HRS dan Populisme Islam

Akademisi dan Peneliti
HRS dan Populisme Islam 22/11/2020 1875 view Politik fajar.co.id

Pasca gerakan 414 pada November 2016, hingga kelanjutannya 212 pada bulan Desember, memperlihatkan gelombang protes massa Islam yang tergabung dalam aliansi GNPF-Ulama (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama) yang membanjiri ibu kota. Aksi protes tersebut muncul sebagai respon terhadap penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Setidaknya, berdasarkan klaim panitia aksi, terdapat 200 ribu hingga 2 juta massa yang berpartisipasi dalam aksi pertama  dan aksi kedua.

Secara sosiologis, fenomena tersebut melahirkan sebuah diskursif; populisme. Habib Rizieq Shihab, pendiri sekaligus pemimpin Front Pembela Islam, pengorganisir dan aktor intelektual Aksi 414 dan 212, secara de facto dideklarasikan sebagai pemimpin gerakan Islam populis tersebut. Artikel ini secara eksplisit akan membahas relasi kepemimpinan Habib dan gejala populisme Islam di Indonesia.

Kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia setelah 3,5 tahun berada di Arab Saudi disambut haru biru oleh para pendukungnya di Jakarta. Massa berjubah putih memenuhi Bandara Soekarno-Hatta hingga Tol Jakarta. Reaksi penyambutan tesebut disebabkan oleh beredarnya beragam opini yang mengecilkan dan merendahkan potensi kepemimpinan Habib Rizieq Shihab sebagai pemimpin massa (baca; umat).

Selain itu, sebelum kepulangannya ke Indonesia, menkopolhukam, Mafud MD, mengeluarkan pernyataan provokatif yang, misalnya, mengatakan bahwa Habib Rizieq bukanlah orang suci dan tidak memiliki banyak pendukung. Bagi penulis, setidaknya, dalam fakta kepulangannya ia disambut luar biasa oleh banyak pendukung dan para simpatisan. Kita tidak bisa membuat simplifikasi terhadap kepemimpinan karismatik Habib Rizieq dan peranannya dalam kontestasi politik nasional.

Populisme Islam

Populi secara harfiah berarti rakyat atau yang biasa kita artikulasi sebagai populasi. Menurut Laclau, dalam On Populist Reason (2005), populisme adalah sebuah perangkat analisis ekonomi-politik untuk mendeskripsikan berbagai pandangan mengenai sebuah gerakan politik, namun secara umum, para pakar mendefinisikan populisme sebagai pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut kepentingan rakyat yang sering kali dilawankan dengan kepentingan suatu kelompok yang disebut elit. Bagi Laclau, populisme mengandaikan pergerakan lintas kelas yang tidak terdikotomi berdasarkan garis spektrum politik tertentu.

Gejala populisme, berdasarkan keterangan Prof. Hamdi Muluk pakar psikologi Universitas Indonesia, berorientasi menjangkiti warga di negara-negara yang belum makmur, baik yang berbasis agama, ras, suku, atau bentuk kelas tertentu.

Ketidakpastian kesejahteraan tersebut mendorong warga negara mencari pegangan pada narasi populisme. Seperti Prof. Hamid Muluk dan Ari A. Pradana memberi keterangan lain; “..kelompok-kelompok Islam populis, lebih mirip koalisi longgar antara kelompok miskin kota yang tergabung dalam grup-grup vigilant, kelas menengah relijius, dan beberapa elit pemuka agama, tokoh politik serta bisnis.”

Seperti keterangan Prof. Hamid dan Ari Pradana, populisme Islam di Indonesia mengakomodir kepentingan lintas kelas. Tidak hanya kelompok miskin dan kaum marjinal perkotaan, namun terafiliasi pula kelas menengah muslim, para intelektual, politisi, dan purnawirawan tentara yang dapat kita dapati selama demonstrasi GNPF-U pada 414 dan 212 berlangsung di Jakarta.

Menariknya lagi, dalam pidato kepulangannya di Petamburan, Habib Rizieq, justru menerima dukungan dari kelompok-kelompok non-muslim, buruh, mahasiswa, dan kelompok progresif dalam rangka meminta Rizieq memimpin oposisi. Agenda tersebut mengamplifikasi wacana cross-cutting loyalities yang semakin melebar.

Terdistorsinya dikotomi dalam sepktrum politik tersebut bukan sesuatu yang mengherankan bagi populisme. Di Amerika, gerakan Occupy Wall Street diartikulasi sebagai gerakan populis, akibat kerjasama antara kelompok kiri dan kanan yang mengajukan kritik terarah kepada politik arus-utama.

Di Amerika Serikat, populisme diidentifikasi sebagai perjuangan akar rumput. Sebaliknya, di Eropa, populisme merupakan hasutan dan kebencian terhadap kelas sosial tertentu. Sedangkan di Indonesia, populisme didominasi oleh identitas kultural; agama. Sebab terjadi kekosangan ruang dan ketiadaan narasi alternatif yang datang dari agenda politik progresif atau populisme kiri.

Populisme Islam yang belakangan mengisi ruang publik kita adalah populisme yang memonopoli aspek mayoritarianisme; “demi umat muslim Indonesia”, “demi kepentingan rakyat Indonesia”. Populis tidak berarti yang banyak melawan yang sedikit, atau sebaliknya. Populisme ralatif anti-pluralis, karena klaim kebenaran bahwa hanya mereka yang merepresentasikan masyarakat. Ihawal bahwa hal tersebut dianggap mendiskreditkan kelompok Islam lainnya, kelompok arus-utama seperti NU dan Muhammadiyah justru tidak mengajukan wacana populis tandingan untuk merebut aspirasi publik.

Atau wacana populis kelompok kiri yang, sebetulnya, secara akseologis memiliki irisan dengan gerakan populisme; farmer’s Alliance (Aliansi Petani) dan People’s Party (Partai Rakyat). Di Russia ada kelompok Narodniki yang anggotanya adalah kalangan intelektual yang menginginkan petani Rusia dan komune pedesaan sebagai model negara secara keseluruhan. Perjuangan populis awal selalu berkorelasi dengan perjuangan akar rumput demi reformasi agraria, keadilan struktutural, redistribusi alat produksi, revolusi sosial, dan lain-lain.

Bagi Mouffe (2005), salah satu cara melawan populisme kanan, atau dalam konteks Indonesia, secara spesifik, populisme Islam, adalah dengan memberi jawaban progresif atas tuntutan mereka dan mengartikulasikan jawaban tersebut ke arah demokrasi yang radikal. Strategi politik tersebut disebut oleh Mouffe sebagai populisme kiri. Tujuannya adalah membangun kesadaran kolektif. Bila musuh populisme Islam adalah elitisme kekuasaan, asing, dan aseng. Maka musuh dari populisme kiri hari ini seharusnya adalah oligarki.

Daftar Pustaka
Laclau, Ernesto. 2005. On Populist Reason, London: Verso.
Mouffe, Chantal. 2005. On The Political, London: Routledge.

 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya