Hoaks Pandemi dan Komunikasi Publik

Hoaks Pandemi dan Komunikasi Publik 19/07/2021 215 view Opini Mingguan theeagle.com

Pada Piala Eropa kemarin kita telah melihat masyarakat Eropa berbondong-bondong menonton langsung pertandingan dari stadion. Lalu para pesohor kita pun beramai-ramai mengatakan bahwa pemerintah kita "lebay" dengan PPKM Darurat. Masih ditambah lagi aneka cuitan tentang Covid-19 mengada-ada, dan aneka teori konspirasi lainnya. Tak satu pun dari mereka menjelaskan bila negara-negara maju itu telah berhasil mencapai herd immunity (kekebalan kelompok) karena kedisiplinan. Baik disiplin protokol kesehatan maupun kebersediaan untuk divaksinasi. Rata-rata penduduk Eropa yang telah divaksin mencapai 70-80%. Sebentar lagi mereka akan hidup normal dan memulihkan ekonominya.

Dan kita di Indonesia tetap terjebak hidup di antara Infodemi dan Covidiots. Infodemi dan Covidiots menjadi istilah yang populer saat PPKM Darurat ini berlangsung. Betapa tidak, di samping penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat, penyebaran Infodemi, hoaks dan bertambahnya jumlah Covidiots juga tak kalah cepat. Ini yang menjadi keprihatinan besar bagi kita.

Mengapa, karena kita semua tahu, serta penelitian membuktikan, bahwa keberhasilan penanggulangan pandemi ini sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat. Tidak semata karena faktor pemerintah. Ketaatan akan bergantung pada sejauh mana masyarakat percaya akan suatu informasi. Dan kita semua tahu, kepatuhan masyarakat sangat terhambat dengan adanya berbagai hoaks dari Covidiots.

Bila dulu orang menghadapi wabah dalam kecemasan yang sunyi, tak tahu harus berbuat apa, yang kita hadapi kini justru berkebalikan. Kita berhadapan dengan aneka informasi yang justru membuat kita bingung harus berbuat apa. Infodemi, informasi berlimpah yang seringkali tak jelas asal usulnya, bahkan seringkali tak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah apalagi secara klinis. Sayangnya, kita hidup di masyarakat yang tak terlalu baik tingkat literasinya. Infodemi tersebut, bahkan banyak yang layak dikategorikan hoaks, tumbuh subur di masyarkat. Mengubur informasi resmi yang dikeluarkan lembaga resmi seperti pemerintah dan WHO. Informasi resmi yang jelas bisa dipertanggungjawabkan akhirnya kalah efektif dengan infodemi.

Pandemi Covid-19 ini menunjukkan bahwa penyebaran hoaks tidak ada kaitannya dengan tingkat kesejahteraan dan level pendidikan. Orang tidak menyebarkan hoaks karena mereka miskin atau bodoh, melainkan karena fakta dan akal pikir sudah kalah dibandingkan sentimen dan emosi.

Dalam tulisan Andina Dwifatma ‘Adu Hoaks di Media Sosial, Sebuah Normal yang Baru’ dikatakan bila orang tidak lagi mengonsumsi informasi dengan tujuan mencari tahu kebenaran sesuatu, melainkan mengonfirmasi apa yang sejak awal menjadi keyakinan sendiri. Di negeri sedigdaya Amerika, kita bahkan mendengar aneka teori konspirasi yang serba konyol dan membahayakan persatuan bangsa. Ini pun terjadi di Indonesia dan bisa jadi dalam taraf yang lebih parah yang makin marak saat pandemi memuncak akhir-akhir ini. Para penyebarnya, ataupun mereka yang mempercayainya itulah yang kemudian diberi predikat Covidiots.

Covidiot, penyatuan kata Covid dan idiot sedikit merujuk pada tingkat (maaf) kebebalan seseorang. Tingkat kebebalan orang-orang seperti ini juga bervariasi. Ada yang sama sekali tidak percaya terhadap keberadaan virus corona. Ada yang percaya, namun meyakini bahwa efek yang ditimbulkan tidak ada bedanya dengan flu atau demam biasa. Orang-orang ini sering ditemukan tidak menggunakan masker dan masih kerap berkerumun. Mereka akan sangat mengeluh pada aturan-aturan yang mengekang seperti physical distancing.

Ada juga Covidiots dengan kebebalan yang lebih parah lagi. Mereka yang menganggap pandemi Covid-19 ini sebagai konspirasi kelompok tertentu belaka. Kelompok tertentu ini dipercaya mengusung agenda terselubung demi kepentingannya menguasai dunia. Jangankan soal menaati protokol kesehatan, Covidiot jenis ini bahkan tak sungkan ‘berkampanye’ agar masyarakat turut percaya bahwa pandemi ini hanya akal-akalan.

Mereka mengumbar ketidakpercayaan mereka itu dengan cara menebar sensasi di media sosial agar menjadi viral. Sedihnya lagi, tidak sedikit dari mereka adalah para pesohor ataupun influencer. Masih ditambah dengan kelompok yang ‘mengail di air keruh’ karena berkepentingan bila pemerintah terlihat ‘gagal’. Sebagian orang, sialnya, mempercayainya karena seringkali kemasan yang digunakan pesohor itu lebih baik, atau menguatkan pikiran dangkal mereka. Ini semua menambah carut marut pandemi, menghambat pemulihan pandemi itu sendiri.

Melonjaknya angka positif Covid-19 di Indonesia sejak bulan Juli 2021, ditambah pemberlakuan PPKM Darurat sejak 3 Juli 2021, membuat Infodemi dan hoaks yang paling dominan adalah yang membahas tentang pembatasan mobilitas warga untuk menunjang physical distancing. Biasanya muaranya adalah ekonomi yang melemah. Masyarakat berpenghasilan harian terdampak luar biasa, dan ujung-ujungnya adalah hasutan bahwa pemerintah gagal.

Studi dari Chang pada 2020 menunjukkan bahwa keberhasilan penurunan angka terinfeksi Covid sangat tergantung kepatuhan masyarakat, terutama dalam penerapan pembatasan mobilitas. Bahkan Chang menyebutkan tingkat kepatuhan tersebut berperan hingga 80% untuk menentukan keberhasilan. Kepatuhan ini menjadi sulit terwujud dengan adanya hoaks dari para Covidiots.

Sebenarnya budaya Indonesia dapat menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap langkah-langkah pencegahan Covid. Masyarakat kita sangat komunal, gemar berkumpul, takut untuk melanggar tatanan sosial dan mudah digerakkan untuk bergotong royong. Dengan pendekatan yang tepat, mudah sekali menjadikan mereka patuh, meski di sisi lain, pendekatan yang tak tepat justru mengamplifikasi ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan protokol kesehatan secara eksponensial.

Mungkin pemerintah maupun lembaga-lembaga resmi hanya perlu memperbaiki komunikasi publik saja. Ada yang mengatakan pemerintah terlalu mengandalkan influencer di media sosial. Ini wajar sebenarnya, sebab penelitian Wendratama (2020) menunjukkan bahwa masyarakat mengandalkan media sosial untuk mendapat informasi terkait Covid-19 yaitu WhatsApp (16,7%), Twitter (13,5%), dan Facebook (9,1%). Dalam penelitian tersebut, hoaks terbesar diperoleh dari WhatsApp (78,5%) dan diikuti Facebook (12,5%). Ini artinya media sosial memang memiliki peran paling besar sebagai sumber informasi.

Pemerintah perlu untuk masuk ke kanal-kanal media sosial yang digemari masyarakat. Masuk di sini artinya pemerintah bukan sekadar mengunggah informasi, tetapi juga menggugah informasi dengan cara-cara yang digemari masyarakat. Mengapa, karena masyarakat lebih memilih menonton wawancara Deddy Corbuzier di kanal YouTube daripada menyimak kanal resmi pemerintah dengan topik serius serta bahasa yang formal. Singkatnya, pemerintah harus mulai mengadaptasi cara-cara populer. Bila perlu menggunakan influencer yang digemari masyarakat.

Ada satu faktor lagi yang berpengaruh dalam penyebaran informasi di Indonesia, yaitu tingkat relijiusitas masyarakat yang tinggi. Pemuka agama selalu mendapat tempat penting sebagai sumber informasi. Dan seperti kita tahu, sayangnya tak semua pemuka agama bersepakat tentang bahaya pandemi ini, bahkan tak sedikit yang percaya teori konspirasi. Menganggap pemerintah mengada-ada dan menghembuskan berita bahwa pemerintah sentimen terhadap agama. Masih banyak pula pemuka agama yang tetap melangsungkan kegiatan keagamaan dengan tak memperhatikan protokol kesehatan dan aturan physical distancing. Bahkan menggembar-gemborkan untuk tidak ikut vaksinasi.

Mungkin pemerintah perlu membuka dialog serius pada pemuka agama yang punya cukup banyak massa namun percaya dan rajin menghembuskan berita negatif ataupun teori konspirasi. Bila perlu menindak tegas. Bukankah keselamatan umum harus menjadi hukum yang utama? Setidaknya mempertemukan mereka pada pemuka agama lain yang mumpuni secara keilmuan untuk menjelaskan kedaruratan pandemi ini. Siapa tahu mereka akan berubah pikiran, melunak, bahkan membantu menyebarkan berita-berita yang benar dan inspiratif.

Sebagai negara demokrasi, pilihan-pilihan langkah totaliter pemerintah tentu tak kita inginkan. Masyarakat lebih baik didorong untuk lebih proaktif dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Mulai dari yang paling sederhana seperti taat prokes, mengurangi mobilitas, dan mengikuti informasi-informasi yang terpercaya saja. Di sinilah saatnya pemerintah untuk lebih tegas menindak pelaku-pelaku penyebar infodemi negatif, hoaks ataupun berita yang mengundang keresahan, dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Serta di pihak lain, pemerintah agar lebih aktif pula memperbaiki komunikasi publiknya. Mengunakan cara-cara yang lebih efektif untuk menjangkau masyarakat yang jauh lebih luas, mengatasi kendala literasi rendah di masyarakat.

Masyarakat Eropa dan masyarakat negara maju lainnya segera akan memulai hidup normal. Memacu kembali ekonominya. Sedang masyarakat kita tanpa kedisiplinan dan kerja sama semua pihak, hanya akan mencapai herd stupidity (kebebalan kelompok). Membuat kita, tanpa kesadaran keras untuk bangkit, hanya akan semakin terpuruk. Terpuruk dari segi kesehatan maupun ekonomi. Maukah kita mengalami hal itu? Bila tidak, inilah saatnya kita patuh dan bangkit.

 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya