Feminisme Dan Konstruksi Sosial Kita

Founder Youth Democracy Forum
Feminisme Dan Konstruksi Sosial Kita 08/03/2020 2301 view Politik pixabay.com

Feminisme bukan mengenai bagaimana cara membuat wanita semakin kuat. Wanita sudah menjadi sosok yang kuat. Feminisme adalah cara merubah pandangan dunia untuk menerima eksistensi kekuatan tersebut (G.M Anderson).

Sebagai pengantar, untuk lebih menyempurnakan ikhtiar kita semakin dalam memahami makna dan tujuan dari emansipasi kelompok feminisme, perlu juga untuk memahami bentuk masyarakat patriarki sebagai pranata sosial yang relasional dan integral dengan kehadiran feminisme.

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.

Artikulasi masyarakat patriarki memberi privilage pada satu jenis gender dan mendiskreditkan gender yang lain, posisi yang tidak memberi equilibro dalam ranah sosial dan penguasaan peran sebagai subjek oleh laki-laki secara dominan.

ketimpangan, ketidakadilan, dan dominasi destruktif dalam pranata patriartki memiliki keabsahan, baik secara rasional maupun kebudayaan

Hal yang memungkinkan lahirnya gerakan feminisme sebagai bentuk resistensi perlawanan terhadap kondisi sosial yang timpang, diakibatkan oleh sistem sosial patriarki yang membenarkan dominasi gender atas gender yang lain. Dominasi tersebut menjadi landasan baik secara teoritis maupun praksis untuk mengabsahkan rasionalisasi domestifikasi kaum perempuan dalam ruang publik.

Kelahiran feminisme dipelopori oleh Perkumpulan masyarakat ilmiah untuk Perempuan, pertama kali didirikan di Middelburg, Belanda pada tahun 1785. Menjelang abad 19 feminisme lahir menjadi gerakan yang signifikan mendapat perhatian dari para perempuan di masyarakat Eropa. Pergerakan tersebut menandai kelahiran feminisme gelombang pertama. Tokoh-tokoh pahlawan perempuan di Indonesia yang kita kenal sebagai Raden Adjeng Kartini, Cut Nyak Dhien, dan Martha Christina Tiahahu adalah bagian yang satu dari ilham perkembangan gerakan feminisme.

Artinya, selain perlunya sikap kritis kita terhadap patriarki sebagai sistem sosial yang timpang, feminisme juga idealnya mendapatkan tempatnya sebagai diskursus intelektual di Indonesia karena tidak terpisah dengan antropologi kebudayaan bangsa kita.

Adanya tokoh-tokoh perempuan yang di samping dilabeli sebagai pahlawan, juga secara substansial merupakan tokoh feminisme, harusnya dikonstruksi sebagai legacy yang api perjuangannya harus terus dikobarkan. Namun sayang, seringkali semangat emansipasi kelompok feminis dikonstruksi sebagai upaya yang bertentangan dengan budaya dan agama. Hal semacam ini menjadi tidak relevan, sebab yang pertama, penolakan atas kehadiran feminisme di Indonesia adalah bertentangan dengan kondisi sejarah, yang kedua, keadaan sosial coba dikonstruk dengan dalil keagamaan, agama pada akhirnya tak lebih sebagai metode pembenaran argumentasi alih-alih berfungsi membebaskan masyarakat dari kondisi ketertindasan.

Kita tentu bertanya, apa yang salah dengan feminisme hingga acap kali kehadirannya dianggap sebagai masalah ? Apakah feminisme adalah sebuah bentuk pemberontakan atas kuasa laki-laki yang telah berabad-abad melegitimasi ketidakadilan gender sehingga perlu diwaspadai, atau feminisme sebagai upaya melembagakan kondisi yang egaliter ?

Saya setuju dengan dalil bahwa feminsme adalah gerakan yang coba memanusiawikan kembali basis konseptual kita tentang keadilan dan kesetaraan. Feminisme adalah post patriarki yang berusaha menyodorkan bobroknya pranata sosial kita, untuk tujuan yang mulia dan demi transformasi perabadan itu, maka tak hanya perempuan yang harusnya mengkonsumsi dan mendiskusikan buku-buku kritik patriarki, tetapi juga mesti dibaca dan didiskusikan pula oleh kelompok laki-laki agar sadar dengan kondisi yang timpang, kenapa demikian? Sebab dengan membaca buku-buku patriarki, akan sadar atas kondisi sosial kita yang mesti direvisi, bukan sebaliknya dilanggengkan.

Perempuan Dan Ruang Publik

Persoalan ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Indonesia.

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada 2017, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi. Sayangnya, besarnya populasi perempuan tidak pararel secara representasi.

Upaya untuk meningkatkan peran perempuan, pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR.

Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009.

Pembaharuan produk hukum yang berpotensi menghadirkan reformasi struktural kelembagaan politik  dan dapat menghadirkan kualitas kebijakan yang egaliter melalui berbagai mekanisme di diatas saling bertabrakan dengan realitas. Dari pada menerapkan secara substansial aturan tersebut, perempuan justru dimodifikasi dan dikapitalisasi sebagai figur yang dimanfaatkan agar mendapat keuntungan suara politik pada partai politik yang berkepentingan, ketimbang membekali dan memberi edukasi politik sehingga perempuan bisa survive dalam mengemban jabatan-jabatan politis.

Kuota 30% untuk kaum perempuan adalah bentuk yang memihak kondisi yang timpang secara gender, tetapi lagi-lagi, angka yang berbanding terbalik dengan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak setara dengan jumlah demografisnya. Justru laki-laki yang lebih mendominasi berbagai jabatan publik dan struktural politik.

Kekosongan peran perempuan dan minimnya kehadiran mereka dalam wilayah pengambilan public policy, tidak terlepas dari konstruksi yang telah lama menjadi baku dalam setiap kepala masyarakat. Sebagai contoh, perempuan diasumsikan tak memiliki kecakapan dalam memimpin, berpolitik, atau mensosialisasikan diri secara politis dalam ruang publik sebagai representasi masyarakat. Sentimen macam inilah, yang ikut berkonstribusi bagi kurangnya representasi perempuan pada wilayah pengambilan public policy dan mengakibatkan distruth pada kepemimpinan perempuan.

Lalu bagaimana dengan hubungan feminisme? Jelas, feminisme ingin menghadirkan tatanan sosial yang berpihak pada kondisi perempuan yang kurang mendapatkan hak dalam ruang publik. Feminisme ingin mendekonstruksi kembali cara kita memberi makna atas kelompok perempuan. Feminisme ingin melihat manusia sebagai manusia. Adagium yang pernah dikatakan oleh Seorang pemikir bernama Ahmad Wahib, menurutnya, manusia tak boleh dilabeli dengan apapun, sehingga tidak ada tembok yang memungkinkan lahirnya ketidakadilan. Kita harus melihat manusia sebagai manusia, terlepas dari agama, latar belakang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan gender. Manusia harus dilihat sebagai manusia, konstruksi pembebasan masyarakat dan feminsme adalah pararel, sebab hanya dengan melihat manusia sebagai manusia, kita bisa terlepas dari dogmatisme atas ketidakcakapan perempuan dalam berbagai hal.

Feminisme dan Kondisi sosial

kebudayaan yang kita ritualkan hingga abad 21 ini, harus direvisi, tanpa melenyapkan nilai yang terkandung. Feminisme harus diterima sebagai suatu bentuk peradaban. Ia melampaui pemaknaan kita yang seringkali aneh dan bertumpang tindih dengan maknawiah feminisme itu sendiri, hakikat sosial kita, dan keabsahan sosial kita masih perlu mendapat banyak kritik dari kelompok feminisme. Demi pembaharuan sosial ke arah yang egalitar, maka segala kritik harus diambil sebagai aspirasi yang nantinya dilibatkan dalam berbagai public policy. Kita harus berhenti dengan mengkonstruksi feminisme secara aneh, apalagi sampai dihadap-hadapkan dengan nilai-nilai keagamaan.

kelompok laki-laki harus membaca kritik-kitik tersebut, terlebih lagi untuk kelompok yang dirinya melekat predikat intelektual. Sungguh mengenaskan dan sangat minim gagasan bila tidak mengkonsumsi kritik patriarki sebab pembaharuan sosial yang dipelopori kelompok feminis tak mungkin bila tak juga didorong secara kolektif oleh kelompok laki-laki.

Masa depan kondisi sosial tidak mungkin mengarah pada keadaan yang lebih baik dan adil apabila kritisisme feminis belum dilibatkan sebagai paradigma dan basis kebijakan, mengingat pancasila yang dalam sila kedua jelas memuat substansi akan pentingnya Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Maka jika menganggap kita adalah bangsa yang pancasilais, nilai kemanusiaan dan keadilan harus dijunjung tinggi, dan pararel dengan ideologis.

Berkaitan dengan demokrasi, tak ada yang membedakan warga negara, setiap warga memiliki hak yang sama, baik hak untuk memilih secara politik maupun mengikuti kontestasi secara politik.

Pemerintah harusnya mendorong demokratiasi berjalan secara koheren, demoktratisi tidak bisa hanya diukur melalui pemilihan langsung melainkan juga melalui aspek keterwakilan yang imbang, terutama keterwakilan kelompok perempuan dalam ranah pengambilan kebijakan.

Semoga dengan kesadaran yang diilhami oleh gerakan feminisme, kritik patriarki, demokrasi, kondisi sosial destruktif, serta ketegasan kemanusiaan yang adil pada pancasila dapat mengantarkan masyarakat Indonesia ke tatanan sosial yang egaliter, sehingga memungkinkan hilangya kondisi sosial yang timpang.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya