Covid-19 dan Ketika Semua Jadi Presiden

Covid-19 dan Ketika Semua Jadi Presiden 12/04/2020 891 view Opini Mingguan pixabay.com

Pandemi covid-19 telah menjadi monster yang sungguh mematikan. Banyak nyawa manusia telah lenyap. Ada yang sedang mengarah kepada kematian. Semisal, para pedagang kecil, gojek, kuli bangunan, dan pegawai swasta yang sedang terancam oleh kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Di lain pihak, para pejabat publik malah sibuk bikin kegaduhan yang tak seharusnya terjadi. Walaupun demikian, negara tetap memberikan gaji. Bahkan lancar dan jaya. Sebaliknya, rakyat kecil bikin kegaduhan karena perut sedang keroncongan, tak ada lagi harapan untuk hidup, dan mengarah pada kematian.

Ada apa dibalik kegaduhan para pejabat publik ini? Saya mencoba menjawab sekaligus menjelaskan dari dua perspektif kepentingan yakni kepentingan humanis dan kepenting politik destruktif.

Bicara tentang kepentingan sangat erat kaitanya dengan orientasi. Kepentingan akan dirasakan humanis, jikalau orientasi akhirnya bermuara pada pengagungan nilai-nilai kemanusiaan universal. Sebaliknya, kepentingan akan dirasakan destruktif, jikalau orientasi akhirnya adalah kepentingan politis individu atau kelompok tertentu.

Untuk memahami secara mendalam juga menemukan jawaban yang tepat terkait dua kepentingan di atas, ada baiknya jika saya dan anda sekalian terlebih dahulu mendalami berbagai realitas kebijakan para pejabat publik kita yang paling kekinian.

Setidaknya yang paling anyar saat ini yakni pertama, perbedaan pendapat antar Menkumham Yasonna Laoly dan pihak Kantor Staf Presiden (KSP) terkait rencana pembembasan napi korupsi. Kedua, perbedaan pendapat antar juru bicara presiden Fadjroel Rachman dan Mensesneg Paratikno terkait mudik lebaran. Ketiga, juru bicara presiden Fadjroel Rachman meralat kembali pernyataanya soal relaksasi kredit yang hanya diutamakan untuk masyarakat terdampak virus corona (kompas.com, 5/04/2020).

Dari tiga realitas buruk di atas, saya tidak mempersoalkan arah kebijakannya. Tapi yang patut dipersoalkan adalah kegaduhanya. Bahwasanya, jikalau kebijakan itu berorientasi pada pencegahan penularan covid-19 dan penyelamatan nyawa manusia, mengapa mesti ada kegaduhan?

Kesimpulan yang bisa dikedepankan adalah para pejabat yang adalah orang-orang dekat presiden itu sedang haus kekuasaan. Dimana covid-19, dijadikan sebagai instrumen untuk unjuk gigi siapa yang lebih hebat berbicara, hingga kepada siapa yang lebih layak untuk mengambil keputusan.

Padahal mereka (juru bicara dan staf) presiden adalah orang-orang terpilih secara khusus. Sebab mereka dinilai memiliki skil, kemampuan, dan kepribadian yang unggul agar dapat membantu presiden untuk memberikan jalan dan solusi-solusi yang humanis dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan itu sendiri. Namun sayang seribu sayang yang terjadi justru sebaliknya yakni semakin jauh panggang dari api.

Hal ini amat berbahaya bagi keutuhan bangsa Indonesia. Mengapa? Ya, sebab perilaku-perilaku ini justru dipertontonkan saat keganasan pandemi covid-19 terus merenggut nyawa manusia. Disaat masyarakat berharap penuh pada nahkoda (pemerintah dan pejabat publik terkait lainnya) untuk menuntun ke jalan yang benar dan nyaman, justru saat yang sama para nahkoda bangsa ini membuat kegaduan besar-besaran. Bisa jadi kegaduhan ini akan menimbulkan semakin banyak efek buruk yang mematikan masyarakat luas secara masif.

Pada titik ini saya sebagai masyarakat kecil, lantas kecewa sekaligus menggugat. Sangat disayangkan, jikalau waktu-waktu emas yang seharusnya digunakan untuk menyatukan pendapat dan kerja-kerja humanis untuk menyelamatkan nyawa manusia dibuang begitu saja. Yang terjadi hanyalah penggunaan waktu untuk kepentingan politis dan cari panggung tidak pada tempatnya.

Pada akhirnya, sebagian waktu terbuang begitu saja hanya untuk beradu kehebatan siapa yang lebih pintar, pengaruh dan layak untuk mengambil kebijakan. Sebab, para jubir dan staf presiden, semuanya berlagak dan berlomba-lomba mau jadi presiden. Lucu, konyol, dungu, bahkan memalukan.

Pandemi covid-19 belum juga reda. Bahkan semakin menjadi-jadi. Untuk itu, saya dan masyarakat kecil lainnya, berharap agar para pejabat publik segera mungkin untuk berhenti membuat beragam kegaduhan.

Sebab, dalam situasi negara yang kacau seperti saat ini, harapan utama yang diingini masyarakat adalah pemimpin wajib memberi keteladan yang berorientasi pada kepentingan kemanusiaan universal. Kadang-kadang, sikap dan keteladanan pemimpin yang sejuk, malah bisa menjadi imun dan daya yang dahsyat untuk merasuki cara pikir dan tindak masyarakat ke arah positif thinking.

Karenanya, kesatuan pendapat, saling mendengar, mengikuti satu arahan pemimpin yakni presiden, hingga pada kesatuan orientasi humanis di kalangan para pejabat publik adalah keharusan. Dengan demikian, saya amat yakin masyarakat pun akan mengikuti dan mentaati setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri.

Dan pastinya, pemerintah dan masyarakat akan bersatu dalam kesamaan pikiran dan tujuan luhur yang sama pula. Itu berarti, kekuatan inilah yang harus dan segera dibangun. Sebab salah satu senjata dan obat yang paling mujarab untuk mengalahkan covid-19 adalah dengan membangun semangat juang kolektif dan juga selalu berpikir positif dalam keberagaman. Tentunya, hal yang paling penting lainnya juga adalah terus berdoa pada Sang Khalik Agung.

Untuk itu, setop perpecahan, setop perbedaan pendapat yang terlalu berlarut-larut, dan setop berlagak; “semua mau jadi presiden”. Mari bangkit dan mengedepankan kepentingan humanis dan umum daripada kepentingan politis destrktif. Kita pasti bisa. Jaya Indonesia.
 

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya