Community Development yang Tabu

Community Development yang Tabu 23/04/2020 578 view Lainnya Pixabay.com

Sebuah fenomena baru pada abad ini adalah transformasi kehidupan masyarakat secara fundamental. Warga global menyebut fenomena ini sebagai Revolusi Industri 4.0, sebuah perubahan yang signifikan dari perkembangan teknologi canggih yang mempermudah aktivitas kehidupan masyarakat.

Pun dalam artikel Mayumi Fukuyama yang berjudul “Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society”, ia mengklasifikasikan transformasi digitalisasi industri dan infrastruktur sosial di belahan dunia menjadi 5, yaitu Eropa dengan Industri 4.0, Asia dengan Smart Cities, China dengan Made In China 2025, Jepang dengan Society 5.0, dan Amerika Utara sebagai Industrial Internet.

Indonesia yang berada di kawasan Asia melalui pemerintah meyakini harus melakukan transformasi sosial-kemasyarakatan agar sesuai dengan kondisi masyarakat yang “smart city”. Kondisi masyarakat mandiri, cerdas, dan sejahtera. Pun upaya transformasi tersebut sudah dilakukan pemerintah, dapat dilihat dari kebijakan “Gerakan Menuju 100 Smart City”.

Pada tahun 2017, dipilih sebanyak 25 kota sebagai perintis dalam program perwujudan smart city; 2018 jumlah kota yang dipilih menuju smart city ditambah 50; dan pada 2019 dipilih sebanyak 25 kota menuju smart city. Proses transformatif kondisi sosial-kemasyarakatan smart city di Indonesia jelas mengacu dari logika warga kota di negara maju. Smart city sebagai pilihan, Indonesia pun menetapkan target pada tahun 2045 penduduk sebanyak 82,37% akan hidup di kota.

Namun upaya transformatif ini harus dicermati dari kondisi sosial-kemasyarakatan Indonesia yang masih mayoritas tinggal di pedesaan. Dalam struktur kenegaraan maupun hirarki pemerintahan, desa merupakan unit terkecil sekaligus tempat tinggal masyarakat terbanyak yang jumlahnya sebanyak 72.000.

Olehnya, transformasi sosial-kemasyarakatan Indonesia tidak bisa dipungkiri akan mengalami fase yang tabu akan nilai-nilai, sebab perubahan fundamental dari budaya kota dimasukkan pada sosial-kemasyarakatan desa dengan konsekuensi nilai kearifan lokal masyarakat setempat di setiap desa akan bersandar pada nilai dan etika universal (globalisasi).

Menemukan “Gap” Community Development

Dalam hal ini, community development yang tabu penulis maksudkan sebagai proses dan kreativitas hidup dalam rangka pemberdayaan masyarakat memperoleh sugesti untuk menanggalkan nilai-nilai kearifan lokal atas nama ekonomi. Sebagaimana kebijakan “Gerakan Menuju 100 Smart City” merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang menggeser kearifal lokal secara besar-besaran.

Lebih jauh lagi, memahami kondisi pemberdayaan masyarakat dari lokal desa melalui interaktivitas global dan internalisasi budaya masyarakat kota yang kompetitif ke dalam tubuh masyarakat desa yang kolaboratif akan berimbas pada krisis makna hidup, misalnya perilkau hidup masyarakat hedonis, konsumtif, acuh tak acuh, dan lainnya.

Pun perlu disadari bahwa upaya transformasi masyarakat desa menuju smart city merupakan efek dari universalitas ekonomi yang memposisikan Negara Indonesia sebagai penganut globalisasi yang transformasionalis. Alih-alih menjadi negara adaptif terhadap perubahan global, apabila pilihan tersebut merusak tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernagara, maka sebaiknya diurungkan saja.

Atas dasar kondisi Indonesia sekarang dalam mengikuti wacana global, kita harus mengetahui konsekuensi negara sebagai efek dari globalisasi, Keith Suter mengklasifikasinya menjadi empat.

Pertama, Steady State, artinya pemerintahan nasional masih mampu mengendalikan nasib atas negara dan bangsanya tanpa diiringi dengan penyerahan urusan rumah tangga pada lembaga kerjasama internasional. Kondisi negara ini memiliki prinsip bahwa seluruh wacana mengenai tata kelola global; dasar dan struktur negaranya masih mampu mempertahankan identitas dan jati dirinya.

Kedua, World State, dalam hal ini pemerintahan nasional memang masih memegang kendali atas nasib negaranya, tapi jika ada masalah, pemerintah bersedia untuk bekerjasama dengan lembaga internasional. Kemudian berevolusi pada global governance secara gradual.

Selanjutnya, Global Inc., posisi ini adalah kendali atas negaranya tidak lagi mampu dipegang oleh pemerintahan nasional, terjadi sebuah dekadensi negara yang kemudian dikuasai oleh korporasi trans-nasional. Memudarnya eksistensi dan kohesi warga negara menawarkan pilihan satu-satunya adalah dikendalikan korporasi trans-nasional.

Dan terakhir adalah Wild State, sebuah kondisi paling naas nasibnya. Dimana pemerintahan nasional sudah kehilangan kendali atas negaranya dan tidak ada organisasi yang bisa mengisi kevakumannya. Terjadinya chauvanis warga negara dan pemerintahan negara yang berujung pada kegagalan negara (failed states).

Berdasarkan empat konsekuensi globalisasi diatas, Indonesia yang memilih untuk mentransformasikan masyarakat desa menuju kota adalah mutlak sulit mempertahankan kemungkinannya pada kondisi negara pertama, Steady State. Sebab logika tatanan masyarakat pada suatu negara harus tinggal di kota secara mayoritas merupakan invansi negara maju melalui korporasi multi-nasional (multi national corporate). Dimana dalam relasi korporatokrasi, masyarakat kita akan lebih cenderung diperlakukan sebagai konsumen daripada sebagai warga negara (citizen).

Dan apabila rasionalisasi dari transformasi masyarakat desa menuju masyarakat kota adalah agar terbentuknya masyarakat yang berpandangan cerdas di bidang ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. Maka pilihannya bukanlah mengubah masyarakat desa dengan semua kearifan, nilai, dan budayanya menjadi masyarakat seperti di perkotaan. Melainkan melakukan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat, bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa menanggalkan nilai-nilai dan keraifan lokalnya.

Oleh karena itu, pilihan yang semestinya dilakukan pemerintah dalam menghadapi globalisasi dan menggenjot perekonomian bukanlah melakukan transformasi masyarakat desa menuju masyarakat kota. Jelas itu merupakan langkah yang tabu. Semestinya pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola kearifan lokal, nilai, budaya, dan sektor-sektor potensial bernilai ekonomis tinggi.

Untuk menutup tulisan ini, penulis mengutip pernyataan Arya Mahendra Sinulingga bahwa “pertahanan terakhir kekuatan ekonomi nasional ada di desa. Ketika desa juga direbut kapitalisme asing, maka tinggal menunggu waktu negeri ini untuk takluk dan menyerah”.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya