Di balik Pelegalan Nikah Sejenis Taiwan

Admin The Columnist
Di balik Pelegalan Nikah Sejenis Taiwan 08/08/2019 1357 view Politik

Penghujung 2018, saat udara beku mampu meremukkan tulang. Saya berpapasan dengan pasangan gay di daerah Les Halles, Paris. Satu diantaranya mengunakan mantel feminim. Lengkap dengan tas tangan indah berwarna lembut.

Di kesempatan berbeda saya bertemu pula pasangan gay. Waktu itu kami sama-sama berjejer di samping pagar kawat. Menatap puncak Eiffel sambil menghitung mundur pergantian tahun.

Hanya dua kali itulah saya bersua dan memastikan pasangan LGBTQ di Paris. Sebuah pengalaman yang amat berbeda dibanding Taiwan. Di sini pasangan LGBTQ jauh lebih mudah terlihat. Bukan hanya dibanding Paris saja, melainkan juga dibanding kota-kota besar di negeri liberal Eropa.

Kabar cepat berhembus, dunia dikagetkan Taiwan. Beberapa waktu lalu Taiwan menjadi negeri Asia pertama yang melegalkan pernikahan sejenis. Dan saya mahfum bila anda-anda merasa ini sebagai peristiwa bahagia. Koran-koran terkemuka dunia dan lokal Taiwan memenuhi headline-nya dengan berita berbunga. Foto-foto senyum bahagia terpampang dihalaman depan surat kabar tersebut.

Namun itukah yang sebenarnya terjadi? Apakah kebahagian yang ada dibalik pelegalan nikah sejenis Taiwan?

Bagi saya bukan demikian. Kabar dan gambar yang ditawarkan media-media tersebut parsial. Tidak mampu menggambarkan kisah yang sebenarnya secara utuh.

Dari pada menganggapnya sebagai ‘kemenangan hak kemanusiaan’, akan lebih tepat kalau ini dianggap sebagai ekor dari peristiwa politik. Dan ini semua masih akan bergolak, belum final.

Ketegangan berdekade dengan Cina Daratan membuat Taiwan harus mengambil pilihan yang sulit. Melalui kebijakan One China Policy, Cina daratan mengklaim Taiwan sebagai provinsinya. Sedangkan Taiwan sendiri berusaha untuk lepas. Situasi ini mempengaruhi politik domestik Taiwan.

Dua partai politik terbesar Taiwan kemudian berhadap-hadapan. Menawarkan strategi yang amat berbeda satu sama lain. Democratic Progresive Party (DPP) ingin membebaskan Taiwan melalui cara merdeka. Adapun Kuomintang (KMT) lebih memilih cara reunifikasi.

Meskipun berbeda namun keduanya punya konsekuensi yang sama. Taiwan butuh dukungan dunia internasional. Di mana bersahabat karib dengan Amerika menjadi pilihan strategis.

‘Persahabatan dengan Amerika’, inilah yang menjadi asal mula pertempuran aktivis LGBTQ dan konservatif (tradisionalis dan agamis). Ide-ide liberal dari Amerika mengalir melalui persahabatan karib itu. Pun demikian dengan misionaris militan yang mendarat di bumi Formosa yang untuk isu LGBTQ keduanya menemukan banyak kesamaan. Tak hanya ideologi (liberal dan kristen) yang mengalir dari Amerika, tetapi juga dana besar bagi kedua idelologi ‘baru’ ini.

Maka pertempuran antara LGBTQ dengan Kristen di Amerika dengan mudah menulari Taiwan. Lebih tepatnya, liberal berhadapan dengan tradisionalis dan agamis. Taiwan lalu mulai mengalami perubahan sosial.

Pertempuran ini mulai panas sejak tahun 2003. Tepatnya ketika sepasang LGBTQ mengajukan pelegalan pernikahan mereka. Saat itu pemerintah menolak lantaran tidak tersedia regulasi. Meski gagal, akan tetapi gerakan LGBTQ semakin kuat pada tahun-tahun kemudian.

Sampailah pada 2017 lalu, pemerintah mengabulkan desakan aktivis pro LGBTQ. “Judgement ruled that a ban on gay marriage was unconstitutional”, pelarangan terhadap pernikahan sejenis adalah melawan konstitusi. Artinya pemerintah melarang masyarakat untuk menghalangi pernikahan sejenis.

Tidak hanya itu, pengadilan juga memberi mandat pada pemerintah. Pemerintah harus menyediakan regulasi tentang hak pernikahan sejenis selambatnya Mei 2019.

Kemenangan aktivis pro LGBTQ ini disebabkan tiga jenis dukungan. DPP sebagai partai yang sedang berkuasa bersama media massa mainstream dan sebagaian besar generasi muda Taiwan, seiya-sekata untuk mendukung pelegalan tersebut. Gerakan politik yang amat sulit dibendung kelompok penentang LGBTQ.

Sampai di sini, kisah perjuangan itu terasa haru. Jalan panjang perjuangan hak kemanusiaan akhirnya membuahkan kemenangan. Akan tetapi, bagaimana dengan pihak kontra?

Penolakan terhadap penikahan sejenis sama sekali tak bisa dianggap enteng. Ada dua kelompok utama. Pertama, generasi tua yang konservatif. Mereka khawatir akan menghilangnya akar budaya. “Under Confucian culture, parents believe children are their property”, ucap Jennifer Lu, salah seorang ketua kelompok penentang LGBTQ. Kedua, umat kristiani. Mereka memandang pernikahan sejenis berlawanan dengan norma agama.

Dua kelompok ini aktif memberi perlawanan. Akhir 2018 mereka sukses mendorong Taiwan melakukan referendum. Tujuannya tentu saja menghambat pemerintah membuat undang-undang pernikahan sejenis.

Yang kemudian ditanyakan kepada rakyat Taiwan pada referendum tersebut ada dua. Pertama, apakah definisi pernikahan di Taiwan adalah antara laki-laki dan perempuan. Kedua, apakah materi LGBTQ layak untuk masuk kurikulum sekolah.

Di luar dugaan, koalisi konservatif dan kristiani menang telak. Pada sebuah diskusi kelas, professor saya mengatakan, “6,75 millions against!”. Mayoritas masyarakat Taiwan tak menginginkan pelegalan nikah sejenis dan kurikulum LGBTQ di sekolah.

Walapun di referendum konservatif dan kristiani menang, itu tak mengubah apapun. Sebelum referendum Presiden Taiwan, Presiden Tsai, sudah mengatakan bahwa referendum tak akan mempengaruhi proses pembuatan undang-undang pelegalan nikah sejenis.

Pilihan Presiden Tsai ini sangat beralasan. Pertama, pengabaian hasil referendum tak bertentangan dengan konstitusi. Karena fungsi referendum hanya sebatas masukan untuk pemerintah. Bukan mandat yang harus dijalankan.

Kedua, Presiden Tsai punya kepentingan jangka pendek. Pada kampanye Pilpres lalu ia menjanjikan pelegalan nikah sejenis. Maka pemenuhan janji itu bisa membantunya mengatrol popularitas diri. Terlebih saat populartitasnya kini menurun. Situasi yang buruk untuk menghadapi Pilpres 2020.

Undang-undang pernikahan sejenis sebetulnya berlawanan dengan undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu, yaitu terkait perlindungan norma tradisional. Maka solusinya kemudian adalah dibuatkan ‘tempat khusus’ bagi undang-undang ini.

Akan tetapi, popularitas Presiden Tsai rupanya tak banyak berubah. Itu disebabkan pemenuhan janji masa kampanye bukan satu-satunya variabel penilaian rakyat Taiwan.

Ketiga, dan ini yang terpenting, pelegalan nikah sejenis sejalan dengan strategi DPP melepaskan Taiwan dari Cina. Taiwan melegalkan nikah sejenis, dukungan internasional akan menguat. Upaya Taiwan merdeka dari Cina cenderung lebih mudah. Ini logika sederhana yang diyakini DPP.

***

Jadi disaat banyak yang mengira Taiwan terus merayakan pelegalan pernikahan sejenis, jika melihat situasi politik domestik, dugaan ini tak sepenuhnya betul.

Kemenangan konservatif dan kristiani pada referendum terakhir tak boleh dilupakan. Selain itu, sebagian politisi dan pendukung DPP dari generasi tua punya pilihan kontra terhadap “same-sex-marriage”. Seolah melengkapi dua hal tersebut, terdengar rumor, kristiani akan membentuk partai politik. Ini akan membuat perjuangan mempertahankan norma tradisi dan agama diprediksi menguat. Artinya, apapun bisa terjadi nanti.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya