Implikasi Kebijakan Perdagangan Global pada Sumber Daya Alam dan Lingkungan

MAHASISWA
Implikasi Kebijakan Perdagangan Global pada Sumber Daya Alam dan Lingkungan 02/01/2024 188 view Ekonomi depositphotos.com

Ketika kita memasuki era perdagangan global yang semakin terintegrasi, perbincangan intens muncul tentang dampak lingkungan yang terkait dengan kebijakan perdagangan internasional. Dibalik pertumbuhan ekonomi yang signifikan, muncul pertanyaan mendasar, sejauh mana kebijakan perdagangan turut serta dalam meningkatkan tekanan terhadap lingkungan global?

Artikel ini bertujuan untuk membahas dilema yang dihadapi pasar global, memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai implikasi kebijakan perdagangan terhadap ekosistem. Mulai dari eksploitasi sumber daya alam hingga emisi karbon, kita akan menggali dampak nyata yang tersembunyi di balik perdagangan internasional.

Pengaruh kebijakan perdagangan terhadap lingkungan dapat diamati dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah penggunaan sumber daya alam. Beberapa negara cenderung mengekspor barang dengan tingkat konsumsi energi dan sumber daya yang tinggi, meningkatkan tekanan lingkungan pada negara penerima. Dalam dinamika perdagangan global, ada ketidaksetaraan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Negara-negara yang memiliki akses ke sumber daya alam melimpah sering menjadi pemasok utama, namun seringkali memberikan dampak lingkungan yang besar.

Di sisi lain, negara-negara yang bergantung pada impor mungkin mengalami tekanan lingkungan tanpa memiliki kendali penuh atas eksploitasi sumber daya mereka.

Selain itu, pasar global juga berperan dalam peningkatan emisi karbon, terutama melalui transportasi barang secara internasional. Isu global lingkungan menciptakan dilema bagi negara berkembang, memaksa mereka memilih antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Komitmen terhadap isu lingkungan dapat dilihat dalam hasil konferensi Stockholm dan KTT Bumi, serta pengimplementasian dalam undang-undang nasional. Meskipun demikian, struktur ekspor Indonesia yang didominasi oleh produk berbasis sumber daya alam seperti plywood dan tekstil bertentangan dengan kekuatan ekonomi negara maju yang dapat menghindari eksploitasi sumber daya alam mereka.

Barry C. Field, seorang ekonom menjelaskan kesulitan yang dihadapi negara berkembang dalam mengejar standar kualitas lingkungan negara maju karena potensi penurunan pendapatan dan kapasitas terbatas untuk mendukung penduduk mereka.

Tuntutan negara maju terhadap standardisasi lingkungan telah menyebabkan biaya tambahan dalam produksi, terutama bagi industri yang berbasis pada sumber daya alam atau berpotensi mencemari lingkungan.

Beberapa industri beralih ke negara berkembang yang memiliki standar lingkungan yang lebih rendah, mengurangi beban biaya. Pada tahun 1980-an industri pestisida dari negara maju mengalir ke negara berkembang, menciptakan "dirty industries." Meskipun industri seperti kimia, logam, minyak, dan tekstil memberikan dampak pencemaran yang signifikan, upaya untuk menanggulangi masalah ini masih dihadapkan pada tantangan, terutama di industri kotor.

Kesadaran akan isu lingkungan yang semakin meningkat, terutama setelah KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, menegaskan pentingnya langkah-langkah konkrit dalam mengatasi tantangan global terkait lingkungan dan pembangunan. Agenda 21, sebagai landasan untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan panduan tindakan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Namun, meskipun komitmen global telah diakui, realitasnya menunjukkan bahwa kondisi lingkungan global cenderung mengalami penurunan, sementara masalah ekonomi dan sosial juga berkembang dalam arah yang tidak diinginkan. Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, negara berkembang dihadapkan pada tantangan serius. Konflik kepentingan antara negara maju dan berkembang terus menjadi kendala khususnya dalam konteks liberalisasi perdagangan. Faktor lingkungan dianggap sebagai hambatan oleh negara maju, terlihat dari praktik ecolabelling, penerapan ISO 14000, dan produk ramah lingkungan lainnya, dengan dalih tekanan konsumen. Prinsip "national treatment" dalam mekanisme WTO memberikan kewenangan kepada negara pengimpor untuk menolak produk dari negara lain dengan alasan persyaratan ketat di negaranya.

Tak hanya itu, kekhawatiran terkait relokasi industri dan arus investasi dari negara maju ke negara berkembang menjadi isu serius. Negara berkembang, untuk menghindari persyaratan lingkungan yang lebih ketat di negara maju, dapat menjadi "pollution havens" atau tempat pembuangan polusi. Dalam konteks ini, dilema antara kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi semakin menjadi tantangan yang nyata. Kesulitan negara berkembang dalam mengejar standar kualitas lingkungan yang diterapkan oleh negara maju, seperti yang diungkapkan oleh Barry C. Field, ekonom, menambah kompleksitas dinamika ini. Potensi penurunan pendapatan dan kapasitas terbatas untuk mendukung penduduk menjadi kendala yang sulit diatasi.

Seiring dengan kompleksitas ini, muncul sebuah pandangan yang lebih luas dalam kerangka etika lingkungan hidup. Ada tiga prinsip normatif yang menjadi dasar filosofis untuk mengimplementasikan etika lingkungan. Pertama, prinsip keadilan lingkungan, yang terdiri dari distributive environmental justice yang menitikberatkan pada pemerataan kebaikan dan tanggung jawab bersama, serta participatory environmental justice yang menfokuskan pada upaya memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Kedua, prinsip keadilan terintegrasi, berusaha untuk memperjuangkan hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan bagi seluruh individu. Ketiga, prinsip penghormatan terhadap alam, yang menjunjung tanggung jawab terhadap konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Etika lingkungan hidup muncul dari pemikiran filsafat yang mengeksplorasi aspek keadilan terhadap binatang dan alam secara menyeluruh. Pendekatan kosmopolitanisme dan komunitarianisme mengelaborasi etika lingkungan hidup sebagai tanggung jawab bersama masyarakat global, sementara pandangan ini juga mencakup aspek politik, ekonomi, ilmu pengentahuan alam, dan literatur.

Dalam era globalisasi ekonomi, tantangan etika lingkungan hidup semakin kompleks. Sumber daya alam dieksploitasi dalam rantai ekonomi global, dan kapitalisme global memperlakukan alam sebagai objek komoditas, menciptakan ketidakseimbangan dan asimetri kekuasaan yang mendorong eksploitasi. Ini menjadi landasan bagi beragam gerakan yang menyoroti perlindungan lingkungan dalam kebijakan pembangunan, mengedepankan inklusivitas dalam lingkungan, mengakui multikulturalisme, dan menerapkan prinsip keadilan lingkungan pada konteks etika lingkungan hidup.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya