Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme

Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme 10/03/2020 909 view Ekonomi Flickr.com

Tak dapat dihindari lagi bahwa tidak ada satu negara pun yang membatasi diri dan berusaha melepaskan diri dari pergaulan Internasional.

Kemampuan ekonomi negara dan kepentingan pasar global serta aktus penetrasi produk turut membawa suatu negara pada lanskap hubungan internasional.

Neoliberalisme yang selalu inheren dalam globalisasi turut merubah demarkasi antar negara. Penyediaan komoditi dan modal tidak lagi memperhatikan sekat-sekat antar negara.

Fenomena neoliberalisme dalam globalisasi bergerak maju tak terbendung. Istilah neoliberalisme sendiri dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal yang mengacu pada filosofi ekonomi-politik akhir abad keduapuluhan.

Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui opsi-opsi politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi atau intervensi militer.

Hegemoni neoliberalisme dengan kuda globalisasi menerobos dan berusaha menghapus batas-batas antar negara. Aktivitas-aktivitas pasar lokal kemudian bermuara menjadi skala global, kehidupan ekonomi dan sosial politik pun turut berubah seiring menguatnya hegemoni neoliberalisme. Akibatnya sebagian aset khusus pasar lokal dimobilisasi ke dalam ekonomi global.

Hegemoni neoliberalisme kemudian melakukan ekspansi secara besar-besaran dari mengahapus sekat-sekat antar negara menuju mempersempit peran negara dalam pasar dan penentuan gaji pekerja serta masalah-masalah tenaga kerja.

Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas. Penyempitan ruang dan peran dari negara dalam pasar kemudian mengafirmasikan bahwa negara dan masyarakat merupakan instrumen dari politik pasar transnasional. Pasar, negara dan masyarakat berada dalam mata rantai dan diorganisasi secara transnasional. Ini menegaskan bahwa neoliberalisme mengamini logika “pasar yang berkuasa di atas kehidupan publik”.

Neoliberalisme sebagai diskursus sudah dikenal sejak tahun 1930an. Sebagai bagian dari perkembangan pemikiran ekonomi kapitalisme. Ketika teori pembangunan yang muncul dengan dalil sebagai opsi solutif atas krisis negara dunia ketiga mengalami kegagalan pasca-kolonial.

Istilah Dunia Ketiga sendiri muncul pada masa perang dingin untuk menyebut negara yang tidak memihak dengan NATO atau Blok Komunis. Sejak jatuhnya Uni Soviet dan akhir perang dingin istilah dunia ketiga diganti dengan negara berkembang dan negara terbelakang.

Kembali pada neoliberalisme sebagai diskursus ketika korupsi dan pemerintahan yang buruk serta rezim negara-negara dunia ketiga dilihat sebagai akar tunggal krisisnya kapitalisme. Dalam masa kejatuhan kapitalisme tersebut diskursus baru diciptakan untuk mereformasi sistem kapitalisme. Diskursus baru ini tidak jauh berbeda dengan sistem dan struktur kapitalisme. Diskursus baru tersebut dikenal dengan neoliberalisme dan dalam teori pembangunan diskursus ini menunggangi motor globalisasi sebagai sarana efisien dalam pasar global.

Diskursus neoliberalisme dengan mudah diterima secara luas sebagai sebuah dogma pembangunan ekonomi. Kemampuan neoliberalisme dalam menciptakan konsep serta kerangka tujuan yang mudah dipahami serta konsisten dalam mengatasi problem-problem dasar dalam pembangunan perekonomian. Tingkat inflasi, pertumbuhan, pasokan uang dan tingkat suku bunga adalah keunggulannya yang sederhana dalam indikator perekonomian.

Diskurus neoliberalisme bergerak secara masif dan dilaksanakan di negara-negara berkembang secara sukarela ataupun secara terpaksa.

Kondisi ekonomi negara berkembang, laju inflasi yang tidak stabil serta afiliasi politik memudahkan wacana ini diterapkan. Hadirnya neoliberalisme dalam negara berkembang memuat berbagai dalil konstruktif bahwa kehadiranya dapat memperbaiki problem perekonomian. Perjanjian dengan IMF dilakukan secara terpaksa karena membutuhkan pasokan devisa dalam mengatasi krisis perekonomian negara berkembang.

Hegemoni dan diskurus neoliberlisme mencengkram Indoonesia. Dinamika berbangsa dan bernegara Indonesia selama satu dekade terakhir tampak mengalami banyak perubahan yang mendasar. Yang paling kasat mata adalah adanya peningkatan kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam hampir semua aspek penting dari pengelolaan negara. Sebagian orang menyebutnya sebagai fenomena penguatan proses demokrasi. Proses ini pula yang antara lain diyakini bisa membawa perbaikan pada kehidupan ekonomi rakyat kebanyakan yang amat terpuruk akibat krisis. Sayangnya, perbaikan ekonomi tak kunjung terwujud seperti yang diharapkan.

Pemulihan dalam beberapa aspek ekonomi memang telah terjadi, namun dalam lingkup dan eskalasi yang manfaatnya tidak dirasakan secara berarti oleh mayoritas rakyat. Bahkan, perekonomian nasional belum bisa keluar dari ancaman akan terjadinya krisis ekonomi lagi dalam waktu dekat.

Kondisi yang demikian secara nyata telah memberi tekanan dan penyempitan ruang lingkup kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Jeratan utang luar negeri, kekayaan alam Indonesia yang dikuasai oleh orang kaya, eksploitasi kekayaan alam secara masif oleh negara-negara industri menambah tekanan pada perekonomian.

Jeratan utang luar negeri masih menghiasi wajah perekonomian Indonesia. Bahkah jerat utang luar negeri sudah lahir sejak akhir tahun 1967, yaitu sejak orde lama sejak sistem kapitalisme liberal di bawah kepemimpinan Suharto.

Seluruh akar krisis politik Indonesia melingkup dalam persoalan kedaulatan ekonomi Indonesia yang dicaplok melalui sistem utang luar negeri. Utang Luar negeri Indonesia pada akhir triwulan IV tercatat sebesar 403,3 miliar dollar AS atau setara Rp 5.538,9 triliun (kurs Rp 13.700 per dollar AS) (Kompas.com, 17 Februari 2020).

Negara Indonesia terus mengalami beban utang luar negeri. Bahkan dinilai gagal membayar utang luar negeri. Kegagalan ini kemudian dijadikan alasan oleh IMF dan Bank Dunia untuk mendikte Indonesia. Dunia mendikte ekonomi Indonesia melalui apa yang di sebut structural adjustment programs (SAPs). Ini adalah tetek bengek dari neoliberal yang dipaksakan oleh negara-negara industri melalui IMF dan Bank Dunia kepada negara-negara berkembang yang dililiti utang luar negeri yang tak terbayar termasuk Indonesia.

Kekayaan alam Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau telah menjadi fakta contra faktum. Pasalnya masih banyak manusia Indonesia terkungkung dalam masalah kemiskinan. Sebuah panorama kurang menarik dalam perekonomi Indonesia.

Dalam sumber lain, sekitar 190 juta dari 240 penduduk Indonesia masih hidup dengan nilai kurang dari 2 US Dollar per hari (sekitar Rp 26.000 per hari kalau nilai Tukar Dollar Amerika dan Rupiah: Rp. 13.000). Indonesia kaya tetapi miskin. Indonesia benar-benar hidup dalam fakta kontra faktum (Jebadu, 2019: viii).

Ada posisi argumentasi yang menegaskan bahwa neoliberalisme dapat membawa perbaikan pada perekonomian. Alih-alih memperbaiki malah mereduksi nilai-nilai pasar, alih-alih memberikan kebebasan individu dalam pasar malah terjadi dehumanisasi, alih-alih meminjamkan modal pada negara-negara berkembang malah melicinkan jalan bagi perusahaan-perusahaan swasta transnasional untuk megeksploitasi kekayaan alam secara masif. Eksploitasi secara masif dilanggengkan karena negara gagal membayar utang luar negeri.

Dalam dinamika perekonomian Indonesia yang masih dilanda badai krisis sebagai akibat amukan badai neoliberalisme, suatu harapan terbersit bahwa Indonesia mesti memperlihatkan dirinya secara menakjubkan. Setelah hegemoni dan wacana neoliberalisme mencekram bangsa Indonesia pun peran negara dipersempit dalam pasar serta kegagalan pasar dan bank dalam perekonomian, negara diharapakan untuk membantu pasar dan bank yang mengalami kegagalan. Negara mesti mengambil opsi penyelamatan, stimulus dan melakukan nasionalisasi terhadap berbagai sektor keuangan yang urgen.

Negara mesti kembali mendapatkan otonomi ekonomi dan politik dan kembali menerapkannya demi mewujudkan bonum commune. Indonesia mesti bebas dari cengkeraman neoliberalisme.

Saatnya Indonesia membebaskan diri dari belenggu neokolonialisme dalam bentuk regim neoliberal atau ekonomi pasar bebas. Indonesia mesti mengambil opsi membangun negara tanpa melalui pinjaman. Pun melakukan pinjaman mesti melalui dialog dan debat publik. Hegemoni neoliberalime mesti dibendung agar tidak akut dalam tubuh perekonomian Indonesia.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya