Dari Ilegal ke Legal: Kratom Dapat Lampu Hijau dari Pemerintah

Kolumnis, Peneliti, dan Analis Kebijakan Publik di Pusat Riset Kebijakan Publik dan HAM
Dari Ilegal ke Legal: Kratom Dapat Lampu Hijau dari Pemerintah 08/07/2024 181 view Hukum TribunPontianak.com

Keputusan pemerintah untuk akhirnya melegalkan daun kratom, atau yang biasa djuluki sebagai daun surga tanaman khas Kalimantan telah menjadi angin segar bagi masyarakat Kalimantan, terutama bagi kelompok petani kratom di daerah Kalimantan Barat. Selama bertahun-tahun, kratom telah menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak petani di daerah tersebut, namun status hukumnya yang abu-abu menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran. Rencana Presiden Joko Widodo untuk mengatur regulasi terkait budidaya kratom menunjukkan langkah maju yang positif, terutama di tengah upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sebelumnya berencana memasukkan tanaman ini ke dalam Golongan I Narkotika.

Kratom, yang dikenal memiliki efek sedatif, telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di Asia Tenggara. Tanaman ini sering digunakan sebagai pereda nyeri alami dan untuk membantu mengatasi kecanduan opiat. Di Kalimantan, kratom bukan hanya tanaman biasa, tetapi merupakan bagian integral dari budaya dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, legalisasi kratom menjadi berita baik bagi para petani yang selama ini hidup dalam ketidakpastian hukum.

Keputusan ini tentu saja tidak diambil tanpa pertimbangan matang. Ada banyak argumen yang mendukung legalisasi kratom. Pertama, potensi ekonomi dari tanaman ini sangat besar. Kratom telah menjadi komoditas ekspor yang menjanjikan, dengan permintaan yang terus meningkat di pasar internasional. Dengan legalisasi dan regulasi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan perekonomian daerah dan nasional. Para petani kratom di Kalimantan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih stabil dan lebih besar dengan adanya kepastian hukum.

Menurut laporan dari Journal of Ethnopharmacology, kratom memiliki potensi untuk digunakan sebagai alternatif pengobatan yang lebih alami dan lebih murah dibandingkan dengan obat-obatan konvensional. Ini menunjukkan bahwa legalisasi kratom dapat membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan obat-obatan baru yang lebih aman dan efektif.

Selain itu, legalisasi kratom dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dan perdagangan ilegal. Dengan regulasi yang jelas, pemerintah dapat mengontrol produksi, distribusi, dan penjualan kratom sehingga dapat memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan. Ini adalah langkah penting untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya penggunaan yang tidak terkontrol.

Namun, tidak semua pihak menyambut baik keputusan ini. BNN, misalnya, telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran mereka tentang potensi penyalahgunaan kratom. Mereka mengkhawatirkan efek sedatif dan adiktif dari tanaman ini, yang dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat jika tidak diatur dengan baik. Namun, dengan regulasi yang tepat, risiko ini dapat diminimalisir. Regulasi yang baik akan memastikan bahwa kratom hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak disalahgunakan.

Dalam bukunya "The Science and Politics of Worksite Health Promotion," Peter Waite menyatakan bahwa "regulasi yang tepat dapat mengubah potensi ancaman menjadi peluang." Ini relevan dengan situasi kratom di Indonesia. Dengan regulasi yang tepat, potensi ancaman dari penyalahgunaan kratom dapat diubah menjadi peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Kalimantan dan Indonesia secara keseluruhan.

Presiden Joko Widodo dan pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang akan diterapkan tidak hanya melindungi masyarakat dari potensi bahaya, tetapi juga memberikan dukungan dan perlindungan bagi para petani kratom. Mereka adalah bagian penting dari rantai pasok kratom dan harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Dukungan berupa pelatihan, akses ke pasar, dan bantuan teknis akan sangat membantu para petani dalam memaksimalkan potensi kratom sebagai komoditas ekonomi.

Selain itu, pemerintah harus berkomitmen untuk terus melakukan penelitian dan pengawasan terhadap dampak penggunaan kratom. Dengan pemantauan yang baik, pemerintah dapat mengambil tindakan cepat jika ditemukan adanya penyalahgunaan atau dampak negatif yang tidak diinginkan. Ini akan memastikan bahwa legalisasi kratom tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.

Dalam jangka panjang, legalisasi kratom bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah dapat menangani tanaman atau zat yang kontroversial dengan pendekatan yang bijaksana dan berbasis bukti. Dengan mendengarkan suara masyarakat, mempertimbangkan data ilmiah, dan menerapkan regulasi yang tepat, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga memberdayakan mereka.

Keputusan untuk melegalkan kratom adalah langkah besar bagi Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemerintah siap untuk mendengarkan dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal, sambil tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan. Legalitas kratom dapat membuka peluang baru bagi petani, peneliti, dan pengusaha, serta memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara.

Akhirnya, legalisasi kratom oleh pemerintah adalah keputusan yang tepat dan sangat dinantikan oleh masyarakat Kalimantan, terutama para petani kratom. Dengan regulasi yang jelas dan dukungan yang memadai, kratom dapat menjadi komoditas yang menguntungkan dan aman. Ini adalah langkah maju yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat, serta memanfaatkan potensi ekonomi dari sumber daya alam kita dengan bijak.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya