Darurat Sampah dan Kepemimpinan Melek Teknologi

Pegiat FKMJ (Forum Kolumnis Muda Jogja)
Darurat Sampah dan Kepemimpinan Melek Teknologi 13/07/2020 1456 view Opini Mingguan mediaindonesia.com

Kerawanan bencana ekologi antroposentis terus mengancam keberlanjutan pembangunan Indonesia. Hal ini ditandai oleh permasalahan ekologi yang kian kompleks. Diantaranya adalah masalah sampah, khususnya plastik.Manusia nyaris tidak ada yang bisa lepas dari plastik. Bumi sudah disebut sebagai planet plastik. Permasalahan sampah plastik juga lama menjadi dilema di Indonesia.

Plastik merupakan benda yang sulit dan sangat lama terurainya. Dampak polusinya demikian besar dan berbahaya. Sekitar satu juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia tiap menitnya. Sedangkan kantong plastik sendiri memerlukan waktu hingga ratusan tahun untuk dapat terurai.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan penanganan dengan berbagai kebijakan. Namun kebijakannya belum efektif dan terkesan datang timbul dan tenggelam. Kebijakan sebagai manifestasi politik ekologi terkesan tanpa arah.

Di sisi lain bencana sampah terus terjadi dan kondisinya sudah darurat. Konsekuensinya, perlu langkah komprehensif guna melakukan tanggap darurat sampah. Sampah mesti direduksi dan dikelola secara baik. Kunci utama optimalisasinya adalah aktualisasi komitmen politik ekologi melalui kebijakan dan kepemimpinan.

Teropong Kebijakan

Pemerintah pernah menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar di toko ritel. Dasar penerapan adalah SE Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.71/Men LHK – II/ 2015 tentang pembatasan pemberian kantong plastik.

Akhir-akhir ini wacana kebijakan serupa mencuat lagi dengan payung hukum lebih tinggi agar bisa efektif di lapangan. DPR dan pemerintah telah menyepakati usulan pengenaan cukai kantong plastik sebesar Rp 200 per lembar atau Rp 30.000 per kg. Pemerintah juga menawarkan insentif tarif yang lebih murah bagi produksi kantong plastik yang mudah didaur ulang. Kebijakan pengenaan cukai kantong plastik ini ditujukan sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi konsumsi dan produksi kantong plastik yang tidak dapat didaur ulang atau berbahan petroleum.

Upaya DPR dan pemerintah patut diapresiasi guna menyelamatkan lingkungan melalui pengurangan peredaran bahan sampah yang sulit terurai. Namun demikian penting dicermati agar optimal dan tidak mengulangi kebijakan sebelumnya yang kurang efektif.

Kebijakan pengenaan cukai atau kantong plastik berbayar sejak dulu menuai pro dan kontra di publik. Hal ini tidak lepas dari sisi plus dan minus dari kebijakan ini. Pembatasan peredaran plastik melalui mekanisme pembayaran diharapkan memiliki manfaat bagi lingkungan. Manfaat tersebut adalah terjadinya migrasi pemakaian tas plastik ke tas ramah lingkungan, seperti kain.

Geyer (2017) menyebut bumi sudah menjadi planet plastik. Jurnal Science Advances memaparkan penelitian yang menyebutkan sebanyak 9 miliar ton plastik telah diproduksi sejak 1950. Kecepatan produksi plastik selalu meningkat, dimana setengah dari 9 miliar ton plastik tersebut baru diproduksi selama 13 tahun terakhir. Mayoritas plastik dirancang untuk dibuang.

Indonesia merupakan negara kedua di dunia penghasil sampah plastik terbesar ke laut (KLHK, 2016). Peringkat pertama ditempati China dengan 262,9 juta ton sampah plastik. Jumlah sampah kantong plastik terus meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan volume sampah di Indonesia pada 2019 mencapai 68 juta ton. Dari angka tersebut, 14 persen atau sekitar 9,52 persen di antaranya adalah sampah plastik. Sekitar 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Sebesar 95 persen kantong plastik hanya menjadi sampah, sedangkan plastik sulit diurai oleh lingkungan.

Di sisi lain secara ekonomi mampu memberikan peluang bagi peredaran tas ramah lingkungan. Tas ini dapat dikreasi berbahan kain bahkan dari perca-perca sisa (limbah). Usaha ekonomi baru dapat tumbuh sekaligus dalam lingkaran pengelolaan sampah terpadu melalui pemanfaatan limbah kain.

Pengelolaan Terpadu

Pemerintah perlu melakukan diversifikasi cukai agar tidak terlalu bergantung pada penerimaan cukai rokok. Cukai plastik dapat menjadi salah satu diversifikasi tersebut. Namun demikian target ekonomi tidak boleh mendominasi target ekologi. Alih-alih membatasi, karena target penerimaan keuangan jangan sampai justru mendorong produksi sampah lebih besar.

Sinergi diperlukan antar instansi dan antar regulasi guna menekan produksi limbah plastik. Indonesia baru mampu menyediakan kapasitas produksi plastik yang dapat terurai secara alami (biodegradable plastik) ini sebesar 200 ribu ton per tahun.

Pemerintah mengakui masih kesulitan untuk menghapus penggunaan produk plastik secara keseluruhan. Untuk menekan produksi plastik yang susah terurai, maka pemerintah salah satunya terus menggenjot produksi plastik yang mudah terurai. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menargetkan peningkatan produksi plastik rama lingkungan sebesar 5 persen per tahun.

Inisiatif lain yang bisa didorong adalah memakai ulang plastik (reuse), mengurangi pemakaian plastik (reduce), mendaur ulang sampah plastik (recycle), serta mengembalikan ke alam melalui penguraian alami.

Pemerintah penting mengembangkan dan mendukung riset terapan yang inovatif terkait pengelolaan limbah plastik. Dunia akademik dan lembaga penelitian dapat berkontribusi nyata dalam upaya tersebut. Sektor industri juga penting didorong hingga ditekan untuk menggunakan biodegradable plastik.

Pemberdayaan masyarakat dapat dioptimalkan melalui edukasi hingga menggerakkan melalui komunitas. Sektor swasta penting didorong mendukungnya. Akal-akalan mesti dihindarkan, misalnya hanya sekadar pemenuhan kewajiban, pemanfaatan iklan, dan lainnya.

Seluruh upaya di atas mesti didukung regulasi memadai dan tidak saling tumpang tindih.Hal terpenting adalah penegakan implementasi secara konsisten dan terpadu.

Politik Ekologi

Pendekatan politik ekologi penting dilakukan pemimpin untuk menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan khususnya penanganan darurat sampah. Politik dan lingkungan selalu saling berhubungan erat. Blaikie & Brookfield (1987) mendefinisikan politik ekologi ini sebagai kombinasi perhatian dari ekologi dan ekonomi politik dalam arti luas, yakni dialektika antara masyarakat dan sumber daya berbasis tanah dan termasuk juga dialektika antar kelas dan kelompok di dalam masyarakat itu sendiri (Walker, 2005).

Politik ekologi awalnya menekankan pada perubahan lingkungan biofisikal, kemudian berkembang pula sebagai respon dari teori Malthusian (Shanin, 1971) dan teori-teroi Marxist (Frank, 1969 dan Wallerstein, 1974). Politik ekologi pada dekade 80-an menekankan pada peran ekonomi politik sebagai penyebab mal-adaptasi dan instabilitas atau disebut dengan fase politik ekologi strukturalis.

Sejak tahun 1990an politik ekologi sedikit bergeser dari peran ekonomi politik yang dianggap terlalu makro-deterministik. Muncul kajian baru yang lebih bersifat studi-studi lokal gerakan lingkungan, diskursus dan politik simbolik (mikro-politik), serta hubungan kelembagaan dan kekuasaan, pengetahuan dan praktis dari perjuangan di lapangan. Aliran ini disebut sebagai politik ekologi post-strukturalis.

Komitmen politik akan hadir jika pemimpin memiliki visi-misi hijau. Visi hijau merupakan pondasi yang secara eksplisit menyatakan kepedulian lingkungan dan berisi mimpi terkait masa depan lingkungan. Misi hijau menjadi jabaran praktis mengenai langkah yang akan dilakukan untuk membuktikan bahwa visinya realistis.

Konservasi lingkungan butuh terobosan inovatif agar lebih efektif. Selama ini upaya terkesan mandul karena komitmen lemah dan minim terobosan teknis. Program kebijakan yang ditawarkan dapat menjadi acuan penilaian.

Program kebijakan yang normatif dan hanya pengulangan sekarang dipastikan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Inovasi menggerakkan partisipasi lintas pihak juga penting dicari. Konservasi tidak akan optimal tanpa partisipasi.

Politik ekologi merupakan kata kunci mengantisipasi bencana sampah. Untuk itu pemimpin mesti melek dan memiliki komitmen politik ekologi. Pembangunan berkelanjutan mesti terjamin dengan kelestarian ekologi nir-sampah.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya