Catatan Redaksi: Pembangkangan Sipil dan Meningkatnya Angka Covid-19

Admin The Columnist
Catatan Redaksi: Pembangkangan Sipil dan Meningkatnya Angka Covid-19 24/01/2021 295 view Catatan Redaksi Asmarawati

Setiap pekan The Columnist menyajikan tulisan dari meja redaksi dengan mengangkat isu publik yang tengah berkembang dan patut diperbincangkan.

Kali ini catatan redaksi ditulis oleh Asmarawati Handoyo membahas mengenai pembangkangan sipil yang berakibat pada membengkaknya kasus Covid-19. Disampaikan secara ringan, namun membawa pesan penting khususnya bagi para milenial.

Selamat membaca!

Hampir setahun sudah bencana Corona hadir di Indonesia. Sedikitnya 965.283 orang sudah terinfeksi dan 27.453 nyawa telah terenggut (Covid-19.go.id). Ketika beberapa negara lain telah mulai pulih dan berhasil mengontrol persebaran virus corona seperti Taiwan, Vietnam dan Selandia Baru, Indonesia justru menunjukkan situasi sebaliknya. Angka orang terinfeksi terus meningkat tajam, dengan rata-rata penambahan kasus baru sebanyak 5.874 perharinya (Kompas.com) dengan puncak tertingginya baru-baru ini melampaui  11 ribu kasus baru. 

Ada banyak sebab dari terus melambungnya angka-angka tersebut. Salah satunya yaitu tingginya angka pelanggaran protokol kesehatan sebagai benteng pertahanan utama perlawanan terhadap virus corona. Banyaknya pelanggaran tersebut sebagaimana tergambar dari besarnya jumlah denda yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah dari para pelanggar protokol kesehatan. Untuk wilayah DKI Jakarta saja, sepanjang April 2020 - 6 Januari 2021, denda yang terkumpul sebanyak Rp 5,7 Miliar yang berasal dari 316.754 kasus pelanggaran perorangan dan 2.528 kasus pelanggaran non-perorangan (liputan6.com).

Banyaknya jumlah pelanggaran protokol kesehatan ini seolah mengirimkan sinyal bahwa tingginya angka kasus corona sudah tidak memiliki makna apa-apa lagi bagi masyarakat. Mall dan restoran tetap beroperasi, lalu lalang jalanan terus dipadati, kerumuman masih terjadi, dan tempat wisata juga masih dipenuhi terutama ketika musim libur datang kembali.

Lalu mengapa masyarakat Indonesia mudah melanggar protokol kesehatan? Betulkah situasi ini menjadi gambaran watak bangsa Indonesia yang katanya sulit diatur?

Menurut penulis, munculnya ketidakpatuhan (social disobedience) terhadap aturan protokol kesehatan bersumber dari tiga hal yaitu rendahnya integritas individu, tidak adanya kepercayaan (distrust) diantara masyarakat, dan distrust kepada pemerintah. 

Sebelum merebaknya Covid-19 masalah kepatuhan sosial dan kedisiplinan masyarakat Indonesia telah lama menjadi pekerjaan rumah. Masyarakat kita belum sepenuhnya memiliki konsistensi untuk mematuhi beragam norma dan aturan demi terwujudnya keteraturan sosial dan kebaikan bersama. Diantaranya yang sering kita jumpai yaitu berkaitan dengan kedisiplinan mengantri, membuang sampah pada tempatnya, tidak meludah sembarangan, termasuk kerelaan hati bermasker ketika sakit agar tidak menimbulkan mudharat bagi orang di sekelilingnya. 

Rendahnya komitmen diri untuk mematuhi aturan dan kesadaran untuk bersikap tidak membahayakan orang lain barangkali bersumber pada sifat dasar manusia, sebagaimana yang diasumsikan Thomas Hobbes dalam "Leviathan" (1651). Pada dasarnya manusia merupakan makhluk individualis, egois, dan bertindak atas kepentingan pribadi. Karenanya institusi yang mengikat dalam keteraturan sosial (social contract) diperlukan agar mereka dapat hidup dalam harmoni. Institusi tersebut yaitu peraturan/hukum yang dibuat oleh negara yang dilegitimasi keberadaannya. 

Dengan demikian, ketidakpatuhan atau pembangkangan sipil terhadap protokol kesehatan mungkin menjadi sinyal adanya permasalahan yang terjadi pada aturan hukum yang sedang ditegakkan dan atau pada legitimasi negara sehingga masyarakat tidak bersedia tunduk terhadapnya. 

Sumber ketidakpatuhan sosial yang kedua yaitu tidak adanya kepercayaan (distrust) diantara masyarakat bahwa mereka tengah sama-sama saling menegakkan peraturan. Ketika seseorang mematuhi aturan yang berlaku artinya dia sedang membelenggu egoisme pribadinya untuk tidak berbuat yang menguntungkan diri sendiri. Dengan harapan orang lain juga melakukan hal yang serupa. 

Dalam konteks Covid-19, ketika individu yang sedang mematuhi work from home, study from home, bahkan holiday from home menemui situasi dimana restoran, mall, pantai, dan jalanan tetap saja ramai maka disaat yang sama dia tengah menjumpai adanya penghianatan sosial. Muncul rasa ketidakadilan, bahwa hanya dia yang berkorban membelenggu haknya sedangkan orang lain bertindak sebaliknya, melanggar ketertiban umum protokol kesehatan Covid-19. 

Tidak adanya kepercayaan di antara masyarakat untuk bekerjasama mematuhi protokol kesehatan berakibat pada pelanggaran berjamaah yang kemudian memungkinkan tersebarnya virus corona secara masif. 

Sumber ketidakpatuhan sosial yang ketiga adalah hilangnya kepercayaan (distrust) pada pemerintah sebagai pembuat dan penegak aturan/hukum. John Rawls dalam "The Theory of Justice" (1971) dan Cook et.al dalam "Cooperation Without Trust" (2005) menjelaskan bahwa keteraturan/kepatuhan sosial dihasilkan dari adanya rasa keadilan. Masyarakat memiliki keyakinan bahwa mereka diperlakukan sama dalam hukum. Bahwa siapapun pelanggar aturan apapun latar belakang sosial, ekonomi, politiknya, termasuk ideologinya selama dia melakukan pelanggaran maka dirinya akan memperoleh hukuman yang sama sebagaimana yang berlaku bagi warga negara yang lainnya. Kepercayaan kepada pemerintah terkait prinsip keadilan ini akan mendorong masyarakat tunduk pada aturan  karena kesadaran bahwa kekayaannya, jabatannya, dan keberpihakan politiknya tidak dapat membuatnya lari dari hukuman.

Polemik hari ini tengah menggambarkan bagaimana titik kritis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tengah diuji. Pasca penahanan Habib Rizieq Shihab (HRS), dengan delik pelanggaran protokol kesehatan, memunculkan tuntutan penegakan hukum kepada tokoh publik lainnya yang diduga juga melakukan pelanggaran protokol kesehatan serupa. 

Pemerintah dianggap berlaku tidak adil dengan menahan HRS yang notabene berseberangan politik dengan pemerintah, namun memberikan kekebalan hukum kepada golongan kaya-Raffi Ahmad dan politisi sekubu-Ahok. Lepasnya tuntutan hukum kepada kedua tokoh publik ini, termasuk kepada pejabat publik lainnnya, dinilai sebagai bentuk ketidakadilan penegakan hukum yang dapat mendorong lebih jauh ketidakpatuhan publik dalam pelanggaran protokol kesehatan di masa mendatang. 

Kepercayaan, baik diantara masyarakat dan antara masyarakat kepada pemerintah, menjadi syarat penting untuk mewujudkan kepatuhan protokol kesehatan. Kesadaran moral untuk menegakkan aturan selalu menjadi langkah yang lebih efisien dibandingkan menerapkan tindakan-tindakan yang koersif baik berupa paksaan, hukuman, maupun denda. Karenanya pemerintah perlu mengembalikan kepercayaan masyarakat, dengan cara mendudukkan pelanggar-pelanggar protokol kesehatan secara sama di depan hukum.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya