Demokrasi Liberal dan Alasan Dibalik Golput

Demokrasi Liberal dan Alasan Dibalik Golput 28/04/2021 48 view Politik kompas.com

“Lah kenapa kamu tidak nyoblos, Mas? Itu kan kewajiban kamu sebagai warga negara. Harusnya sebelum berangkat ke sini, kamu nyoblos dulu di TPS! Udah diberi demokrasi begini kok golput sih, Mas?”

Sambil cengengesan, saya mendengarkan dengan khidmat nasihat ini dari pak RT yang kebetulan sedang jagongan bersama bapak-bapak di warung kopi yang saya kunjungi pada pagi menjelang siang di hari Pemilu dan Pilpres 2019 lalu digelar. Tak berhenti di situ, dari sisi lain saya turut mendengar ada orang yang menimpali dengan nada meninggi, “Wah payah sampean, Mas. Maumu itu bagaimana (kok tidak nyoblos)?” Kontan, tatapan seluruh hadirin warung kopi itu mengintimidasi saya seorang diri. Saya tamatkan satu-satu tangan mereka memang ada bekas cap warna ungu pertanda telah mencoblos.

Saya bisa memaklumi pandangan orang-orang yang begitu sinis kepada insan yang memilih golput sebagai jalan ninjanya menjadi warga negara macam saya ini. Maklum, saya yakin, sebab mereka mengartikan demokrasi sebatas urusan coblos mencoblos calon pemimpin setiap lima tahun sekali di bilik kotak suara saat Pemilu tiba.

Konsep demokrasi yang hanya berkutat pada persoalan pemilu ini, yang tampaknya juga banyak diamini oleh masyarakat Indonesia, persis seperti yang oleh Walter Lippman katakan tentang demokrasi liberal. Lippman sendiri adalah seorang pemuka wartawan Amerika, dia juga kritis terhadap kebijakan dalam dan luar negeri, serta seorang teoritis demokrasi liberal yang terkenal. Dalam salah satu esainya, ada sub judul yang berbunyi “Sebuah Teori Progresif Tentang Pemikiran Demokrasi Liberal”.

Cukup menarik membaca gagasan Lippman di situ tentang “rekayasa persetujuan”, yaitu mengadakan persetujuan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pihak publik. Itulah yang saat ini kita kenal dengan Pemilu.

Sebelum jauh ke situ. Pertama-tama Lippman membagi masyarakat demokrasi ke dalam dua kelas. Pertama, kelas masyarakat yang memegang peran aktif dalam menjalankan hubungan-hubungan publik. Merekalah para ahli dan elit, yang berpikir, menganalisis, melaksanakan, mengambil keputusan dan menjalankan segala hal di bidang politik, ekonomi, dan sistem ideologi. Mereka adalah minoritas.

Kedua, ialah kelas mayoritas dari populasi penduduk suatu negara. Lippman menasbihkan kelas yang kedua ini dengan sebutan “kawanan pandir”. Merekalah buruh, rakyat biasa, petani, mahasiswa, orang-orang di warkop itu dan lain-lain.

Singkatnya, kelas yang pertama ialah para penguasa yang memegang peran eksekutif dalam menjalankan kepentingan bersama. Sedangkan kelas kedua, mereka cuman berperan sebagai “pemirsa”, bukan “pemain” dalam pekerjaan para elit tadi.

Nah, karena kita berada di alam demokrasi, maka sekali-kali “kawanan pandir” ini juga diizinkan untuk memberikan dukungan, atau dalam istilah Lippman, “meminjamkan kekuatan(politik)-nya” kepada salah satu anggota kelas para ahli atau elit. Itulah yang saat ini kita kenal dengan Pemilu, yang juga digunakan sebagai medium untuk menjinakkan kawanan pandir agar seolah mereka benar-benar di dalam alam demokratis. Dan ini juga yang disebut dengan “rekayasa persetujuan” seperti yang sudah saya singgung di muka.

Selain saat Pemilu, kawanan pandir tidak mempunyai daya tawar apapun untuk mengatur urusannya sendiri. Bahkan untuk menentukan nasibnya sendiri. Mereka benar-benar menjalani peran sebagai “pemirsa”.

Kawanan pandir tidak boleh dibiarkan bebas berorganisasi, karena dengan begitu mereka bisa menjadi lebih dari sekedar pemirsa. Sudah benar mereka dibiarkan ngopi saja, tak lebih. Sebab sangat mungkin bagi mereka menjadi “pemain” tatkala berbagai kalangan dengan sumber daya yang terbatas dapat berkumpul lalu memasuki arena politik. Dan ini sangat mengkhawatirkan bagi para kelas ahli dan tuannya (Chomsky, 2019: 8-9).

Lantas, jika kawanan pandir berperan hanya sebagai pemirsa saja dan eksistensinya hanya dibutuhkan setiap lima tahun sekali untuk digiring datang ke TPS, maka untuk siapa kelas para elit dan ahli yang dipilih kawanan pandir itu mengabdi? Tentu, jawabannya adalah, melayani orang-orang yang memiliki kekuatan nyata yang jumlahnya sangat sedikit. Merekalah para pengusaha, pebisnis, dan pemegang modal. Baik swasta maupun BUMN.

Bagi Lippman, yang tampaknya juga kita aminkan, demokrasi dapat dikatakan berjalan dengan baik manakala dua kelas tersebut menjalankan perannya masing-masing. Inilah yang dinamakan demokrasi liberal.

Propaganda Menjinakkan Kawanan Pandir

Namun betapapun begitu, kawanan pandir ini tidak pernah benar-benar dapat dijinakkan. Berbagai upaya pun dilakukan oleh kelas elit, ahli, serta empunya. Salah satunya dengan menggulirkan teknik propaganda. Cara ini mereka gunakan pada tahun 1935 ketika kaum buruh di Amerika, untuk pertama kalinya, meraih kemenangan legislatif yang sangat berarti, yakni diberlakukannya hak untuk berorganisasi yang disebut Wagner Act.

Kalangan pebisnis ingin memastikan bahwa inilah kemenangan legislatif terakhir kaum buruh, sekaligus awal dari berakhirnya “penyimpangan demokrasi” oleh organisasi rakyat. Dan usaha propaganda itu berhasil bukan lewat begundal atau kekerasan.

Melainkan dengan cara mencari jalan supaya publik berbalik memusuhi para pemogok. Memperlihatkan bahwa mereka pengacau, perusak fasilitas publik dan berlawanan dengan kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu tentu kepentingan pribadi kita, kalangan pebisnis, para ahli dan istri-istrinya yang tinggal di rumah. “Lihatlah para pemogok jahat itu, mereka itu pengacau, “biang kerok”, merusak harmoni dan melanggar norma sosial,” begitu kira-kira.

Faktor lain yang membuat usaha ini berhasil ialah kontrol kuat kalangan pebisnis atas media. Mereka memiliki sumber daya yang luar biasa banyaknya dari segi material. Selanjutnya usaha ini dikenal dengan sebutan formula Mohawk Valley dan diterapkan berulang kali untuk menghancurkan aksi pemogokan dan gerakan rakyat (Chomsky, 2019: 16).

Kalau kita tarik dalam konteks Indonesia, merentang sejak tahun 45 hingga sekarang, yang terbaru adalah demo September 2019 lalu, demo UU Cilaka dan daftar ini masih bisa saya panjangkan, teknik propaganda ini juga sering digunakan untuk menghancurkan gerakan akar rumput. Kunci utama dari teknik propaganda sejatinya cukup sederhana. Jangan biarkan rakyat memikirkan dan mempertanyakan isu yang sesungguhnya. Misal, kesenjangan material antara si kaya dan si miskin, kebijakan yang menindas, atau otoritarianisme dsb.

Ciptakan sebuah slogan yang tak seorang pun berani berseberangan dengannya, dan semua orang sudi mendukungnya. Seperti, "Demi keamanan dan ketertiban demo harus dibubarkan", "NKRI harga mati jangan biarkan Papua merdeka!", "Demi kebaikan bangsa dan negara maka memilih pemimpin adalah fardhu ‘ain", dan seterusnya. Tak ada yang tahu apa makna di baliknya, karena memang tidak bermakna apa-apa. Yang penting, slogan itu mampu mengalihkan perhatian rakyat dari pertanyaan yang benar-benar bermakna.

Sementara itu, berbagai gelombang pemberontakan kawanan pandir seperti pada tahun 1930 saat terjadi deep depression, kemudian 1960, atau di Indonesia pada 1998 yang sedang menggulirkan reformasi. Oleh kelas ahli dan elit kondisi ini dinamakan “krisis demokrasi”. Demokrasi dianggap sedang memasuki krisis.

Krisis yang dimaksud adalah ketika sejumlah besar rakyat terorganisir dan aktif, serta mencoba untuk berpartisipasi di arena politik. Konsep ini jelas bertentangan dengan definisi demokrasi di kamus-kamus dan buku-buku. Menurut definisi kamus, keadaan seperti iti adalah sebuah “kemajuan demokrasi”. Sedangkan kelas para elit dan ahli memelintirnya.

Dengan demikian, kelas elit dan ahli sukses memunculkan kesan bahwa keadaan ini merupakan masalah, dan krisis ini harus segera diatasi entah bagaimanapun caranya. Rakyat harus segera digiring kembali ke keadaan apatis, patuh, dan pasif di depan layar TV dan gadget mereka masing-masing.
Mereka hanya boleh aktif bersuara (kampanye dan memberikan dukungan pada kelas elit dan ahli) lima tahun sekali saja, yaitu saat Pemilu tiba.

Anda tentu tidak asing dengan jargon “pesta demokrasi” yang muncul tiap lima tahunan itu, bukan? Saya pribadi, sudah jenuh dengan jargon ini. Jargon ini hanya jadi kedok untuk menutupi praktik bagi-bagi selebaran uang warna biru atau merah serta transaksi politik kelas elit dan ahli dengan para pebisnis, pemodal, dan investor asing. Oleh karenanya, Pemilu, hanya sekedar jadi medium peremajaan kelas elit dan ahli, tapi tidak dengan demokrasi sejati. Selama Indonesia masih menjalankan sistem demokrasi liberal, selama itu pula saya akan memutuskan untuk golput saja, Pak RT!

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya