Catatan Redaksi: Ambroncius, Abu Janda, dan Kekisruhan Politik Virtual

Admin The Columnist
Catatan Redaksi: Ambroncius, Abu Janda, dan Kekisruhan Politik Virtual 31/01/2021 198 view Catatan Redaksi Yuli Isnadi

Setiap pekan The Columnist menyajikan tulisan dari meja redaksi dengan mengangkat isu publik yang tengah berkembang dan patut diperbincangkan.

Kali ini catatan redaksi ditulis oleh Bung Yuli Isnadi, pengamat isu internet politik, membahas mengenai kekisruhan politik rasisme akhir-akhir ini dari perspektif internet politik. Disampaikan secara ringan, namun membawa pesan penting khususnya bagi para milenial.

Selamat membaca!

Kasus Ambroncius dan Abu Janda membuat saya bertambah yakin, Indonesia butuh beberapa tahun lagi untuk benar-benar bisa mencecap manfaat dari politik internet. Sebuah situasi di mana rakyat bisa mendapatkan kesejahteraan dan kebahagian melalui perdebatan di media sosial. Karena mereka bisa memutuskan kebijakan pemerintah yang paling tepat untuk mengatur kehidupan mereka.

Telah lama para pakar terlibat debat, bagaimanakah gerangan dampak penggunaan internet terhadap dunia politik? Sebagian mereka berpikir, "itu mustinya positif". Karena internet membuat demokrasi lebih kuat. 

Keterlibatan orang di dalam perdebatan publik meningkat melalui penggunaan media sosial. Perdebatan itu akan menghasilkan kebijakan pemerintah terbaik bagi mereka karena mereka beradu pendapat dan data.

Misalnya, jika pemerintah ingin meningkatkan pendapatan nasional, maka apa yang harus dilakukan. Apakah dengan menggenjot sektor pertambangan atau menggalakkan pariwisata berbasis ekologi dengan model pengelolaan masyarakat. Setiap orang yang memiliki kepentingan bisa terlibat di dalam perdebatan ini. Mengajukan pendapatnya, dan saling buka dan uji data pendukung.

Sedangkan sebagian pakar lainnya meyakini adanya dampak buruk dari politik internet. Bagi mereka kebijakan memata-matai rakyat yang dilakukan oleh pemerintah Cina atau manipulasi percakapan virtual ala Trump di Pilpres AS pada tahun 2016 lalu adalah contoh tak terelakan. Yaitu bagaimana penggunaan teknologi informasi telah membuat rakyat runyam.

Terlepas dari itu semua, menurut saya internet adalah internet. Ia hanyalah alat. Hasil yang didapat dari penggunaan alat tersebut amat bergantung pada kondisi dan tujuan si pengguna. Jika si pengguna siap dan menggunakan alat tersebut untuk kebaikan, maka yang dihasilkan adalah sesuatu yang bermanfaat. Dan begitu pula sebaliknya.

Melalui cara pandang inilah kita sebaiknya mencerna kasus rasisme Ambroncius dan ujaran kebencian Abu Janda. Kedua kasus itu menjadi penanda bahwa Indonesia belum begitu siap menggunakan internet di lantai dansa politik.

Jika mau jujur, ada berapa banyak kasus rasisme dan ujaran kebencian di luar sana yang bisa ditemukan dengan mudah. Hanya saja, saat ini giliran Ambroncius dan Abu Janda yang terhimpit malang.

Politik internet di Indonesia sebetulnya buruk. Ujaran rasisme bukan hanya dilakukan Ambroncius saja, yang dalam hal ini diidentifikasi sebagai pendukung Presiden Jokowi. Beberapa pendukung gerakan oposisi juga melakukan hal serupa. Beberapa netizen mengunggah video yang memperlihatkan pihak peseteru Ambroncius yang juga mengucapkan hal yang cenderung rasis.

Ujaran kebencian yang sedang dituduhkan kepada Abu Janda kurang lebih juga sama. Abu Janda memang terindikasi terlibat pada ujaran kebencian, tapi lawan peseterunya juga beberapa kali melakukan hal serupa. 

Rasisme dan ujaran kebencian berbasis agama tertentu yang berakhir pada tuntut-menuntut di ranah hukum, inilah hasil pemanfaatan internet di Indonesia pada saat ini. Kita hanya berputar-putar antara satu kubu dengan kubu lainnya melalui permainan saling hina dan saling tak suka, untuk kemudian berakhir pada penjara-mempenjarai.

Bukan internet yang salah, melainkan kitalah yang belum siap mempergunakannya. Struktur sosial dan politik Indonesia belum bisa membuat kita mampu menghadirkan manfaat positif dari penggunaan internet.

Kepercayaan bahwa etnis tertentu yang malas, rakus, mata duitan, loyo, serakah masih ada. Atau kepercayaan bahwa etnis tertentu adalah mutasi dari penjajah Hindia Belanda abad 19 di zaman modern yang saat ini sedang menggasak kekayaan alam daerah-daerah tertentu juga tetap dipelihara.

Di sisi lain, politisasi agama terus tumbuh subur. Lepas Pilkada DKI 2017, ternyata agama juga masih digunakan pada Pilpres 2019. Bahkan dengan intensitas lebih dalam. Pembenturan tafsir agama yang sebetulnya tidak menjadi soal, menjadi alat ampuh parpol dalam meraup suara. Semakin keras benturan itu, semakin jelas kalkulasi jumlah suara yang diperoleh.

Persoalan-persoalan sosial dan politik di Indonesia begitu besar. Persoalan-persoalan ini membuat kita tidak siap dalam memanfaatkan internet secara ideal. Media sosial yang seharusnya dipenuhi perdebatan ilmiah, justru dibanjiri ujaran rasis dan kebencian.

Kalau sebagian orang berbahagia ketika Ambroncius dan Abu Janda diterkam aparat keamanan, saya merasa sebaliknya. Ada simpati terselip di hati. 

Karena persoalannya tidak pada orang per orang. Bukan pada Ambroncius dan bukan pula pada Abu Janda. Persoalan ada pada sistem sosial dan politik Indonesia. Dan pihak yang melakukan rasis dan ujaran kebencian bukan hanya mereka berdua, tapi ada banyak. Kalaupun saat ini mereka berdua yang disorot, itu hanya karena sedang kemalangan saja. Tidak lebih.

Selama kita tidak membersihkan sistem sosial dan politik dari rasisme dan politisasi agama, selama itu juga kita tidak akan siap. Maka selama itu pula penggunaan internet, khususnya media sosial, hanya akan berakhir pada kekisruhan. Kekisruhan demi kekisruhan. Penjara demi penjara.

Jika anda memiliki tulisan opini atau esai, silahkan dikirim melalui mekanisme di sini. Jika memenuhi standar The Columnist, kami dengan senang hati akan menerbitkannya untuk bertemu dengan para pembaca setia The Columnist.
Artikel Lainnya