Hukum Penanggulangan Penyerobotan Tanah di Indonesia

Alumni Magister Hukum FH Universitas Islam Indonesia & Praktisi Hukum
Hukum Penanggulangan Penyerobotan Tanah di Indonesia 18/04/2022 69 view Hukum 99.co

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan salah satu unsur dalam segala aktivitas kehidupan manusia. Semua aktivitas kehidupan manusia di dunia ini memerlukan tanah. Sebagai sumber daya alam, tanah memliki nilai ekonomi dan fungsi sosial, sehingga kebijakan pertanahan haruslah merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari kebijakan pembangunan nasional.

Maraknya tindakan penyerobotan tanah telah menimbulkan kerugian yang tidak kecil. Memang tidak mungkin dapat menaksir secara pasti berapa besar kerugian yang diderita oleh masing-masing pihak. Akan tetapi penegakan hukum diharapkan mampu menanggulangi tindakan tersebut.

Penyerobotan tanah pada umumnya karena 2 (dua) hal, yaitu (1) perampasan secara paksa hak-hak tanah yang dulu dimiliki masyarakat oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN sehingga masyarakat mencari cara tersendiri dalam memperjuangkan pengembalian hak atas tanahnya dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pemaksaan, di antaranya melakukan penyerobotan tanah; (2) pemilik hak atas tanah melakukan penelantaran tanah, seperti tidak melakukan penguasaan, pemanfaatan hak atas tanahnya, tidak menjaga tanda batas hak atas tanahnya sehingga melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan tidak melaksanakan fungsi sosial tanah, sehingga hak atas tanah yang dimilikinya dikuasai oleh orang lain.

Salah satu contoh kasus penyerobotan tanah terjadi di Kabupaten Lumajang, di mana Hak Guna Usaha Nomor 01/Bades atas nama PTPN XII (Persero) seluas 1.044 Ha telah dikuasai oleh masyarakat petani penggarap. Menurut masyarakat sebelum masyarakat menggarap, tanah milik PTPN XII (Persero) tersebut dibiarkan terlantar atau tidak dirawat. Oleh karena itu masyarakat atas keputusan Kepala Desa berinisiatif untuk melakukan penguasaan atas tanah a quo. Hal ini yang menjadi akar masalah sengketa antara PTPN XII dengan masyarakat setempat. (Risano Rediale. Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha PTPN XII Perkebunan Oleh Masyarakat Penggarap Dalam Masa Permohonan Perpajangan Hak. Jurnal Hukum, h.4.).

Aktivitas penyerobotan tanah oleh masyarakat mempunyai dimensi yang begitu luas, pada dasarnya adalah pencerminan dari dinamika kolektif (collective dynamics) atau perilaku kolektif (collective behavior). Salah satu basis komponen adanya suatu dorongan/pemicu yang disebabkan oleh kelayakan fasilitas dan situsional. Kelayakan fasilitas berupa suatu hal yang menstimulasi/mendorong dinamika kolektif atau perilaku kolektif. Dalam hal ini berupa penyerobotan tanah.

Penyerobotan tanah sendiri dapat diartikan dengan perbuatan yang mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan cara melawan hukum, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, selalu para Penyidik menggunakan Pasal 167 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan: Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sehingga Pasal 167 KUHP dikategorikan sebagai pasal yang mengatur tentang Penyerobotan Tanah.

Selanjutnya apabila ternyata penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh tersangka dengan maksud menguasai kemudian menjual atau menukarkan, kepada pihak lain, maka si tersangka (penyerobot) oleh Penyidik dapat diancam melalui pasal 385 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, di mana: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Berdasarkan penelitian-penelitian hukum yang telah ada, kasus penyerobotan tanah ternyata selalu diikuti dengan tindak pidana lainnya sebagaimana diatur di dalam KUHP, bentuk-bentuknya antara lain: tindak pidana pengrusakan barang, pembakaran alat-alat produksi, bangunan dan asset kantor maupun pabrik, penebangan tanah tumbuh milik perusahaan, tindak pidana penganiayaan, pembunuhan, tindak pidana pencurian dan tindak pidana pengekangan kebebasan (penyendaraan) seseorang, baik terhadap buruh, mandor maupun karyawan. (Sunarto, 2007, Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah, Bandar Lampung: Universitas Lampung, h.3).

Dengan demikian dapat dikemukakan, dalam penyerobotan tanah dapat terjadi beberapa perbuatan (tindak pidana) yang masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing perbuatan tersebut tidak ada hubungan antara perbuatan yang satu dengan lainnya (meedaadse samenloop), misalnya pelaku melakukan perbuatan penyerobotan tanah, disertai dengan pembunuhan atau penganiayaan, penyanderaan, pencurian, perusakan, dan pembakaran. Demikian pula pelaku yang melibatkan lebih dari satu orang, sebagaimana menurut ajara penyertaan (deelneming). Oleh karena itu bentuk penanggulangan penyerobotan tanah wajib dirumuskan.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, melalui penulisan opini hukum ini, penulis menawarkan bentuk penanggulangan tindak pidana penyerobotan tanah di Indonesia menjadi 2 (dua) bagian: (1) Penanggulangan Penyerobotan dengan upaya non penal dan (2) Penanggulangan Penyerobotan Tanah dengan Upaya Penal.

Penanggulangan penyerobotan tanah dengan upaya non penal ditawarkan melalui gagasann pemikiran yang dikemukakan oleh Nurhasan Ismail yang disebut sebagai sistem hukum pertanahan yang “prismatic”. Arah sistem hukum pertanahan prismatic ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan mendorong kemajuan perekonomian melalui penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah namun tetap memberikan perhatian terhadap kelompok-kelompok yang lemah secara sosial-ekonomi-politik dengan memberikan akses kepada mereka yang mempunyai tanah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sistem hukum pertanahan prismati mendasarkan pada prinsip hukum tertentu sebagai dasar pengembangan kebijakan pertanahan yaitu: (1) prinsip keberagamaan hukum dalam kesatuan yang menekankan terhadap perbedaan hukum yang terdapat dalam masyarakat dalam bidang pertanahan (2) prinsip persamaan atas dasar ketidaksamaan, prinsip ini menekankan bahwa untuk mewujudkan adanya persamaan secara sosial ekonomi, negara harus ada dalam bentuk intervensi terhadap masyarakat ekonomi lemah, (3) prinsip mengutamakan keadilan dan kemanfaatan di atas kepastian hukum, prinsip ini menekankan bahwa mewujudkan pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah merupakan kebijakan yang lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. (4) prinsip diferensiasi fungsi dalam keterpaduan, prinsip ini menekankan bahwa di satu sisi pembagian kewenangan di antara instansi pemerintah merupakan suatu kebutuhan untuk terjadinya efektivitas pencapaian tujuan bersama.

Gagasan sistem hukum pertanahan prismatik menitikberatkan pada penataan dan penguasaan tanah yang berkeadilan jika masyarakat masing-masing sudah memiliki hak atas tanah. Sangat dimungkinkan tindakan-tindakan penyorobotan tanah dapat ditanggulangi atau bahkan ditiadakan. Gagasan ini sejalan dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch yang mana tujuan hukum itu harus dapat menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun dari ketiga komponen itu, keadilan merupakan komponen penting dari tujuan hukum itu sendiri. Maka jika dikaitkan dengan kajian dalam tulisan ini, maka keadilan dalam bidang pertanahan menjadi suatu hal yang sangat krusial.

Selanjutnya penanggulangan penyobotan tanah melalui upaya penal, penanggulangan penal didasarkan pada sistem hukum pidana yang mengfungsikan sanksi pidana menciptakan aspek pencegahan dan aspek penindakan. Hukum pidana dengan sanksi berupa pidana, memang bukanlah sarana terbaik dan pertama untuk menanggulangi masalah penyerobotan tanah. Jika hukum pidana terpaksa digunakan, harus diperhitungkan batas-batas penggunaannya. Dan untuk itu pencegahan harus ditujukan kepada perbuatan orang-orang yang secara potensial dapat menimbulkan masalah penyerobotan tanah.

Hukum pidana dengan sanksi berupa pidana, memang bukanlah sarana terbaik dan pertama untuk menanggulangi masalah penyerobotan tanah. Jika hukum pidana terpaksa digunakan, harus diperhitungkan batas-batas penggunaannya. Dan untuk itu pencegahan harus ditujukan kepada perbuatan orang-orang yang secara potensial dapat menimbulkan masalah penyerobotan tanah.

Bertolak dari pemikiran di atas, maka untuk melakukan penanggulanan penyerobotan tanah dengan upaya penal, terlebih dahulu harus diidentifikasi kemudian dilakukan internalisasi hukum pidana terhadap faktor-faktor perbuatan pidana lain yang berpotensi menimbulkan dampak sengketa tanah yang berlanjut menjadi kejahatan penyerobotan tanah.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya