Dilema Kepulangan Eks-Simpatisan ISIS

Dilema Kepulangan Eks-Simpatisan ISIS 10/02/2020 515 view Opini Mingguan https://www.google.com

Dalam beberapa hari terakhir ini ruang publik diramaikan oleh isu kepulangan 600 Eks-simpatisan ISIS yang sekarang sedang berada di Suriah-Iraq, banyak dari kalangan masyarakat menolak ide kepulangan 600 Eks-simpatisan ISIS tersebut.

Anggapan sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa negara terlalu berisiko jika harus memulangkan Eks-simpatisan ISIS ke Indonesia. Dan itu membuat kebingungan dikalangan negarawan dalam mengambil keputusan, apakah negara harus menolak atau menerima kepulangannya kembali ke Indonesia?

Secara pribadi saya tidak heran, jika banyak masyarakat yang menolak kepulangannya kembali ke Indonesia, karena kekhawatiran masyarakat akan potensi ancaman dan bahayanya bisa saya pahami.

ISIS adalah sebuah organisasi yang terkenal cukup keji dan brutal, ISIS juga lihai dalam mencuci otak sehingga doktrin jihadisme-Nya bisa langsung dengan mudah meresap ke calon-calon pengikutnya.

Untuk memanipulasi orang, ISIS tidak hanya melakukannya dengan cara tatap-muka, ISIS mampu memanfaatkan kemudahan akses internet dengan menyebarkan doktrin melalui situs-situs online, tak sedikit orang yang dilantik menjadi simpatisan dari hasil penyebaran doktrin di media daring.

Simpatisan ISIS terbilang cukup banyak, bukan hanya orang yang berasal dari satu atau dua negara saja, tetapi meliputi dari berbagai negara di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Latar-belakang pengikut ISIS pun beragam, mulai dari kalangan yang agamis hingga plural. Jika yang tadinya plural saja bisa terbius oleh kedahsyatan doktrinnya, Anda mungkin bisa bayangkan seberapa besar tingkat bahayanya organisasi ISIS tersebut?

Bahkan bahaya ISIS bisa dikatakan melebihi organisasi-organisasi ekstrimis agama lainnya. Jika organisasi ekstrimis agama lainnya hanya menyerang orang yang dianggapnya pantas untuk dijadikan korban teror saja, berbeda dengan ISIS yang bisa menjadikan siapapun sebagai korbannya, termasuk golongannya sendiri yang mereka anggap bertentangan dengan pendapatnya tak segan untuk mereka bunuh.

Tapi terlepas dari bahaya dan betapa keji riwayat organisasi ISIS yang sudah saya tulis di atas tadi, terus terang, saya tetap tidak bisa untuk ikut dalam satu barisan dengan orang yang menolak kepulangan 600 Eks-simpatisan ISIS hanya karena alasan "bahaya", atau berpotensi "mengancam" kehidupan bernegara masyarakat lainnya.

Bagi saya, alasan yang cukup masuk akal saat ini untuk menolak kepulangan 600 Eks-simpatisan ISIS hanya ada satu, ketika status hak kewarganegaraannya sudah resmi ditanggalkan, maka ketika itu pula lah negara sudah tidak punya hak dan kewajiban lagi untuk menerima kepulanganya, bukan atas dasar kekhawatiran apalagi kebencian terhadap kelompok tertentu yang menjadikan alasan untuk penolakannya.

Memang, kabar berita mengenai Eks-simpatisan ISIS yang melakukan "pembakaran paspor" lalu meninggalkan negaranya sendiri dengan tanpa seizin negara telah beredar. Tapi masalahnya, pencabutan hak kewarganegaraan di sini tidak bisa dilakukan dengan cara yang semena-mena.

Pencabutan hak kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-undang, harus ada beberapa poin yang mesti dipenuhi untuk proses pencabutan hak kewarganegaraan secara resmi, prosesnya cukup panjang, pencabutan kewarganegaraan hanya boleh dilakukan oleh presiden.

Misal, syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang sudah dapat dikatakan bukan lagi bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) adalah: ketika ia sudah mendapatkan hak kewarganegaraan lain selain Indonesia atas dasar kemauannya sendiri, ketika ia mengikuti dinas pertahanan asing tanpa adanya izin langsung dari presiden, dengan rela hati masuk ke dinas negara lain yang dimana dinas tersebut telah diatur oleh Undang-undang, dengan rela hati mengikrarkan janji atau mengangkat sumpah setia kepada negara lain, ikut serta dalam acara pemilihan bersifat ketatanegaraan pada negara lain, memiliki paspor atau sejenisnya yang memiliki makna tanda kewarganegaraan yang berlaku dari negara asing, berdomisili di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan waktu lima tahun secara terus-menerus selain dinas negara.

Jika poin-poin di atas sudah terpenuhi, maka presiden dapat menyatakan hilangnya kewarganegaraan bagi mereka yang menyatakan keinginannya untuk melepas kewarganegaraan.

Tentu saja, itupun jika setelah melalui proses Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seterusnya pemohon diwajibkan melapor dengan menulis surat tentang permohonan untuk dicabut hak kewarganegaraannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, seperti nama lengkap dan alamat, alasan ingin mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia (RI) dengan dilengkapi lampiran fotokopi paspor dan sejenisnya sebagai identitas dari negara asing.

Jadi jika dilihat dari aturan-aturan yang berlaku, Eks-simpatisan ISIS saat ini menurut saya belum lah bisa dikatakan sebagai warga negara asing. Apalagi jika ISIS sebetulnya bukanlah sebuah negara yang berdaulat secara "De Facto". Meskipun ISIS memang memiliki wilayah yang diduduki, tetapi mereka belum menjadi sebuah negara resmi yang diakui kehadirannya oleh negara lain. Maka dari itu, menurut saya, mereka (Eks-simpatisan ISIS) saat ini adalah masih menjadi bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang sah. Karena alasan kuat untuk melepas hak kewarganegaraan seseorang salah-satunya adalah; jika seseorang itu telah memiliki hak kewarganegaraan lain yang sah secara hukum dan diakui kehadirannya oleh dunia, sementara ISIS bukanlah sebuah negara yang termasuk ke dalam kategori itu.

Saya menyetujui jika seandainya negara benar ingin memulangkan 600 Eks-simpatisan ISIS ke Indonesia. Selama mereka masih berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), maka menurut saya mereka juga masih berhak untuk pulang ke kampung halaman negara asalnya, dan negara wajib untuk menerima kepulangannya terlepas dari apa latar-belakang ideologi dan organisasi yang mereka ikuti.

Tentu, saya sedang tidak membela organisasi ISIS atau aksi-aksi terorisme, saya hanya sedang membela hak individu rakyat Indonesia yang menyatakan penyesalan telah menjadi simpatisan ISIS dan mengakui keinginannya untuk pulang kembali ke Indonesia.

Saya paham, bagaimana kekhawatiran masyarakat yang merasa was-was jika mereka dipulangkan, tapi ini adalah kewajiban negara yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung-jawab negara terhadap rakyatnya, dan sekaligus untuk menunjukkan kepada dunia international jika kita memang masih memiliki adab dan rasa kemanusiaan.

Untuk soal ancaman dan bahayanya, saya rasa itu juga sudah menjadi risiko negara, negara yang harus pikirkan bagaimana cara kedepannya untuk mengatasi segala potensi buruk yang akan terjadi nantinya.

Dan menerima kepulangan Eks-ISIS kembali ke Indonesia, itu juga bukan berarti negara harus membebaskan atau membiarkannya begitu saja.

Bagaimanapun, mereka telah melanggar aturan dalam hal hidup bernegara, dan negara tentunya berhak untuk memberi sanksi terhadap mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekaligus melakukan pembersihan pemikiran, agar mereka bisa terlepas dari ideologi serta doktrin ekstrimis agama.

Meskipun itu tidak mudah. Tapi ini mengenai soal kewajiban dan tanggung-jawab negara terhadap rakyatnya.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya