Diskon Hukuman Koruptor: Adilkah?

Mahasiswa
Diskon Hukuman Koruptor: Adilkah? 02/08/2021 92 view Opini Mingguan Tempo.co

Hampir setiap berita kasus korupsi yang beredar di Indonesia didominasi oleh para pejabat kerah putih. Bisa dibilang mereka merupakan kaum intelektual dan punya kedudukan yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan syahwat, yaitu harta, takhta, dan wanita. Sungguh ironis, manakala mereka terikat dengan amanah dan sumpah agama untuk menjadi penjahat negara.

Tulisan ini bermaksud untuk meninjau ulang diskon hukuman koruptor dalam perspektif keadilan. Saat ini, batas-batas keadilan sulit ditemukan. Malah, praktik ketidakadilan selalu tercatat dalam sejarah umat manusia. Imbasnya, kaum lemah selalu tak berdaya melawan arogansi orang-orang kuat.

Secara definitif, mengutip dari Benjamin Disraeli, “keadilan adalah kebenaran dalam tindakan”. Benar salahnya tindakan manusia berasal dari standar nilai dan moral masyarakat yang berlaku. Ketika rakyat merasa kebijakan pemerintah ini memberikan rasa aman, maka pemerintah dianggap telah menegakkan keadilan.

Domitus Upland berpendapat bahwa keadilan merupakan upaya pemenuhan hak dasar manusia yang berlangsung secara berkesinambungan. Setiap orang memiliki kebutuhan hak dasar yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus menempatkan sesuatu secara proposional. Misalnya, porsi uang jajan antara mahasiswa dan pelajar harus dibedakan karena perbedaan tingkat kebutuhan.

Selain itu, misalnya program Bidikmisi merupakan komitmen pemerintah Indonesia memberikan akses pendidikan untuk kaum papa. Pemeritah berharap penerima Bidikmisi bisa bersekolah tanpa harus merisaukan biaya pendidikan. Kendati demikian, toh praktik ketidakadilan dalam implementasi program tersebut terus terulang.

Kembali ke bahasan utama, hadirnya diskon hukuman untuk para koruptor menjadi bencana terbesar dalam upaya penegakan supremasi hukum Indonesia. Praktik tersebut bertentangan dengan amanah konstitusi. Kemunculan rezim otoriter bin korup menjadi penghalang terbesar dalam terciptanya keadilan.

Korupsi merupakan suatu penyakit kronis yang melekat pada setiap manusia. Sejarah mencatat bahwa banyak peradaban agung menjadi impoten hingga runtuh akibat korupsi. Akibat korupsi bisa fatal. Salah satunya ialah menyengsarakan rakyat, merusak reputasi negara, dan memancing ketidakpercayaan rakyat. Bila ini sudah terjadi, maka siapakah yang berani melawan (menjinakkan) gelombang amarah rakyat yang turun ke jalan?

Celakanya, saat ini para tikus berdasi mendapat keringanan hukuman lebih daripada penjahat kelas teri. Fenomena tersebut menjadi rahasia umum. Sementara penjahat kelas teri harus mendekam di jeruji besi sambil pasrah dan menghitung hari kapan ia dibebaskan (memperoleh remisi). Namun ketahuilah, jika keburukan (korupsi) sudah menjadi kebiasaan masyarakat, cepat atau lambat rentetan masalah suatu negara akan terus bertambah.

Sebagai contoh berita headline “Musim Diskon Hukuman Koruptor di Indonesia”, dilansir dari CNN Indonesia (30/07/2021). Berita ini mengabarkan ‘kebaikan’ para hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan korting hukuman kepada Djoko Soegianto Tjandra dan Pinangki Sirna Malasari. Kasus korupsi Djoko berakhir dengan pengurangan masa hukuman hingga 3,5 tahun penjara setelah melewati uji banding.

Menariknya, para hakim tersebut juga bertanggungjawab memberikan korting hukuman untuk Pinangki. Sungguh tidak masuk akal sekali perbuatan para hakim itu. Penulis berasumsi bahwa kemungkinan besar para hakim tersebut disuap oleh para komplotan yang merupakan bagian dari jaringan terdakwa itu. Bagaimana mungkin sang penegak hukum melunak terhadap perilaku bejat koruptor yang jelas-jelas merugikan negara.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Terry Goodkind agar jangan sampai hakim menaruh rasa kasihan kepada koruptor dengan alasan apapun. Hal ini semata-mata demi memenuhi keadilan untuk kaum lemah. Pasalnya, setiap masa rezim tidak konsekuen menyelesaikan praktik korupsi yang terus mengganas. Justru, ketidakpercayaan rakyat terhadap rezim pun semakin meningkat.

Diskon hukuman untuk koruptor menuai kritik pedas dari banyak kalangan. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menyesali tindakan lembaga peradilan yang tidak memihak upaya pemberantasan korupsi. Toh, masyarakat mafhum seperti apa implementasi hukum di Indonesia. Ungkapan “tajam ke bawah tumpul ke atas” menjadi slogan umum yang sering didengungkan oleh banyak orang.

Sungguh ironis, pandemi Covid-19 telah mengikis rasa kemanusiaan seseorang. Bagi pejabat korup, narasi keadilan yang didengungkan saat pandemi hanya basa-basi. Menipis rasa kemanusiaan mendorong para pejabat negara memancing di air keruh, salah satunya melakukan praktik korupsi. Oleh karena itu, perlukah kita (sebagai rakyat Indonesia) merombak rezim korup dalam waktu dekat?

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya