Catatan Redaksi: Mungkinkah Presiden Jokowi Menjabat Tiga Periode?

Admin The Columnist
Catatan Redaksi: Mungkinkah Presiden Jokowi Menjabat Tiga Periode? 28/03/2021 65 view Catatan Redaksi Yuli Isnadi

Setiap pekan The Columnist menyajikan tulisan dari meja redaksi dengan mengangkat isu publik yang tengah berkembang dan patut diperbincangkan.

Kali ini catatan redaksi ditulis oleh Bung Yuli Isnadi membahas mengenai wacana presiden tiga periode. Disampaikan secara ringan, namun membawa pesan penting khususnya bagi para milenial.

Selamat membaca !

Polemik lama kembali muncul. Penghujung tahun 2019 lalu, rencana pengamandemenan UUD 1945 dikaitkan dengan wacana pembuatan aturan baru jabatan presiden tiga periode. Presiden Jokowi sendiri telah menyatakan tidak menginginkan hal tersebut. Lantas untuk beberapa waktu pro-kontra pun padam. 

Namun analisis politikus senior, Amien Rais, beberapa waktu yang lalu telah membangkitkan kembali polemik ini. Ia menilai ada skenario politik agar Presiden Jokowi bisa menjabat tiga periode. Megawati Soekarno Putri, Mantan Presiden RI ke-5 yang juga ketua partai pendukung utama Presiden Jokowi, meradang. Ia mengatakan bahwa pihak yang melemparkan wacana tersebutlah yang sebetulnya memiliki agenda tersembunyi. Maka perdebatan pun kembali memanas.

Kita harus jernih dalam melihat persoalan ini. Bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan jabatan tiga periode, itu benar. Bukan hanya di penghujung tahun 2019 saja Presiden Jokowi menyatakan hal itu, beberapa hari terakhir Juru Bicara Presiden dan Menkopolhukam juga menegaskan hal serupa. 

Akan tetapi letak persoalannya bukan di situ. Bukan, apakah Presiden Jokowi menginginkan jabatan tiga periode ataukah tidak. Melainkan mungkinkah Presiden Jokowi menjabat tiga periode atau tidak. Karena hal apapun yang terjadi di dalam politik sesungguhnya ditentukan oleh peluang yang ada. Hal apapun bisa terjadi bila hal tersebut memang mungkin untuk terjadi. 

Menurut saya, Presiden Jokowi menjabat tiga periode adalah cukup mungkin untuk terjadi. Kemungkinan itu disebabkan oleh tiga hal, yaitu postur partai koalisi, tabiat manuver politik DPR, dan sosok Jokowi itu sendiri sebagai politisi. 

Postur partai koalisi pemerintah menjadi penting karena syarat diselenggarakannya Sidang Istimewa MPR untuk mengamandemen UUD 1945 bergantung pada jumlah pengusul. Selain itu, sejarah manuver DPR perlu ditinjau pula untuk melihat sejauh mana langkah kontroversial yang mungkin diambil oleh lembaga tersebut. Dan hal yang terakhir tentu saja rekam jejak Jokowi dalam mengambil keputusan strategis karena dirinyalah yang menjadi pusat polemik.

Secara kalkulasi politik, sidang istimewa untuk mengamendemen UUD 1945 demi mengatur masa jabatan presiden selama tiga periode sudah dalam jangkauan partai pendukung Presiden Jokowi. Jumlah kursi yang dimiliki oleh 5 partai koalisi pemerintah (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP) sudah memenuhi syarat minimal jumlah pengusul amandemen. Belum lagi jika ditambah Gerindra dan PAN yang beberapa waktu terakhir tampak semakin mesra bersama pemerintah. Jalan menuju hal itu tampak mulus.

Pertanyaannya kemudian, apakah mungkin politisi pendukung pemerintah di senayan berinisiatif mengusulkan jabatan presiden tiga periode meski berseberangan dengan aspirasi masyarakat luas? 

Manuver politik yang dilakukan DPR pada dua tahun terakhir menegaskan bahwa hal tersebut amat mungkin terjadi. Pada pertengahan tahun 2019 DPR mengesahkan sejumlah RUU kontroversial secara kilat. Lalu di awal-awal tahun 2020, RUU Omnibuslaw yang kontroversial juga disetujui. Artinya, pengalaman DPR dalam menyelisihi kehendak rakyat sudah ada. Mengulangi hal serupa tentunya bukan perkara sulit baginya.

Hal terakhir yang penting dicermati adalah terkait sosok Jokowi sebagai politisi. Jokowi adalah sosok yang keputusannya dapat berubah sewaktu-waktu. Sebagai misal dalam hal pemberantasan korupsi. Pada mulanya ia berjanji akan memperkuat pemberantasan korupsi dan menolak rencana revisi UU KPK. Namun yang terjadi kemudian adalah sebaliknya. RUU KPK yang baru ternyata disahkan, meski sebagian besar rakyat tidak menyetujui ide tersebut. Artinya, Jokowi adalah sosok politisi yang dapat berubah pendirian.

Lalu apa arti ini semua? Presiden Jokowi barangkali memang tidak menginginkan jabatan presiden tiga periode. Tetapi kemungkinan Presiden Jokowi menjabat tiga periode cukup besar. Bukan hanya DPR didominasi oleh politisi partai pendukung Presiden Jokowi, dan DPR berpengalaman melakukan manuver politik, tetapi juga Jokowi itu sendiri merupakan sosok yang dapat berubah pendirian. Pendirian Presiden Jokowi saat ini memang tidak ingin jabatan presiden tiga periode, tapi ia punya peluang menjabat tiga periode dan berkemungkinan berubah pendirian.

Menariknya, tafsir di sekitaran konflik internal Partai Demokrat berkembang sedemikian rupa. Beberapa pengamat menduga ada kekuatan politik besar di balik Moeldoko ketika terlibat dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB PD). Dan dugaan itu mengarah ke lingkaran politik Jokowi mengingat posisi Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Spekulasi yang berkembang, jika Partai Demokrat berhasil dikondisikan, maka pengamendemanan UUD 1945 dan penetapan jabatan presiden tiga periode akan berjalan lancar.

Tafsiran itu memang tak masuk akal mengingat kekuatan partai koalisi saat ini saja sudah cukup mampu untuk mendesain sidang istimewa. Tidak dibutuhkan lagi kekuatan Partai Demokrat. Tapi yang namanya desas-desus, informasi apapun bisa berkembang di luar logika. Oleh sebab itu Presiden Jokowi sebaiknya perlu melakukan sesuatu untuk menutup semua tafsir spekulatif di sekitaran rencana jabatan presiden tiga periode.

Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan membantah asumsi liar di seputaran KLB PD. Alangkah baiknya jika Presiden Jokowi memberi keleluasaan kepada Moeldoko untuk menyelesaikan urusan politiknya terlebih dahulu. Langkah kecil ini akan mampu mempertebal keyakinan publik akan posisi politik Presiden Jokowi. Sekaligus mampu menutup polemik jabatan presiden tiga periode. Semoga.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya