke luar negeri pada tahun 2009 akan tetapi, pada bulan Mei kemarin ia berada di Indonesia.

Keberhasilannya dalam kembali ke Indonesia, sejauh pengamatan penulis, tak akan mungkin bisa dengan mudah kembali ke Indonesia jika tanpa ada bantuan dari aparat setempat. Tak ayal jika di kemudian hari diketahui bahwa kehadirannya "menelan korban". Korbannya cukup beragam mulai dari lurah hingga jenderal polisi. Ini menjelaskan bahwa, maling asyik main mata dengan penegak hukum.

Sayangnya, kongkalikong antara Joker dan oknum penegak hukum tersebut tak mendapat ganjaran yang setimpal. Hal ini sebagaimana dilansir oleh Kompas, 18/7, ketiga anggota polisi tersebut dimutasi karena diduga melanggar kode etik.

Peristiwa tersebut tentu menyayat kepercayaan publik terhadap para penjaga keadilan yakni, penegak hukum. Atas peristiwa tersebut menarik melihat bagaimana sebagian aparatur sipil negara (ASN) seperti Lurah Grogol Selatan hingga penegak hukum seperti satu perwira berpangkat Irjen dan dua lainnya menyandang bintang 1 (satu) alias Brigjen acap kali main mata dengan maling-maling berdasi.

Terlepas dari kesengajaan membantu buronan atau sebatas keteledoran koordinasi antarinstansi, fakta membuktikan bahwa keleluasaan buronan kasus hak tagih Bank Bali atau Joker ini bisa mengakses layanan publik seperti pembuatan KTP dan paspor. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana seharusnya hukum atau bahkan penegakan hukum itu bersikap pada maling berdasi?

Meminjam bahasanya Jimly Asshiddiqie (2007), idealnya, hukum dijadikan sebagai panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Sebab, dalam istilah Satjipto Rahardjo (2009), hukum itu dibentuk untuk manusia bukan malah sebaliknya. Artinya, hukum tak memandang kelas.

Pandangan tersebut memberikan pemahaman bahwa tidak ada perbedaan antara penguasa atau pun pejabat dan rakyat. Dalam kacamata hukum semuanya adalah sama dan berhak memperoleh keadilan dan kesejahteraan yang sama. Sehingga, dapat dikatakan bahwa semua orang harus tunduk kepada hukum.

Kaitannya dengan kasus Joker, hukum seakan sudah tak lagi berada di jalannya, jika memang tidak mau dikatakan hukum dikibuli oleh oknum penegak hukum. Hal ini dapat dilihat bagaimana lurah melayani kepentingan langsung Joker dalam melakukan pembuatan e-KTP. Di samping, pihak imigrasi juga bisa menerbitkan paspor dengan mudah tanpa mengenal sosok Joker.

Oleh karena itu, kasus Joker ini terbilang unik. Pasalnya, sedari tahun 1999 saat kasus cessie Bank Bali diusut hingga Joker kabur ke luar negeri pada tahun 2009 dan desas-desusnya pun ikut lenyap. Akan tetapi, pada tahun 2020 ini tiba-tiba nama Joker kembali mencuat ke permukaan.

Mencuatnya kasus Joker ini, jika ditelusuri, ada faktor yang melatarbelakanginya yakni, keterlibatan ASN hingga (oknum) polisi. Ironisnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sebagaimana dilansir dari Tempo, 30/6, membantah bahwa Joko Tjandra sudah berada di Indonesia sejak tiga bulan yang lalu atau sejak April 2020.

Aneh bin ajaibnya, pada tanggal 27 Juni kemarin, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku mendapatkan informasi bila Joker sudah berada di Indonesia, bahkan sudah 3 bulan lamanya. Di samping, pada 8 Juni kemarin Lurah Grogol terlibat dalam penerbitan e-KTP Joker. Penerbitan tersebut dilakukan hanya dengan bermodalkan foto KTP lama dan Kartu Keluarga (KK) Djoko Tjandra.

Di samping itu, dengan tertangkap basah ketiga oknum polisi yang turut bertanggung jawab atas terbitnya surat jalan untuk Joker. Ini menunjukkan bahwa dalam tubuh lembaga penegak hukum sedang tidak baik-baik saja. Tak ayal apabila Joker bebas keluar masuk Indonesia.

Peristiwa tersebut, sungguh tak dapat disangkal lagi bahwa Joker memang asyik bermain mata dengan penegak hukum.

Berkaca pada kasus ini, masing-masing lembaga (penegak hukum) tidak saling menunggu apalagi saling lempar batu, tetapi saling jemput bola. Oleh karena itu, evaluasi yang kredibel itu penting guna dapat mengungkap siapa saja aktor yang terlibat dalam kasus Joker. Selain mengungkap, juga perlu diberikan sanksi tegas. Tapi, bukan sanksi sekedar copot jabatan dan kemudian memutasinya. Ini tak ada bedanya, hukum masih menoleransi para oknum.

Jika menoleransi, hanya dengan dicopot dari jabatanya, tidak dipecat atau tidak dipidana maka, jangan heran apabila Joker selanjutnya akan muncul dan pada gilirannya, keberadaan Joker-joker ini akan meruntuhkan bangunan hukum yang ada.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya