Evaluasi Bantuan Kuota Belajar

Pendidik
Evaluasi Bantuan Kuota Belajar 02/01/2021 540 view Pendidikan pixabay.com

Bantuan kuota belajar adalah bantuan dalam bentuk kuota data internet yang secara juknis tertuang dalam Persesjen Kemendikbud No.14 Tahun 2020. Bantuan ini diberikan oleh pemerintah khusus kepada para pelaku pendidikan yakni guru/dosen dan peserta didik/mahasiswa dalam rangka mendukung proses belajar secara daring. Di dalam juknis tersebut dijelaskan bahwa bantuan kuota belajar terdiri dari Kuota Umum dan Kuota Belajar. Kuota umum adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi sedangkan kuota belajar adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran.

Secara jenjang untuk siswa pendidikan dasar dan menengah mendapatkan bantuan kuota internet 35 Gigabita (GB) sedangkan untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan. Terhitung sampai saat ini, sudah empat kali penyaluran bantuan Kuota Belajar. Kuota belajar yang sudah terealisasi memang membantu terlaksananya proses pembelajaran daring tetapi juga meninggalkan berbagai jejak persoalan lain.

Tentu tulisan ini bermaksud bukan meragukan ataupun menolak bantuan kuota belajar tetapi sebagai bagian dari evaluasi program sebab di masa pandemi ini, tidak sedikit program bantuan langsung dari pemerintah yang meninggalkan seabrek persoalan. Misalnya saja terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang terkendala data sehingga menyebabkan penyaluran Bansos yang tidak tepat sasaran ataupun juga program kartu prakerja yang juga diwarnai dengan konflik kepentingan didalamnya.

Salah satu masalah mendasar yang menyebabkan paket kuota belajar menyisakan masalah adalah kebijakan kuota belajar yang sangat tidak afirmatif. Pemerintah terkhususnya Kementrian Pendidikan terkesan masih menggunakan pola lama dimana menganggap semua satuan pendidikan di masa pandemi mempunyai satu persoalaan yang sama yaitu mutlak kebutuhan akan kuota belajar. Rupanya aktualisasi jargon merdeka belajar yang digaungkan di era Menteri Nadiem Makariem belum terjadi di masa pandemi ini.

Satuan pendidikan masih dipaksakan untuk menerima bantuan kuota belajar meskipun secara sumber daya (infarstutktur dan manusia) di sebagian satuan pendidikan masih jauh dari kata lengkap. Oleh sebab itu kebijakan akan kuota belajar perlu disoalkan sebab menelurkan berbagai persoalan. Pertama, kebijakan kuota belajar hanya menyasar sebagian siswa yaitu siswa yang mempunyai perangkat android dengan akses internet memadai. Harus diakui bahwa tidak semua siswa atau pun orang tua siswa Indonesia mempunyai perangkat android yang menjadi salah satu syarat mutlak penerima kuota belajar tersebut. Jika dalam satu kelas, hanya beberapa siswa yang memiliki perangkat android dengan jaringan internet memadai maka bagaimana mungkin pengalaman belajar daring secara merata yang diharapkan dapat terwujud?

Kedua, mubazirnya paket kuota belajar. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan kuota belajar menjadi mubazir. Pertama, Tidak semua aplikasi yang memakai kuota belajar dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dinilai cocok dengan kebutuhan pembelajaran daring. Kedua, waktu penyaluran yang tidak sesuai dengan kalender akademik di setiap satuan pendidikan.

Pengalaman penulis sebaga penerima bantuan, penyaluran kuota belajar (Tahap II dan III) periode November dan Desember diterima pada akhir bulan november. Padahal waktu Penilaian Akhir Semeter (PAS) terjadi di awal bulan Desember. Penyaluran diakhir November menyebabkan banyak paket kuota belajar yang tidak terpakai sesuai dengan kegunaan yang semestinya.

Ketidaksesuaian waktu tersebut akan menyebabkan penyalahgunaan paket kuota belajar ataupun mubazirnya kuota belajar. Kuota belajar bisa saja digunakan untuk bermain game online atau media sosial di waktu setelah PAS yang menurut kalender akademik masuk dalam minggu tidak efektif. Sedangkan kuota belajar yang mubazir akan hangus bersamaan dengan masa aktif kuota yang hanya sebulan. Menurut perhitungan FSGI (Forum Serikat Guru Indonesia) jika 1 GB diasumsikan Rp.1000 dan diperkirakan ada 15 GB dari 30 GB yang tidak terpakai maka didapati kerugian negara selama empat bulan (dihitung per 26 September) sebesar Rp. 1,7 Triliun. Angka ini merupakan seperempat dari total angka bantuan kuota belajar yang mubazir. Mubazirnya uang Rp 1,7 Triliun di tengah besarnya defisit anggaran tahun ini tentu harus menjadi catatan khusus dan perlu diperbaiki.

Skema Khusus

Untuk dapat meminimalkan anggaran kuota belajar yang mubazir tersebut, perlu dirancang skema khusus penyaluran bantuan kuota belajar. Ada beberapa poin yang menurut penulis perlu diakomodir dalam merancang skema khusus tersebut. Pertama, teknik penyalurannya sebenarnya sudah cukup bagus yaitu melalui aplikasi Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Tetapi penyaluran harus tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya terkhususnya infrastruktur jaringan internet.

Hanya sekolah dengan infrastrukur jaringan internet memadai yang boleh diakomodir sebagai penerima bantuan kuota belajar. Cara memastikannya pun sederhana yaitu gunakan data sekolah terkait ketersediaan jaringan internet yang tercantum pada aplikasi Dapodik. Asumsinya adalah jika sekolahnya tersedia jaringan internet maka dapat disimpulkan bahwa di rumah masing-masing siswa juga tersedia jaringan internet.

Sistem zonasi yang sudah beberapa tahun digunakan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan menjadi penjamin bahwa rumah siswa tentu berada tidak jauh dari tempat siswa tersebut bersekolah. Sedangkan untuk sekolah dengan jaringan internet yang belum memadai, bantuan kuota belajar bisa dialihkan ke dalam bentuk lain seperti pengadaan buku bacaan atau lainnya.

Kedua, waktu penyaluran paket kuota belajar harus disesuaikan dengan kalender akademik pada masing-masing tingkat satuan pendidikan. Ini untuk menghindari terjadinya penyaluran paket kuota belajar pada minggu tidak efektif yang berakibat pada penggunaan kuota belajar yang tidak sesuai manfaatnya.

Ketiga, Penyaluran kuota belajar perperiodenya harus memperhatikan realisasi penggunaan kuota belajar pada periode sebelumnya. Poin ini penting untuk memastikan bahwa paket kuota belajar memang benar-benar digunakan dalam pembelajaran daring. Pengalaman selama empat bulan menunjukan bahwa bantuan kuota yang diberikan yang habis terpakai hanyalah kuota umum sedangkan kuota belajar dibiarkan mubazir. Sebagai contoh, kebijakan yang dilakukan oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mencairkan dana hibah kepada para pelaku usaha pariwisata. Realisasi dana hibah tahap kedua baru bisa diberikan jika tahap pertama realisasinya sudah pada angka 50 persen.

Pendapat penulis di atas memang terkesan terlambat sebab bulan November dan Desember adalah periode terakhir penyaluran kuota belajar pada Tahun 2020. Tetapi perlu diingat bahwa pandemi korona belum usai. Banyak sekolah juga belum siap untuk menerapkan protokol kesehatan dan bulan Januari adalah masa setelah libur natal dan Tahun Baru yang berpeluang terjadinya eksalasi kasus. Apalagi dengan munculnya varian baru virus korona di beberapa negara seperti Inggris, Denmark dan Italia yang bisa menyebar cepat dan menginfeksi anak-anak seperti yang terjadi pada orang dewasa. Oleh karena itu, jika ke depannya pertemuan tatap muka masih belum diijinkan dan bantuan kuota belajar masih disalurkan maka kiranya pendapat di atas dapat menjadi pertimbangan.

Jika tujuan pendidikan sesungguhnya adalah untuk pengembangan modal sumber daya manusia maka pendidikan yang bertujuan ke arah komersialisasi harus dicegah. Semoga.
 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya