Dear Calon Presiden, Politik Demagogi Tak Lebih Baik dari Film Porno

Film porno adalah kenikmatan yang selalu disangkal di ruang publik. Namun sebenarnya, tak ada orang yang tak menikmati film porno. Film porno selalu menawarkan pembaruan, perubahan, dan inovasi. Dalam satu film porno saja, kita selalu disuguhkan adegan-adegan inovatif yang tak membosankan.

Sebaliknya kultur politik kita agaknya tak lebih baik dari hanya satu adegan film porno. Dari tahun ke tahun kita disuguhkan metode yang sama: politik demagogi yang miskin gagasan, perubahan, tak punya inovasi, dan tentu sangat membosankan.

Para calon presiden itu berbondong-bondong mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Tampil percaya diri dengan atribut “suram” masa lalu mereka. Ketiganya sama sekali tak “bersih” dari “dosa politik”

Calon pertama, punya dosa lingkungan. Calon kedua, punya dosa kemanusiaan yang konon “perintah atasan”. Calon ketiga, memiliki rekam jejak polarisasi politik identitas yang dahsyat itu.

Mereka sama sekali tak menawarkan apa-apa. Selain bicara berbusa-busa soal prestasi masa lalu, yang bahkan rakyat bingung prestasi seperti apa yang dimaksud?

Mereka selalu bicara soal “rekam jejak” lewat buzzer-buzzer politik masing-masing. Tapi percayalah, para presiden ini hanya mampu mendefinisikan dirinya lewat rekam jejak yang (amat) buruk. Ketiganya, sama saja.

Itulah politik demagogi, membual lewat retorika cuma tindakan palsu. Namun, hakikatnya hanya kepongahan dan ambisi kekuasaan yang mampu mereka representasikan.

Politik demagogi selalu mengucapkan janji politik melalui kasak-kusuk impersonalitas media massa, popularitas publik, pencitraan, dan blusukan.
Citra mereka hanya dibentuk lewat narasi, diproduksi lewat potongan video yang memainkan emosi massa, dirawat oleh kepalsuan media.

Sialnya, demokrasi kita adalah pemelihara ulung para demagog yang disebut Alexander Hamilton, sebagai "men with talents for low intrigue, and the little arts of popularity". Mereka adalah orang yang pandai berbual dengan retorika palsu, hanya mengandalkan popularitas, yang sebenarnya sama sekali tak menawarkan apapun.

Agaknya politik demagogi adalah kultur politik yang sukar ditinggalkan. Calon Presiden kita seolah enggan melewatkan metode murahan ini. Politik demagogi tak ubahnya bak candu-politik yang mesti dijadikan metode wajib para calon presiden untuk mendulang massa di event lima tahunan.

Rakyat dipaksa terjebak dalam sebuah pertarungan kaum demagog. Yang sama-sama menawarkan kekosongan. Sialnya, sebagai rakyat kita sama sekali tak diizinkan untuk memilih pilihan lain, presidential threshold itu adalah bukti nyata persekongkolan mereka. Kita seolah sedang hidup dalam sistem demokrasi di mana para elite politiknya bahkan masih berpikiran mundur (baca:feodalistik).

Dari tahun ke tahun, panggung politik seperti pertunjukan teatrikal yang menampilkan pertarungan agitasi dan propaganda. Pencitraan, jual-beli popularitas, hingga politik uang yang bahkan seolah dinormalisasi sebagai kewajaran.

Selepas itu, janji dan bualan politik mereka hanya jadi gagasan yang busuk.

Perebutan kekuasaan diproduksi lewat narasi-narasi murahan, politik lima tahunan ini hanya mempertontonkan keributan. Para elite politik seolah bangga menunggangi kebodohan di atas kultur komunal partai. Mereka seolah enggan bertaruh ide, gagasan, dan program kerja.

Dari tahun ke tahun kultur demagog semacam ini terus ada, diproduksi, dan seolah sengaja dipertahankan. Lihatlah para pendukung fanatiknya berbusa-busa bicara gagasan, tapi apa yang mereka lakukan sama sekali tak menawarkan alasan mengapa rakyat harus percaya.

Kultur politik kita seolah hanya mampu menawarkan kontestasi murahan yang miskin gagasan. Metodenya sama, mempertajam polarisasi, memainkan emosi rasial, golongan, agama dan identitas massa. Tak ketinggalan pula secara serempak mereka melestarikan kultur feodalisme-politik.

Pertunjukan safari partai, deklarasi, dan blusukan adalah cermin kultur seremonial bernuansa feodalisme para elite politik itu.

Tentu saja feodalisme adalah sebuah bentuk kekuasaan yang tak mungkin kita temukan dalam sistem politik modern.

Namun, nyatanya secara tersirat seorang penguasa yang tak tahu malu itu, seolah tampil untuk mendefiniskan dirinya sebagai seorang raja, tuan, dan simbol ketundukan.

Tanpa dijelaskan sekalipun, kita dipertontonkan feodalisme-politik lewat simbol kekuasaan, gerak tubuh, hingga idiom-idiom politik transaksional. Konon demokrasi selalu menjanjikan kontestasi yang rasional, namun mereka justru membatalkan itu dengan pikiran mundur seperti budaya feodalistik.

Seorang calon presiden misalnya, seolah tak mau lepas dari “warisan politik” pendahulunya. Alih-alih menawarkan perubahan, ia malah tampil sebagai generasi baru atas nama petugas partai.

Di sudut yang lain, retorika palsu nan tak tau malu ditawarkan. Seorang calon presiden yang membual soal ide dan gagasan. Tapi rekam jejak politiknya sama sekali tak mencerminkan bualan itu.

Di sudut yang lain pula, dengan percaya diri seorang pendosa kemanusiaan tampil dengan identitas yang berbeda. Ia seolah mendefinisikan frasa bahwa “politik hanya menawarkan kepentingan”.

Sejauh ini, saya sama sekali tak menemukan ide baru yang ditawarkan oleh tiga calon presiden itu, selain adu pamer survei, retorika kosong, blusukan, hingga adu endorsement dari kekuasaan (yang lagi-lagi tak tau malu itu)

Kalaupun ada, gagasan dan ide ketiganya, tak ada yang lebih baik dari film porno yang selalu menawarkan “model dan gaya baru”.

Bahkan sampai sekarang, saya memilih menonton film porno berkali-kali dari pada mengulang-ulang pidato politik murahan mereka. Demokrasi mestinya dibangun di atas ide-ide perubahan, ide itu harusnya diucapkan oleh para calon presiden di atas mimbar demokrasi bernama debat presiden.

Sebagaimana film porno, debat presiden mestinya mampu mempertontonkan liarnya gagasan dan inovasi. Bukan malah didikte oleh teks pertanyaan seperti lomba cerdas cermat!