Deradikalisasi Sekolah

Guru di Kota Batu
Deradikalisasi Sekolah 08/04/2021 103 view Pendidikan media.suara.com

Peristiwa bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Hati Kudus Yesus di Makassar Sulawesi Selatan membuka kembali ruang perdebatan mengenai eksistensi kelompok terorisme di Indonesia. Peristiwa semacam ini sebenarnya sudah berulangkali terjadi. Data dari Analis Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) menyebut telah terjadi 552 kasus dari tahun 2000 hingga 2021.

Peristiwa ini menjadi “lonceng” pertanda jika paham terorisme dengan label agama tertentu masih ada dan berkembang di wilayah Indonesia. Kasus ini pada akhirnya juga menyorot bagaimana peran sekolah selama ini dalam menetralisasi pemahaman radikal siswa yang berpotensi masuknya ajaran terorisme itu.

Saya sebagai guru yang memiliki tugas untuk menanamkan sikap nasionalisme tak jarang harus melayani dialektika dengan beberapa siswa yang memiliki pemikiran radikal itu. Pernyataan maupun pertanyaan dari siswa tersebut sebenarnya seputar sistem demokrasi haram, pemerintah berdasarkan Pancasila dianggap thogut, sampai dengan tidak mau berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Selalu menjadi bahan pemikiran saya ketika harus berhadapan dengan siswa seperti itu. Bukan karena saya tidak mampu untuk mengklarifikasi pernyataan maupun memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan, akan tetapi lebih ke pertanyaan mengapa pemikiran radikal seperti itu bisa sangat melekat pada remaja yang masih berusia belasan tahun.

Sekolah harusnya menjadi wadah bagaimana mengembangkan wawasan kebangsaan serta mencetak generasi unggul yang dilandasi perasaan cinta terhadap tanah airnya. Akan tetapi fakta di lapangan tidaklah demikian. Hal ini dikarenakan ada beberapa sekolah yang memiliki “warna” ideologi yang berbeda dengan kurikulum nasional. Fakta ini saya peroleh dari teman saya yang mengajar di salah satu sekolah dengan warna ideologi berbeda dengan kurikulum nasional tersebut.

Teman saya cerita jika kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembiasaan merawat cinta tanah air seperti kegiatan upacara bendera setiap hari senin tidak pernah dilaksanakan. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada diri saya, mengapa sekolah semacam itu masih bisa beroperasional dan bahkan terakreditasi? Logikanya sebelum membahas ha-hal yang terkait dengan pola pembelajaran deradikalisasi di dalam kelas, seharusnya lembaga pendidikannya sudah linear dengan tujuan pendidikan nasional terlebih dahulu.

Jika sekolah sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, maka dapat dilanjutkan dengan membahas metode deradikalisasi di dalam kelas. Berdasarkan pengalaman yang saya peroleh ketika menjadi guru, saya memang menjumpai pemikiran-pemikran radikal dari beberapa siswa. Salah satu penyebab siswa ini memiliki pemahaman radikal karena mengikuti kegiatan halaqah organisasi yang sudah dibubarkan pemerintah pada tahun 2017 silam.

Siswa yang mengikuti halaqah itu cukup sulit bagi saya untuk memberikan pemahaman maupun klarifikasi, terlebih yang dijadikan bahan kajian adalah isu-isu yang jelas-jelas nyata terjadi. Kasus yang dikaji adalah masalah keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilam hukum, kekayaan alam yang dikorupsi, dan sejenisnya yang diberitakan oleh media televisi, media cetak, terlebih media-media sosial yang sulit dikontrol kadar akurasinya.

Kasus-kasus itu yang diberikan untuk mempengaruhi pola pikir siswa ini agar kemudian percaya dengan sistem pemerintahan yang ideal menurut kelompoknya tersebut. Jujur, untuk berdiskusi dengan siswa seperti itu butuh energi dan strategi, sehingga menemukan kesimpulan proses berpikirnya. Terlebih setiap satu minggu sekali dia selalu mengikuti kegiatan halaqah itu . Saya yakin pasti ada perbedaan penyampaian antara saat di halaqah dengan penyampaian saya di sekolah. Tak jarang saya pun membawakan buku refrensi sebagai penyeimbang “paham” yang hampir tertanam pada siswa ini.

Menghadapi siswa seperti ini saya selalu berhati-hati dalam memberikan klarifikasi, dengan selalu tetap menjaga irama kritisnya. Saya ikuti alur berpikir siswa tersebut. Hingga pada titik tertentu, saya akan coba memberikan pandangan melalui argumen-argumen yang rasional.

Pada waktu itu saya juga sempat membawakan buku Michael Novak yang berjudul “Teologi Politik Radikal” sebagai pembanding saja dalam memberikan pemahaman pada siswa tersebut. Saya tentu tidak memberikan buku itu untuk dibaca, tapi saya menyampaikan langsung apa yang ada di buku itu, karena saya paham bahwa siswa ini mendapatkan pemikiran radikal itu dari “mendengar” bukan “membaca”. Saya ingin menyampaikan pada siswa ini bahwa berpikir radikal sebenarnya tidak melekat pada label satu agama saja, akan tetapi di beberapa negara juga terjadi dengan label agama lain, dan jangan sampai dia menjadi korban kepentingan kelompok ini.

Melalui kesabaran dan argumen-argumen yang logis dan rasional pada akhirnya bisa membawa siswa ini kembali percaya kepada penyampaian para gurunya di sekolah. Siswa ini sempat beberapa waktu tidak percaya dengan penyampaian guru, sebab pengaruh dari halaqah yang dia ikuti tersebut.

Tipikal siswa yang memiliki cara berpikir radikal berikutnya karena faktor lingkungan keluarga. Menghadapi siswa seperti ini tentu jauh lebih sulit, karena intensitas komunikasi di keluarga yang memang jauh lebih banyak dibandingkan di sekolah. Namun, bagaimanapun juga orang tua adalah orang yang “terpercaya” bagi sang anak.

Saya pun juga sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan pada siswa ini untuk memberikan warna pengetahuannya. Ketika siswa ini kebingungan dalam menjawab, ia meminta ijin untuk menjawabnya besok, karena akan ditanyakan pada orang tuanya terlebih dahulu. Disini saya melihat bahwa lingkungan keluarga menjadi faktor yang dominan dalam mempengaruhi pemahaman dan pola pemikiran siswa tersebut. Tentu ketika ada hal semacam ini, sekolah akan kesulitan untuk menetralisir pemikirannya karena faktor keluarga. Akan tetapi, minimal sekolah mampu memberikan warna terhadap pola pikir siswa seperti itu agar pemikirannya hanya sebatas di “pikiran” dan tidak berkembang pada pintu-pintu masuknya ajaran terorisme.

Untuk mentralisasi paham-paham radikal sebagai pintu masuk ajaran terorisme pada generasi penerus bangsa, maka sekolah harus relevan dengan tujuan pendidikan nasional. Jika tidak sesuai, maka sekolah semacam itu sudah selayaknya tidak mendapatkan ijin operasional. Kemudian yang tak kalah penting berikutnya adalah kompetensi guru. Jangan sampai guru malah terjebak pada pusaran radikalisasi itu sendiri. Guru sudah saatnya betul-betul fokus pada tugas mencetak sumber daya manusia unggul berkarakter Pancasila. Tentu tidak terjebak pada tugas formalitas atau administratif saja, apalagi terbebani tugas laporan keuangan Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang sampai melalaikan tugas pokoknya.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya